FINANSIAL

OJK lirik siswa SMP untuk tingkatkan inklusi keuangan

Petugas menjelaskan kegunaan dan manfaat tabungan simpanan pelajar (simpel) saat Festival Bulan Inklusi Keuangan 2018 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/10/2018).
Petugas menjelaskan kegunaan dan manfaat tabungan simpanan pelajar (simpel) saat Festival Bulan Inklusi Keuangan 2018 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/10/2018). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Dunia keuangan Indonesia membutuhkan bantuan guna mencapai target literasi dan inklusi keuangan tahun ini, masing-masing 35 persen dan 75 persen. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melirik dunia pendidikan.

OJK mengeluarkan wacana agar kepemilikan rekening bank menjadi salah satu syarat bagi siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyatakan opsi tersebut tengah dipikirkan oleh pemerintah. Selain meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, hal itu akan memberi pendidikan keuangan sejak dini kepada masyarakat.

"Generasi baru kan masuk sekolah harus diedukasi dong. Produk-produk keuangan apa. Kalau tidak begitu nanti kan terlalu terlambat. Kalau perlu apakah nanti anak sekolah SMP harus dipersyaratkan punya rekening," kata Wimboh, dikutip Liputan6.com (11/7/2019).

Walau demikian, ia menambahkan, belum ditetapkan apakah kewajiban itu bakal ditetapkan bagi pelajar yang masuk tingkat SMP atau lainnya. OJK juga, menurutnya, belum sampai pada pembahasan detail rencana tersebut, seperti soal besaran rekening yang dibuka dan kapan gerakan itu bakal dimulai.

"Sekarang ini kan kampanyenya masuk sekolah, (seperti) kampanye rekening, kampanye tabungan, simpel (simpanan pelajar), tapi belum ada persyaratan khusus bahwa kamu kalau tidak punya tabungan, nggak punya rekening, nggak bisa terdaftar, itu belum ada. Ini kita akan diskusi dengan kementerian terkait," jelas Wimboh.

Inklusi keuangan pada dasarnya adalah jumlah warga yang telah memiliki akses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan, meliputi semua jasa perbankan dan asuransi.

Menurut Bank Dunia (h/t WartaEkonomi.com), inklusi keuangan sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan inklusi keuangan sebesar 1 persen berpeluang mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 0,03 persen.

Inklusi keuangan juga bisa meningkatkan stabilitas sistem keuangan negara dan efisiensi ekonomi.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan OJK menunjukkan angka literasi keuangan baru mencapai 29,7 persen, sedangkan inklusi keuangan 67,8 persen.

Indeks Inklusi Keuangan per provinsi di Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016
Indeks Inklusi Keuangan per provinsi di Indonesia berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 | OJK

Memang terjadi kenaikan dari hasil survei 2013 (literasi 21,84 persen dan inklusi 59,74 persen), bahkan menjadi pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Namun pemerintah ingin kenaikan tersebut berkesinambungan dan telah menetapkan target agar angka literasi keuangan naik menjadi 35 persen dan inklusi keuangan menjadi 75 persen pada 2019.

Untuk mencapai target itulah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Setahun kemudian, pada Agustus 2017, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif resmi beroperasi.

Wimboh optimistis target 75 persen tersebut bisa dicapai pada tahun ini. Bantuan teknologi, menurutnya, bisa mempercepat pencapaian tersebut.

Senada dengan Wimboh, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Lis Sutjiati, yakin target itu bisa dikejar dengan bantuan teknologi, dalam hal ini adalah teknologi finansial (fintech).

Menurut Lis dalam Antaranews, fintech bakal berperan besar untuk menyentuh pasar-pasar yang belum bisa digapai oleh institusi keuangan konvensional, alias perbankan. Keberadaan fintech, lanjutnya, bukan untuk membatasi atau mengambil alih peran perbankan. Kedua institusi keuangan itu bisa berkolaborasi untuk mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi.

"Bukan hanya menyuburkan fintech masuk di Indonesia tetapi bisa membuat rakyat kita bisa masuk ke ekonomi. Nah, finansial inklusif arahnya ke situ," terang Lis.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, terdapat lima pilar dalam SNKI antara lain, edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen.

"Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga faktor yaitu Kebijakan dan regulasi kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif," terang Darmin dalam Merdeka.com (11/7).

Dia mengimbau agar aksi Indonesia menabung dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi, edukasi, dan publikasi menggunakan beragam materi kampanye yang efektif menyasar masyarakat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR