KASUS E-KTP

Novanto dan perusahaan keponakannya dalam proyek e-KTP

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/3).
Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/3). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/2018). Pada sidang kali ini, peran keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo terus menjadi sorotan.

Irvanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama rekan Setya Novanto, Made Oka Masagung. Novanto mengaku mengetahui bahwa keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi ikut bermain tender proyek pengadaan e-KTP.

"Saya enggak tahu, terakhir-terakhir saja baru tahu, setelah ada masalah saya baru tahu kalau dia (Irvanto) ikut lelang," kata Novanto.

Meski mengaku tahu, Novanto mengatakan sama sekali tidak membantu perusahaan Irvanto, PT Murakabi Sejahtera ikut bermain dalam lelang tender proyek e-KTP.

Menurut Novanto, Irvanto ikut tender proyek e-KTP lewat jalur pribadinya sebagai pengusaha. Mantan Ketua DPR RI tersebut membantah membantu meloloskan PT Murakabi Sejahtera ikut dalam tender proyek e-KTP.

Novanto menuturkan, tidak mengetahui pasti mengenai keterlibatan Irvanto dengan perkara proyek e-KTP. Menurutnya, dia tidak pernah mencampuri urusan bisnis keponakannya itu.

Irvanto yang merupakan mantan Direktur PT Murakabi diduga sebagai perwakilan Setnov dalam pertemuan di ruko Fatmawati. Irvanto diduga telah meminta fee lima persen ke Konsorsium PNRI untuk mempermudah pengurusan proses proyek e-KTP.

Irvanto diduga mengikuti proyek e-KTP dengan perusahaannya PT Murakabi Sejahtera. Mantan ketua tim teknis proyek e-KTP Husni Fahmi mengaku pernah diminta untuk meloloskan PT Murakabi Sejahtera, perusahaan milik Irvanto. Permintaan itu disebut berasal dari Irman, mantan Dirjen Dukcapil.

Husni mengatakan, PT Murakabi sebenarnya telah dinyatakan tidak lolos penilaian karena tidak memenuhi syarat dokumen peserta lelang. Hal itu pun menurut Husni sudah dilaporkan ke Sugiharto, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut.

Setelah lolos, Irvanto juga disebut sengaja menampung uang dari keuntungan proyek e-KTP untuk Novanto. Adanya aliran uang itu diungkapkan pengusaha money changer atau penukaran uang, Riswan alias Iwan. Dalam sidang, Iwan mengaku memberikan $3,5 juta AS kepada Irvanto.

Iwan mengaku didatangi Irvanto yang mengatakan memiliki uang di luar negeri. Irvanto tidak ingin melakukan transfer uang itu secara langsung dari luar negeri ke Indonesia.

Sistem yang diinginkan yaitu berupa barter sesama perusahaan penukaran uang. Irvanto nantinya melakukan transfer antar rekening bank di luar negeri, kemudian dia mengambil uang tunai senilai uang yang ditransfer kepada Iwan.

Lantaran tidak memiliki koneksi perusahaan penukaran uang di luar negeri, Iwan pun meminta bantuan rekannya, Juli Hira, yang merupakan Komisaris PT Berkah Langgeng, yang juga adalah perusahaan penukaran uang.

Prosesnya kemudian uang Irvanto ditransfer ke sejumlah perusahaan yang menjadi klien perusahaan penukaran uang di Singapura. Setelah itu, pegawai Juli yang bernama Nunuy memberikan uang dolar AS senilai transaksi itu ke Iwan. Belakangan, Iwan baru tahu uang dari Irvanto berasal dari PT Biomorf Mauritius.

"Jadi saya tahunya gini, Irvanto kasih saya rekening, saya forward ke orang Bu Juli, terus mereka ingatkan saya total masuk 3,550 juta dolar," ujar Iwan.

Irvanto menjadi tersangka ketujuh dalam perkara e-KTP ini. Sebelum Irvanto, Setya Novanto telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menerima $7,3 juta AS dan jam tangan Richard Mille senilai $135 ribu AS dari proyek e-KTP.

Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun Made Oka Masagung, rekan Setya Novanto dan pemilik OEM Investment Pte.Ltd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura.

Selain Novanto dan keponakannya, kasus ini telah menyeret dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negari Irman dan Sugiharto. Keduanya telah divonis hukuman masing-masing 7 dan 5 tahun.

Ada pula pengusaha Andi Narogong yang dihukum 8 tahun. Kasus e-KTP juga menjerat anggota DPR Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR