KEUANGAN NEGARA

Notasi utang Indonesia dari Bank Dunia sepanjang 2019

(Foto ilustrasi). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akan lebih rendah dari titik tengah kisaran 5-5,4 persen, yang disebabkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang turun, harga komoditas turun, ketidakpastian pasar keuangan global, serta dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
(Foto ilustrasi). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akan lebih rendah dari titik tengah kisaran 5-5,4 persen, yang disebabkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang turun, harga komoditas turun, ketidakpastian pasar keuangan global, serta dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. | Aprillio Akbar /AntaraFoto

Indonesia akhirnya menerima tawaran pinjaman uang dari Bank Dunia untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Sulawesi Tengah.

Dari $1 miliar AS yang ditawarkan, Indonesia mengambil sebesar $150 juta AS di antaranya, dengan batas akhir waktu penarikan dana pinjaman pada 30 Juni 2024.

Dalam rilis resminya (20 Juni 2019), Bank Dunia menyebut pinjaman tersebut bakal dicairkan melalui Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) dan dialokasikan bagi 7.000 bangunan dan 170.000 orang yang terdampak gempa, tsunami, serta likuifaksi.

“Memperkuat struktur bangunan menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan bencana,” kata Rodrigo A. Chaves, Direktur Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste.

Pinjaman yang dikucurkan itu hanya berselang sepekan dari persetujuan Bank Dunia atas piutang sebesar $49,6 juta AS (sekitar Rp704,3 miliar) kepada Indonesia untuk pembangunan 13 kota di Indonesia.

Kucuran dana bakal dikelola National Urban Development Project (NUDP) untuk 12,5 juta orang di 13 kota. Program ini secara garis besar bakal mendukung kota-kota mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti masterplan untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi, dan lingkungan.

Selain itu, program ini juga berkaitan dengan investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat.

Sepanjang 2019, Indonesia tercatat sudah menerima kucuran dana dari Bank Dunia hingga $1,4 miliar AS (setara Rp19,79 triliun).

Pinjaman dicairkan untuk lima program berbeda. Seluruhnya diajukan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan daerah tertinggal.

Jumlah utang yang dicairkan selama 2019 nyaris menyamai jumlah yang diperoleh sepanjang 2018, yakni $1,8 miliar AS—untuk delapan program pembangunan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6/2019), Chaves mengaku dalam waktu dekat belum akan mengucurkan utang tambahan untuk Indonesia.

Chaves juga enggan menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk mengajukan permohonan utang untuk program lainnya.

“Perbincangan yang kami miliki sangat informal. (Tadi) Kita hanya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir,” kata Chaves menjawab tanya Beritagar.id.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku pertemuan Bank Dunia dengan Jokowi membahas seputar proyeksi ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Ada lima poin utama yang digarisbawahi Bank Dunia agar Indonesia bisa memperbaiki ekonominya. Pertama, program pembangunan SDM yang lebih fokus, khususnya di bidang pendidikan dasar dan vokasi.

Kedua, pembangunan infrastruktur. Hal ini lantaran secara nilai infrastruktur per kapita Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. “Terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktrur dasar, seperti air besar, sanitasi, maupun listrik,” kata Bambang.

Ketiga, menjaga keseimbangan sumber daya alam dari segi keberlangsungan dan kesinambungannya. Keempat, peningkatan penerimaan pajak. Meski dari segi pengeluaran bisa mengatur belanja anggaran (budget spending) yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Dan kelima, mendorong investasi yang berorientasi kepada ekspor. Bambang menuturkan, menurut Bank Dunia, Indonesia perlu lebih aktif meningkatkan foreign direct investment (FDI) karena pada kenyataannya performa penanaman modal asing kita masih kalah jauh dari Vietnam.

Pengelolaan utang

Sepanjang 2017, Bank Dunia adalah pendonor terbesar bagi Indonesia. Komposisi utang luar negeri dari Bank Dunia pada tahun itu mencapai 6 persen, di atas Jepang (5 persen), Asian Development Bank (3 persen), dan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali mengatakan bahwa pihaknya bakal memastikan pengelolaan utang secara prudent dan produktif, dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang

Posisi utang hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp4.571, 89 triliun. Posisi itu naik dibandingkan Mei 2018, sebesar Rp4.169 triliun.

Jika diperinci, sebanyak 82,88 persen utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.789,35 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp775,64 triliun (16,97 persen), dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,9 triliun (0,15 persen).

"Untuk terus menunjang rencana proyek infrastruktur pemerintah serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia, diperlukan dana yang amat besar yang tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada pendapatan negara karena pendapatan negara belum cukup menutupi pengeluaran pemerintah," jelas Sri Mulyani dalam APBN KiTa.

Untuk diketahui, posisi keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp0,38 triliun.

Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga Mei 2019 mencapai Rp157,89 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp159,63 triliun yang meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp186,04 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp26,41 triliun.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar 46,06 persen terhadap APBN 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 47,14 persen terhadap APBN 2018.

Hal tersebut dikarenakan kondisi yield SBN yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi pada awal tahun 2018 sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR