KEUANGAN DAERAH

Ormas akan terlibat kelola APBD DKI, bagaimana urusannya

Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019).  Membenahi kampung kumuh akan melibatkan masyarakat, termasuk swakelola APBD.
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Membenahi kampung kumuh akan melibatkan masyarakat, termasuk swakelola APBD. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ormas akan terlibat dalam pembangunan di kampung mereka.

"Target kami malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Anies, Rabu (13/2/2019), seperti dikutip Kompas.com.

Anies menjelaskan, masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, melibatkan masyarakat dalam menggunakan APBD bisa berisiko. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai hal itu bisa jadi sumber korupsi baru.

"Jangan sampai kebijakan penataan kampung kumuh jadi rebutan proyek di lingkungan masyarakat. Harus jelas bagaimana perencanaan, pembangunan, dan pengawasannya," ujar Yayat kepada Medcom.id, Rabu (13/2).

Penataan kampung kumuh itu tambah Yayat, mesti diawasi dengan benar. "Hal ini penting, jangan sampai kegiatan ini dibiayai oleh APBD dan jadi sumber korupsi baru."

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengungkapkan, perlu ada payung hukum untuk pertanggungjawaban sistem swakelola yang dilaksanakan Gubernur DKI.

"Itu dibikin peraturannya yang komprehensif sehingga tidak menyebabkan masyarakat menyimpang dari ketentuan yang sudah direncanakan," ujar Santoso kepada CNNIndonesia.com.

Tak hanya itu, Santoso juga meminta Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres itu adalah dasar hukum pelaksanaan sistem swakelola. Sementara dalam Pergub, kata Santoso, harus mengatur teknis pelaksanaan swakelola.

"Mekanisme pencairannya, siapa yang berhak melaksanakan, bagaimana pertanggungjawaban nanti ada pada Pergub. Saya kira akan dibuat komprehensif, lah," tandasnya.

Santoso menambahkan, sampai saat ini belum ada komunikasi Pemprov DKI dengan DPRD DKI untuk penerapan sistem ini. Belum ada pula anggaran APBD DKI 2019 yang menggunakan sistem swakelola tersebut.

"Jadi bisa ada di perubahan. Saya kira ini terobosan dalam rangka untuk optimalisasi penyerapan," tukasnya.

Ide swakelola APBD ini merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Pasal 1 ayat 23 berbunyi; "Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat."

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dalam Pasal 1 ayat 24 berbunyi; "... adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR