Otak-atik opini wajar tanpa kecuali BPK

Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dengan rompi tahanan berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menahan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes PDTT) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun 2016.
Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dengan rompi tahanan berada di mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). KPK menahan empat tersangka (dua dari BPK dan dua dari Kemendes PDTT) serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Desa PDTT tahun 2016. | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (26/5/2017) lalu menguatkan dugaan "perdagangan" untuk mengotak-atik opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Rasuah yang melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terjadi agar opini laporan keuangan tahun 2016 ditingkatkan dari Wajar Dengan Pengecualian ke Wajar Tanpa Pengecualian.

KPK menetapkan tersangka Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito, pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri, dan auditor BPK Ali Sadli.

Sugito dan Jarot disangka memberikan uang kepada Rochmadi dan Ali agar Kemendes memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Uang senilai Rp40 juta pun disita KPK yang merupakan sisa dari komitmen fee sebesar Rp240 juta.

KPK kemudian menggeledah ruangan milik Rochmadi Saptogiri, dan ditemukan uang Rp1,145 miliar dan 3.000 dolar AS atau setara dengan Rp39,8 juta di brankas.

Apa sebenarnya opini dari lembaga pemeriksa keuangan itu? Mengapa lembaga seperti Kementerian Desa berlomba-lomba mendapat opini tanpa pengecualian sampai harus melakukan praktik suap?

BPK mendapat mandat dari Undang-Undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Opini BPK ini cukup berpengaruh terhadap penilaian kinerja sebuah lembaga.

Ada empat opini yang bisa diberikan BPK yaitu:

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP/unqualified opinion), yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan

2. Wajar dengan pengecualian (WDP/qualified opinion), yaitu opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar.

3. Menolak memberikan opini (Disclaimer opinion) adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan..

4. Tidak wajar (adverse opinion), yaitu opini yang menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan.

Empat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kewajaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi.

Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Misalnya, dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP.

Meski tak merujuk pada kinerja dan penyelewengan, opini BPK tetap menjadi andalan untuk menentukan kinerja suatu lembaga. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar instansi khususnya kementerian/lembaga yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Jangan ada yang disclaimer. WDP aja tidak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian dan lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Jokowi.

Pada 2016, BPK menilai 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapatkan opini WTP. Lembaga yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian ini di antaranya Kementerian Desa. Jumlah ini mencapai 84 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 65 persen.

Kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.

Sementara yang memperoleh opini TMP ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Kasus di Kementerian Desa belum tentu berlaku di kementerian atau lembaga lain. Moermahadi menyatakan, dari kasus di Kemendes tidak bisa digeneralisasi bahwa semua pemberian opini bisa diperdagangkan.

"Jadi kalau ini tidak bisa digeneralisir, bahwa semua temuan apa opini itu nanti bisa didagangkan lah opini itu, itu enggak bisa," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Dia menjelaskan, dalam proses pemberian opini, mulanya itu dilakukan pemeriksaan oleh tim dari BPK, yang terdiri dari ketua tim, anggota, pengendali teknis, dan penanggug jawab proses.

Kriteria yang dilihat yakni apakah laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau audit, kecukupan bukti, sistem pengendalian internalnya, dan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR