SUSUNAN KABINET

Nestapa PKS atas kemungkinan ditinggal Gerindra-Demokrat

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Ibarat pacaran, mungkin kondisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini tengah dalam posisi harap-harap cemas. Pasalnya, pasangan sejati mereka dalam tujuh tahun terakhir, Partai Gerindra, bakal selingkuh dalam waktu dekat.

Potensi retak hubungan kedua partai itu dapat dilihat pada Jumat (11/10/2019) siang kemarin. Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto, menyambangi Istana Merdeka di Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Setelah pertemuan, Prabowo pun mengucapkan kata-kata yang mungkin dapat membuat kuping PKS memerah. "Bisa dikatakan (hubungan) kita ini mesra ya. Banyak yang nggak suka mungkin," ucap Prabowo seraya tertawa, dalam detikcom.

Tidak jelas siapa yang Prabowo anggap tidak suka itu. Namun, Jokowi menimpali ucapan Prabowo itu dengan: "(Hubungan) kita ini sangat mesra.".

Bisa jadi, pihak yang merasa tidak suka tadi, salah satunya, adalah PKS. Sebab, merekalah teman setia Gerindra selama ini, dalam mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi. Bila diibaratkan, PKS dan Gerindra adalah kekasih dalam perjuangan--mengkritisi pemerintah.

Atas kemungkinan tersebut, PKS terlihat kalem. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan yang disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi menunjukkan kerukunan dan kesejukan.

"Pertemuan antar-elite positif itu menunjukkan kerukunan dan kesejukan," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/10). Namun, dalam kesempatan itu, Mardani juga berharap Gerindra berada di luar pemerintahan, alias tetap menjadi oposisi.

"PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya untuk memajukan negeri. Tapi, oposisi juga mulia dan diperlukan untuk demokrasi yang sehat. Karena itu kami tetap berdoa semoga Gerindra dapat bersama dalam oposisi," ucapnya.

Harapan PKS itu memang belum tertutup sama sekali. Toh, Jokowi juga mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo kemarin itu, salah satunya memang membahas soal koalisi tapi belum ada keputusan konkret.

"(Komunikasi) masalah koalisi, tapi ini belum final. Kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra ke koalisi kita," kata Jokowi, seperti dilansir Merdeka.com.

PKS seperti berjalan sendiri

Dalam konstelasi Pilpres 2019 lalu, ada empat partai yang berposisi sebagai oposisi dengan Jokowi. Mereka adalah Gerindra, Partai Demokrat (PD), PAN, dan PKS. Tiga nama pertama, bolak-balik diisukan bakal bergabung dengan koalisi kubu pemerintah.

Kemungkinan PD masuk koalisi dapat dilihat dari pertemuan sang Ketum, Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono, dengan Jokowi Kamis (10/10) kemarin. Jokowi, yang semula mengatakan sudah mengantongi nama-nama menteri, tetiba berubah sikap.

Ia mengatakan, bisa jadi nama-nama tersebut dikocok ulang. "Ya mungkin ada pertimbangan, masih bisa (dirombak setelah bertemu SBY)," jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10) pagi, seperti dilansir Kumparan.com.

Untuk PAN, pada pertengahan tahun ini, partai besutan mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, itu juga disebut bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Namun, keberlanjutan kabar tersebut kini semakin surut.

Praktis, tinggal PKS saja oposisi Jokowi yang tak pernah disebut-sebut masuk dalam koalisi. Sudah sejak jauh-jauh hari PKS sadar bahwa mereka memang tidak dilirik--atau justru tidak ingin--masuk dalam koalisi.

Untuk kondisi ini, PKS merasa siap. "Yang jelas ketika tidak ada satu partai pun yang siap jadi oposisi, maka PKS insyaallah siap agar ada kepantasan demokrasi," kata Presiden PKS, Sohibul Iman, saat dihubungi Kompas.com.

Masalahnya, jika hanya PKS sendiri--atau katakan bersama PAN--yang menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan, ini akan berbahaya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, demokrasi butuh oposisi yang kuat. Dan, PKS tidak cukup kuat sebagai oposisi.

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka nggak suka. Bukan PKS, bukan PAN, dan bukan Demokrat. Simbolnya Prabowo. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu tentu akan jadi lelucon," ucap Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, dalam Jawapos.com.

Alasan PKS menjadi oposisi

PKS memang tidak pernah menyatakan ditawari--atau menawarkan diri--untuk masuk dalam koalisi Jokowi. Oleh sebab itu, mereka adalah partai yang sejak awal konsisten di jalur oposisi.

Menurut Rully Akbar, analisis peneliti dari LSI Denny JA, ada sejumlah hal yang membuat PKS sulit "bermain mata" dengan koalisi Jokowi. Yakni, soal basis pemilih.

Rully bilang, sebagian besar pemilih PKS adalah mereka yang tak mendukung Jokowi. Dengan masuk ke pemerintahan, PKS berisiko ditinggal para pendukungnya.

"Ketika PKS menjilat ludah sendiri dengan masuk ke Jokowi, ya otomatis pemilih mereka kabur perlahan. Agak sulit me-recovery pemilih utama mereka," kata Rully, kepada Tirto.id, Juli lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR