OTT KPK di Bengkulu, deretan hakim terjerat kasus korupsi

Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/9/2017). | Makna Zaezar /Antara Foto

Hakim di pengadilan di Indonesia seakan belum lepas dari kasus korupsi. Korps pengadil ini kian tercoreng dengan tertangkapnya hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Rabu (6/9/2017) lalu, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Beberapa orang yang dibawa KPK ke markas Polda Bengkulu antara lain hakim, beberapa orang panitera, dan pihak penyuap.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. KPK menangkap beberapa orang dan menyita sejumlah uang.

"Kami dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat," kata Febri Diansyah dilansir Antaranews.

Penangkapan di Pengadilan Negeri Bengkulu itu juga dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Bengkulu, Jonner Manik. Beberapa orang yang dimintai keterangan dan dibawa KPK yakni panitera pengganti inisial HK, hakim karier jenis kelamin perempuan S, dan hakim adhoc Tipikor jenis kelamin perempuan inisial HA.

Di laman Pengadilan Bengkulu, hakim perempuan berinisial S itu baru bertugas di Bengkulu selama 8 bulan. Sebelumnya, ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Curup, Liwa dan Ketapang.

Di Bengkulu, kasus penangkapan terhadap hakim bukan sekali ini terjadi. Pada 23 Mei 2016, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu sekaligus hakim tindak pidana korupsi Janner Purba dan hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu Toton.

Janner yang dikenal royal memberi vonis bebas terhadap terdakwa korupsi. Janner dan Toton dihukum masing-masing 7 tahun penjara.

Janner merupakan satu dari enam hakim tindak pidana korupsi yang terjerat kasus korupsi. Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada lebih dari 20 hakim peradilan umum dan konstitusi terjerat kasus korupsi. Beberapa nama yang menyita perhatian luas seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Korupsi hakim di pengadilan korupsi tentu sangat memprihatinkan. Hakim tipikor yang pertama kali terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung.

Pengadilan Tipikor Semarang memvonis Kartini 8 tahun penjara pada 18 April 2013. Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang memperberat hukuman Kartini menjadi 10 tahun yang diperkuat putusan Mahkamah Agung.

KPK juga pernah menahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Pragsono, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata.

Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana kepada Pragsono selama 5 tahun penjara pada 8 April 2014. Di Pengadilan Tinggi Semarang, hukuan Pragsono ditambah menjadi 6 tahun. Hukuman Pragsono bertambah lagi menjadi 11 tahun melalui putusan MA.

Pada 2014, dunia hakim pun kembali geger dengan penahanan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Ramlan Comel. Hakim Ramlan terseret kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Ramlan 7 tahun penjara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR