Paket kebijakan X: revisi DNI untuk lindungi UMKM dan koperasi

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan Paket kebijakan Ekonomi IX di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan Paket kebijakan Ekonomi IX di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016). | Yudhi Mahatma /ANTARAFOTO

Melanjutkan kebijakan sebelumnya, pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X.

Kebijakan yang diumumkan Kamis (11/2/2016) siang ini bertujuan untuk memperlonggar investasi serta meningkatkan perlindungan bagi usaha kecil, menengah (UMKM) dan koperasi. Bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi disederhanakan dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha.

Lewat kebijakan ini, pemerintah sedikitnya mencoret 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) dan membuka 20 bidang usaha baru bagi pemodal asing.

Pemerintah juga menghapus ketentuan rekomendasi bagi kegiatan penanaman modal di 83 bidang usaha, antara lain hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua), motel, usaha rekreasi, seni, dan hiburan, biliar, boling, dan lapangan golf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah menambah sekitar 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dalam revisi Peraturan Presiden No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau DNI.

Seluruh 19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis atau jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya, dan atau risiko kecil atau sedang, dan atau nilai pekerjaan kurang dari Rp10 miliar.

"Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain," kata Darmin dalam beritasatu.com.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan, ada beberapa dasar dirilisnya paket kebijakan dengan agenda perubahan DNI ini.

Pertama, untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menegah (UKM). Perlindungan mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang isinya, bagi usaha UMKM yang mempunyai kekayaan di bawah Rp100 miliar adalah yang mendapatkan perlindungan.

Kedua, paket kebijakan ini akan memotong mata rantai, oligarki dan kartel yang selama ini dinikmati kelompok tertentu.

Pramono mencontohkan, layar bioskop, yang saat ini jumlahnya mencapai 1.117 layar, 87 persennya terdapat di Pulau Jawa dengan Jakarta menguasai 35 persennya. Dengan penguasaan hanya berada di bawah tiga sampai empat perusahaan saja.

"Ini nggak baik bagi dunia perfilman. Maka pemerintah akan lakukan perubahan," tutur Pramono, seperti yang dilansir dalam Liputan6.com.

Ketiga, perubahan DNI bertujuan menurunkan harga sejumlah komoditas, salah satunya obat.

Keempat, paket kebijakan dikeluarkan sebagai langkah menghadapi pasar bebas ASEAN.

Kelima, kebijakan diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat modal pembangunan.

Keenam, kebijakan ini mampu mendorong perusahaan nasional untuk bersaing. "Contoh pom bensin. Sebelum ada Shell dan lainnya, Pertamina pom bensinnya nggak baik. Begitu ada pesaing lebih baik, karena ada kompetisi di dalamnya," kata Pramono.

Ketujuh, kebijakan ini bukan dalam rangka liberalisasi, namun untuk mendorong adanya modernisasi di Indonesia.

Menyambung Pramono, Darmin mengatakan, dengan adanya revisi ini, maka akan ada tiga kelompok DNI dalam porsi saham asing untuk beberapa industri dan sektor. Nantinya, porsi saham asing akan dibatasi maksimal mencapai 67 persen, dari sebelumnya 49 persen.

Seperti diwartakan Okezone.com, untuk porsi saham asing yang mencapai 100 persen, maka sektor atau industri ini akan keluar dari DNI. Atau dengan kata lain, jika saham sebuah perusahaan didominasi asing, maka perusahaan itu bukan termasuk dalam DNI.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR