Operasi Tangkap Tangan di Musi Banyuasin berkat penyadapan

Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Musi Banyuasin (Muba) Syamsudin Fei (kedua kiri) dan Kepala Bappeda Kab Muba Faisyar (kanan) saat akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara SMB II Palembang (20/6/2015)
Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab Musi Banyuasin (Muba) Syamsudin Fei (kedua kiri) dan Kepala Bappeda Kab Muba Faisyar (kanan) saat akan dibawa ke Jakarta melalui Bandara SMB II Palembang (20/6/2015) | Nova Wahyudi/Antara

Pejabat di Sumatera Selatan yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata dua anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (bukan Kab Banyuasin) berinisial BK dan AM. Bersama dua pejabat lain, keempatnya berhasil dicokok KPK berkat penyadapan.

Mekanisme kewenangan penyadapan KPK selama ini coba dipangkas. Usulan revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang KPK yang ingin menghapus kewenangan tersebut, ditentang Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji.

Menurutnya, keberhasilan lembaga KPK dalam penanganan kasus korupsi selama ini sangat tergantung dari penyadapan tersebut. Contoh terkini adalah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (19/6), di Palembang, Sumatera Selatan.

Empat orang pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin yang dijadikan tersangka setelah pengkapan itu adalah BK (Anggota DPRD - Fraksi PDIP), ADM (Anggota DPRD - Fraksi Gerindra), SYF (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), serta F (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Seperti dijelaskan dalam siaran pers KPK, tersangka BK dan ADM diduga menerima hadiah atau janji dari SYF dan F. Padahal, diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kasus ini berhubungan dengan persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2014, dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015.

Pada saat penangkapan, KPK menemukan sebuah tas berwarna merah marun berisi uang senilai Rp2,6 miliar dalam pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah.

Indriyanto menjelaskan, upaya korupsi dua pejabat pemda dan anggota DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan itu, terkuak berkat penyadapan yang dilakukan KPK.

"Kasus operasi tangkap tangan Musi Banyuasin merupakan bukti kuat bahwa penyadapan adalah marwah KPK yang primaritas sifatnya," ujar Indriyanto.

CNN Indonesia, Minggu 21 Juni 2015

Menurutnya, penyadapan merupakan gerbang pembuka pemberantasan korupsi. Karena itu, kata dia, pendapat Menkum HAM bahwa penyadapan hanya pada tahap projustitia (penyidikan), akan mereduksi kewenangan KPK, meniadakan Pasal 44 UU KPK sebagai marwah primaritas KPK.

Sementara, Plt. Pemimpin KPK, Taufiequrachman Ruki, menegaskan lembaga antirasuah yang dipimpinnya tak menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Asalkan, untuk memperkuat KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR