SUSUNAN KABINET

Oposisi masuk kabinet Jokowi jilid II? Nanti dulu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berswafoto dengan anggota DPR RI periode 2019-2024 usai pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019).
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berswafoto dengan anggota DPR RI periode 2019-2024 usai pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). | Galih Pradipta /Antara Foto

Tidak ada politik bumi hangus. Itu yang diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), untuk menggambarkan distribusi kekuasaan di parlemen. Namun, untuk kursi kabinet, nanti dulu.

Maksud taktik bumi hangus di atas adalah PDIP, sebagai partai pemenang pemilu dan koalisinya meraup lebih dari 60 persen kursi di DPR serta MPR, tidak mengambil semua alat kelengkapan dewan.

"Sehingga, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," ucap Hasto dalam Tempo.co, Selasa (8/10/2019). Distribusi merata itu, kata Hasto, menunjukkan PDIP tak rakus.

Namun, hal itu tidak berlaku dalam penyusunan kabinet. Hasto mengklaim bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal fokus kepada partai-partai Koalisi Indonesia Kerja: Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.

"Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto.

Ucapan Hasto ini seperti mengerem spekulasi yang mengatakan bahwa partai-partai oposisi pada Pilpres 2019 lalu bakal mendapat jatah kursi di kabinet. Kalau memang ada rencana tersebut, Hasto mengatakan harus ada pembicaraan dengan parpol koalisi.

Pun, hingga saat ini, PDIP belum diajak bicara oleh Jokowi soal partai-partai oposisi masuk ke kabinet. "Dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja napasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja," ucapnya.

Sejauh ini, tidak jarang terdengar parpol oposisi bakal mengisi kursi Kabinet Indonesia Kerja jilid 2. Gerindra misalnya, disebut-sebut ditawari tiga kursi menteri oleh Jokowi. Pun, bolak-balik, Partai Demokrat bersikap malu-malu kucing soal keinginan ini.

Waketum Partai Demokrat, Syarief Hasan, berujar bahwa partainya telah mengirimkan 14 konsep pemerintahan kepada Jokowi. Konsep-konsep tersebut bakal menentukan partai berlambang bintang mercy tersebut masuk kabinet atau tidak.

"Pada saat Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) menyampaikan program itu, setahu saya sangat positif responsnya (Jokowi). Tentu beliau akan mensinergikan dengan program-programnya," ucap Syarief dalam Suara.com.

Kabar-kabar yang mendengung ini ditanggapi sinis oleh partai koalisi Jokowi, khususnya bila benar-benar Gerindra masuk ke kabinet. Menurut politikus Partai Nasdem, Taufik Basari, bila oposisi masuk dalam formasi kabinet akan menjadi preseden.

"Ketika yang berbeda pandangan terus mau mengesampingkan perbedaannya yang prinsipil itu hanya demi jabatan tertentu, tentu akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan Indonesia," ucap Taufik dalam Tribunnews.com.

Bagi Taufik, Gerindra yang selama ini menjadi rival utama lebih baik tetap duduk sebagai oposisi. Alasannya sederhana, yakni agar tercipta check and balance dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Alasan yang sama diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Keberadaan Gerindra sebagai oposisi, menurut Pangi, malah akan menjadi vitamin bagi pemerintah ke depannya.

"Saya pikir akan baik-baik saja (jika Jokowi tak beri jatah menteri ke Gerindra). Keberadaan Gerindra sebagai partai oposisi menjadi vitamin bagi pemerintah, karena ada yang mengontrol, mengingatkan," ujar Pangi dalam Kompas.com.

Jokowi hingga saat ini belum membicarakan soal kursi kabinet, meski ia mengaku sudah memiliki nama di kantongnya. Pada Juli lalu, ia mengatakan bahwa banyak menteri lama yang dipertahankan. "Banyak (menteri yang bertahan)," katanya.

PDIP tak kemaruk

Pada Agustus kemarin, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, mengatakan bahwa PDIP layak mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya--tidak cuma empat. Namun, pada kali ini, Hasto mengatakan tidak demikian.

Menurut Hasto, PDIP tak ingin kemaruk soal jatah menteri ini. "Ya, kata ibu Mega kan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu PDIP tidak kemaruk. PDIP memahami Indonesia dibangun dengan bekerja sama," kata Hasto dalam CNN Indonesia.

Terkait nama-nama menteri yang diusulkan PDIP untuk kabinet Jokowi mendatang, Hasto mengatakan Jokowi sudah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan.

Hasto mengklaim siapapun yang dipilih memiliki semangat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sehingga kepemimpinan para menteri itu menyatu dengan kepemimpinan Presiden.

Dia mengungkapkan pembahasan soal kabinet sudah beberapa kali dilakukan Presiden Jokowi dengan para ketua umum dan calon kandidat menteri dari partai koalisi secara terpisah.

Hal itu dilakukan agar Presiden dapat memastikan nama-nama yang diusulkan atau dipilih berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi atau sesuai bidangnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR