PENINDAKAN KORUPSI

Nurhadi kembali ke pusaran kasus Eddy Sindoro

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Sosok mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi kembali muncul dalam kasus yang menyeret mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Nurhadi pernah dicegah ke luar negeri sampai akhirnya menyatakan mundur sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dua tahun lalu, tetapi KPK belum menetapkannya sebagai tersangka.

Dua tahun berlalu, Nurhadi pun kembali muncul di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pemeriksaan Selasa (6/11/2018). Penyidik mendalami hubungan antara mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dengan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

"Kami perlu mendalami hubungan langsung atau tidak langsung saksi dengan dengan tersangka dalam konteks kasus ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui Antaranews. "Apa yang diketahui dan apa yang pernah dilakukan Nurhadi saat masih menjabat dulu tentu menjadi perhatian kami."

KPK sedianya memanggil Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10/2018), tetapi keduanya tidak memenuhi panggilan KPK. Tin Zuraida saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KPK telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tin Zuraida pada Jumat (2/11/2018) lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

KPK telah menerima surat dari Kemenpan-RB yang menginformasikan bahwa Tin Zuraida sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar negeri pada 3-7 November 2018 sehingga ada permintaan penjadwalan ulang setelah itu.

Kasus ini kembali mencuat ketika Eddy Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10/2018) setelah buron dan tidak berada di Indonesia sejak April 2016.

Sebelum Eddy muncul, KPK menetapkan pengacara Lucas sebagai tersangka dalam kasus menghalangi penyidikan (obstruction of justice). Lucas diduga membantu Eddy Sindoro untuk kabur ke luar negeri.

Eddy Sindoro yang tertangkap otoritas Malaysia, sempat dideportasi ke Indonesia. Namun begitu tiba di Indonesia, ia langsung terbang ke Thailand. Diduga, ia pergi tanpa melalui proses imigrasi. KPK menduga ada peran Lucas terkait hal tersebut.

KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016. Perkara yang menjerat Eddy Sindoro itu berawal dari operasi tangkap tangan terhadap anak buahnya, Doddy Aryanto Supeno dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution pada 20 April 2016.

Penangkapan dilakukan seusai Doddy memberikan uang Rp50 juta kepada Edy Nasution di hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Jumlah ini bagian dari komitmen seluruhnya Rp500 juta untuk pengurusan perkara di tingkat Peninjauan Kembali.

Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Penyidik menemukan indikasi keterlibatan Nurhadi setelah memeriksa Edy Nasution dan Doddy. Nurhadi dicegah bepergian ke luar negeri pada Kamis (21/4/2016).

Penyidik KPK menggeledah rumah Nurhadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadiran penyidik KPK di rumah Nurhadi menimbulkan kepanikan sehingga ada upaya menyembunyikan uang di toilet. Orang yang membuat uang ke toilet itu adalah istri Nurhadi, Tin Zuraida.

KPK telah menyita uang dalam bentuk rupiah dan lima mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari rumah Nurhadi.

Dalam pemeriksaan di MA, Nurhadi menampik keterlibatannya dalam kasus tersebut. Uang yang disita KPK disebutnya sebagai uang pribadi, tak terkait kasus.

Nurhadi pun muncul dalam persidangan dengan terdakwa Doddy dan Edy Nasution. Nurhadi mengakui bahwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, pernah memintanya untuk membantu mengurus perkara pengajuan peninjauan kembali (PK). Nurhadi menyatakan tidak dapat mengingat perkara yang dimintakan oleh Eddy Sindoro.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa Eddy Sindoro pernah bertemu dengan Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan. Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK.

BACA JUGA