OTT KPK

''Oleh-oleh'' yang menjerat Kayat

Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) menunjukan barang bukti uang tunai yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) menunjukan barang bukti uang tunai yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). | Rivan Awal Lingga /ANTARA FOTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/5). Tiga orang jadi tersangka. Mereka adalah hakim, pengacara, dan pengusaha.

Kayat (KYT), hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, disebut KPK menerima suap. Pasang tarif Rp500 juta, Kayat membebaskan Sudarman (SDM), terdakwa kasus pemalsuan surat yang adalah klien pengacara Jonson Siburian (JHS).

Sudarman si pengusaha properti bebas, bayaran tak kunjung datang. Kayat pun menagih ke Jonson yang juga dikenal sebagai aktivis LSM National Corruption Watch (NCW).

"Tanggal 2 Mei 2019, JHS bertemu KYT di PN Balikpapan. KYT menyampaikan akan pindah tugas ke Sukoharjo, menagih janji fee dan bertanya 'Oleh-olehnya' mana?" terang Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (4/5).

Laode memaparkan, "Pada tanggal 3 Mei 2019, SDM mengambil uang sebesar Rp250 juta di sebuah bank di Balikpapan. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam, dan Rp50 juta ia masukkan ke dalam tasnya."

Sudarman kemudian menyerahkan Rp200 juta kepada Jonson untuk diberikan ke Kayat. Pada (4/5) Jonson dan staf memberi Kayat Rp99 juta di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sementara Rp100 juta lain ditemukan di kantor Jonson.

Laode memaparkan, Kayat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudarman dan Jonson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus yang menjerat Kayat, Sudarman, dan Jonson bukanlah yang pertama yang melibatkan ketiganya. Beberapa kali nama mereka disebut dalam perkara di PN Balikpapan.

Nama Kayat juga cukup dikenal di Balikpapan.

Pada Maret 2017, PN Balikpapan menolak gugatan pembongkaran belasan cagar budaya di kota tersebut. Kayat sebagai Ketua Majelis Hakim menilai pihaknya tak punya wewenang menyidangkan gugatan pembongkaran cagar budaya oleh PT Pertamina dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Pada tahun yang sama, Kayat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) lantaran vonis bebas yang dianggap janggal.

Masih pada 2017, Kayat mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Jonson Siburian dan Sumarni atas kasus pemalsuan dan penyerobotan tanah. Ini cukup jarang terjadi.

Pada Maret 2019, Kayat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar pada nakhoda kapal MV Ever Judger, Zong Deyi, dalam kasus pencemaran Teluk Balikpapan karena tumpahan minyak.

Dalam situs e-LHKPN KPK, Kayat tercatat terakhir menyampaikan laporan 28 November 2018. Hakim ini memiliki total harta Rp960 juta yang sebagian besar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Barat, Batam, dan Balikpapan.

Dokumen putusan pengadilan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (inkrah) tahun 2006-2016 mengungkap 32 penegak hukum terlibat dan menjadi terpidana karena kasus tindak pidana korupsi. Sebanyak 13 orang terpidana adalah hakim.

Merespons OTT kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) geram. "Kejadian ini harusnya menjadi bahan refleksi yang serius bagi dua institusi pengawas hakim, yakni Badan

Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Tertangkapnya Hakim karena tersangkut kasus korupsi mengonfirmasi sistem pengawasan yang belum berjalan secara optimal," ungkap Peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangan resmi.

Menurut Wana, baik MA maupun Komisi Yudisial perlu merumuskan ulang rancangan pengawasan. Bahkan melibatkan KPK sebagai pihak eksternal jika diperlukan.

Pasal 12 huruf C UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, hakim yang menerima hadiah atau janji untuk

memengaruhi sebuah putusan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Saat hakim korupsi, ia tidak hanya melanggar hukum tapi juga kode etik. Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim menegaskan, hakim tidak boleh minta atau menerima pemberian pun fasilitas dari advokat atau pihak yang sedang diadili.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR