OTT KPK

OTT untuk Romy dan nasib koalisi pendukung Jokowi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy dalam balutan masker dan topi (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy dalam balutan masker dan topi (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2019). | Reno Esnir /AntaraFoto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy sebagai tersangka, Sabtu (16/3/2019). Ini adalah lanjutan dari aksi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Romy dan sejumlah orang di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan penetapan tersangka kepada Romy terkait dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. (Kemenag).

"RMY (Romy) diduga terlibat dalam Sistem Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi di Kantor Kementerian Agama di Jawa Timur," kata Laode dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram KPK.

Selain Romy, KPK turut menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Adapun dua di antaranya adalah Haris Hasanudin dan Muhammad Muafag.

Haris dan Muafag, sambung Laode, diduga sebagai makelar proses lelang jabatan tersebut. Adapun barang bukti yang turut diamankan adalah uang tunai Rp156 juta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut OTT jual beli jabatan di Kemenag itu untuk di pusat maupun di daerah. Alhasil, KPK juga menyegel ruang kerja milik Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan.

Febri menyatakan penyegelan dua ruangan tersebut berkenaan erat dengan sejumlah bukti yang membuat Romy terkena OTT. Mantan Koordinator ICW ini belum menjelaskan ada atau tidaknya bukti yang dibawa KPK dari dua ruang tersebut.

"Kalau ada di lokasi-lokasi tertentu yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut, kalau sekarang kan di tahap penyelidikan ya, untuk proses lebih lanjut tentu akan dilakukan tindakan awal, termasuk penyegelan," kata Febri, dikutip dari detikcom.

Romy adalah politisi di kubu calon presiden petahana Joko "Jokowi" Widodo dengan dukungan untuk koalisi dari PPP. Meski begitu Jokowi enggan enggan berkomentar banyak terkait penangkapan salah satu pemimpin koalisi kubu nomor urut 01 ini.

Di sela-sela safari politiknya di Medan, Sumatra Utara, Jumat (15/3/2019), Jokowi mengaku masih menantikan keterangan resmi dari KPK sebelum mengeluarkan pernyataan pun mengambil sikap lanjutan.

“Saya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Sebelum ada keterangan resmi, saya tidak ingin komentar,” kata Jokowi.

Di Jakarta, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir optimistis operasi tangkap tangan (OTT) Romy tidak akan menghantam elektabilitas pasangan calon nomor urut 01.

Erick berkilah, kasus yang menjerat Romy sama sekali tidak berhubungan dengan agenda politik, melainkan murni urusan pribadinya. Sebaliknya, Erick berkeyakinan bahwa penangkapan Romy ini bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak pandang bulu kepada siapapun yang diduga korupsi.

Ketua PPP kedua dalam OTT

Romy bukan Ketua Umum PPP pertama yang terjaring OTT lembaga antirasuah.

Pada 2014, Suryadharma Ali juga pernah berurusan dengan KPK. Mantan Menteri Agama kabinet Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono ini tersandung kasus korupsi penyelenggaraan haji periode 2012-2013.

Kasusnya sudah diketuk palu hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Suryadharma divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Suryadharma juga diharuskan mengembalikan uang senilai Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Vonis ini lebih ringan 5 tahun dari tuntutan Jaksa KPK yang meyakini Suryadharma telah menyelewengkan jabatannya dalam hal penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji, serta mengutip dana operasional menteri.

Terkait penangkapan ketua umumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur Musyafa Noer hanya mengimbau para calon legislatif (caleg) dari partai berlambang Kakbah ini untuk tetap tegar dan sabar.

"Harapan kami, semua caleg dan kader partai tetap konsentrasi untuk melakukan konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu 17 April nanti. Karena tinggal 31 hari lagi," kata Musyafa

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR