PENINDAKAN KORUPSI

OTT Romy merembet ke Kemenag

Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri) dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Mereka ditahan KPK bersama Ketum PPP Romahurmuziy alias Romy lantaran tertangkap tangan kasus dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.
Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri) dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Mereka ditahan KPK bersama Ketum PPP Romahurmuziy alias Romy lantaran tertangkap tangan kasus dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy bersama sejumlah orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) merembet ke Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengungkapkan, Romy ditetapkan tersangka dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. "Dalam perkara ini, diduga RMY (Romy) terlibat dalam Sistem Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi di Kantor Kementerian Agama di Jawa Timur," kata Laode dalam konferensi pers, Sabtu (16/3).

Selain Romy, KPK juga menetapkan lima orang tersangka lain. Dua di antaranya adalah Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag yang diduga memberi uang kepada Romy total Rp300 juta agar bisa membantu proses seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik (Muafaq) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur (Haris).

Muafaq diduga memberi uang senilai Rp50 juta ke Romy, Jumat (15/3) dan Haris diduga menyetor Rp250 juta ke Romy pada Rabu (6/2).

Imbasnya, seperti disiarkan Republika.co.id, Sekretaris Jenderal Kemenag, M Nur Kholis Setiawan turut diperiksa tim penindakan KPK. Para penyidik juga menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag. Bahkan ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan ruang kerja Nur Kholis sempat disegel.

"Benar (ruang kerja Menag Lukman disegel KPK). Dan itu prosedur yang harus dilakukan KPK," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki, Jumat (15/3).

Nur Kholis mengaku bahwa dirinya diklarifikasi KPK hingga Sabtu (16/3) dini hari. "Intinya tentu lebih banyak menanyakan tentang proses di dalam seleksi itu, dari awal sampai akhir dan sudah saya jelaskan semuanya," ujar Nur Kholis, Sabtu (16/3).

Terpisah, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, dirinya dan jajaran Kemenag, akan kooperatif dengan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Kemenag Jawa Timur.

Dijeratnya pejabat Kemenag, kata Lukman, merupakan peringatan keras agar seluruh jajaran kementerian yang dipimpinnya memperbaiki sistem organisasi dan manajemen kepegawaian.

"Kementerian Agama berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang," ujar Lukman seperti dinukil Kontan.co.id.

Sementara itu, penyidik KPK menyita uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menag Lukman Hakim dari hasil penggeledahan di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/3). Uang yang disita dalam bentuk rupiah dan dolar.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan dokumen-dokumen dan penyitaan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah. Uang sedang dihitung secara rinci..." ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Penangkapan dua pejabat Kemenag oleh KPK, menambah deretan korupsi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Menelisik data yang diolah tim Lokadata Beritagar.id dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) tahun 2001-2018, terdapat 1.002 terpidana kasus korupsi PNS dari eselon I hingga IV.

Bedasarkan tempat kerja, paling banyak dari instansi Pemerintah Kabupaten --557 terpidana. Pemerintah Kota ada 130 terpidana dan Pemerintah Pusat 92 terpidana.

Deretan rasuah di Kemenag

Penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy, menjadi bola panas bagi Kemenag. Kementerian dengan slogan "Ikhlas Beramal" ini bukan kali pertama menjadi sorotan publik lantaran kasus rasuah pejabatnya.

Catatan buruk ditoreh dua Menteri Agama terdahulu yang menjadi terpidana korupsi, Said Agil Husin Al Munawar pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Suryadharma Ali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sederet kasus korupsi juga pernah membuat geger, apa saja?

Korupsi dana abadi umat

Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama era Presiden Megawati, divonis bersalah majelis hakim PN Jakarta Pusat, 7 Februari 2006. Majelis hakim yang diketuai Cicut Sutiarso menjatuhkan putusan lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan lantaran merugikan negara Rp719 miliar.

Selain itu Said Agil diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp2 miliar subsider satu tahun penjara. Said terbukti menyelewengkan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1999-2003.

Korupsi pengadaan Alquran

Fahd El Fouz divonis empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan lantaran terbukti menerima suap dalam perkara kasus pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Alquran. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar ini pun berharap kasus ini diusut tuntas dan mengusut semua pihak yang terlibat, termasuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 28 September 2017 itu, Majelis hakim juga memutuskan untuk merampas uang yang dititipkan Fahd ke KPK sebesar Rp3,411 miliar serta sejumlah uang lain yang terkait dengan perbuatan Fahd.

Korupsi Lab Madrasah Tsanawiyah

Kasus ini, aktornya masih sama dengan korupsi Alquran. Proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang anggarannya ada di Kemenag tahun 2011.

Zulkarnaen Djabar divonis 15 tahun penjara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Mei 2013, juga denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar. Sedangkan Dendy Prasetia dihukum 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 5,745 miliar. Mereka terbukti menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk mengintervensi pejabat Kemenag.

Korupsi dana haji

Suryadharma Ali, Menag pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp27,2 miliar dan 17, 9 juta riyal Saudi.

Rapat fiktif Kemenag

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan Kasubag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Iyan Sofyan sebagai tersangka baru dalam kasus rapat fiktif Kemenag.

Perbuatan tersebut merugikan negara Rp 1,1 miliar. Maryatun yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian mengembalikan uang itu. Namun, baik Maryatun maupun Iyan tetap dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR