POLITIK

Non-koalisi berharap masuk kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Calon Presiden Terpilih Joko “Jokowi” Widodo mengaku sudah menyusun nama-nama yang dirasanya pantas masuk dalam formasi kabinet untuk periode kedua nanti.

Kepada jurnalis di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019), Jokowi mengatakan nama-nama itu bakal diumumkannya setelah pelantikan, 20 Oktober 2019.

“Nanti. Mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan,” kata Jokowi.

Jokowi tidak berbicara detail tentang metode pemilihannya berikut kriteria khusus yang harus dimiliki para calon menteri itu. Tapi, Jokowi mengisyaratkan bahwa formasi kabinet jilid duanya itu akan mengakomodir kepentingan banyak pihak.

Seperti misalnya perwakilan orang Papua tetap akan dipertahankannya pada periode ke depan. “Saya pastikan ada (dari Papua),” katanya. Berapa jumlahnya? Kata Jokowi, nanti dilihat saat sudah diumumkan.

Begitu pula peluang untuk sosok calon menteri dari partai non-koalisi.

Jumat (11/10/2019) sore, Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto pada salah satu ruang kerjanya di Istana Merdeka, Jakarta.

Kunjungan ketua umum partai di luar koalisi ini adalah yang kedua, setelah satu hari sebelumnya Jokowi menerima Ketua Umum Partai Demokrat Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono, di ruang yang sama.

Kepada Prabowo, Jokowi berbagi tentang persoalan ekonomi dan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik, serta memerlukan persiapan dalam rangka memayungi agar tidak terpengaruh penurunan ekonomi global,” kata Jokowi, saat memberi keterangan pers bersama Prabowo.

Di antara isu terkini itu, keduanya juga membicarakan perihal peluang merapatnya Gerindra ke kubu Jokowi. Namun, menurut Jokowi pembicaraan itu belum final. Masih ada beberapa hal lanjutan yang harus dibahas lebih intens di antara keduanya.

“Untuk urusan satu ini belum final. Tapi kami sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Gerindra masuk koalisi kita,” ucap Jokowi.

Jokowi tak merespons perihal adakah politisi Gerindra yang masuk dalam formasi kabinet barunya itu. Politisi itu hanya meminta publik menunggu sampai pengumuman resminya nanti.

Namun optimisme muncul dari Prabowo. Menurutnya, apa pun keputusan Jokowi nantinya, Gerindra akan selalu siap mendukung. Prabowo lebih memilih kata “penyeimbang” ketimbang “oposisi” untuk dukungannya itu.

Tak ada alasan bagi Prabowo untuk menjadi oposisi, sebab hubungan keduanya diklaim semakin mesra. Bahkan, Prabowo mengatakan bahwa dirinya bersedia hadir dalam pelantikan mantan rivalnya di Pemilihan Presiden 2019, April lalu.

“Kami akan memberi gagasan yang optimistis. Kami ingin membantu dan kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai…penyeimbang,” kata Prabowo.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Sikap Jokowi perihal peluang kabinet dari non-koalisi juga sama ketika bertemu SBY. Usai pertemuan, Jokowi mengakui bahwa dalam perbicangan keduanya tersebut turut dibahas perihal peluang politisi Demokrat masuk dalam kabinet.

Tapi, mantan Wali Kota Solo itu enggan menyebut bahwa pertemuan itu meresmikan bergabungnya Demokrat ke koalisinya.

“Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu, tapi belum sampai pada sebuah keputusan,” kata Jokowi saat memberikan pernyataan pers usai pertemuan tanpa didampingi SBY.

Tanpa kehadiran partai non-koalisi, Jokowi sudah dihadapkan dengan beban setumpuk dari partai koalisinya sendiri.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Jokowi memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Beban-beban tersebut, jelas Arya, terdapat pada banyaknya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR