TSUNAMI SELAT SUNDA

Pandeglang tetapkan masa transisi bencana hingga April

Warga korban gelombang tsunami Selat Sunda mengumpulkan puing-puing bangunan di kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Minggu (6/1/2019).
Warga korban gelombang tsunami Selat Sunda mengumpulkan puing-puing bangunan di kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Minggu (6/1/2019). | Asep Fathulrahman /Antara Foto

Pemerintah Kabupaten Pandeglang menetapkan masa transisi atau pemulihan bencana tsunami sampai 5 April 2019. Masa transisi difokuskan untuk pembangunan rehabilitasi di antaranya hunian sementara karena banyak rumah warga yang mengalami kerusakan.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan kemungkinan besar pembangunan hunian sementara bisa terealisasi hingga tiga bulan ke depan sambil menunggu pembangunan hunian tetap di lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana.

"Kami berharap tiga bulan ke depan kondisi warga pesisir yang terdampak tsunami bisa kembali menata kehidupan normal," kata Irna melalui Antaranews, Selasa (8/1/2019).

Pembangunan hunian sementara, kata Irna, agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dibandingkan tinggal di pengungsian. Apabila mereka tinggal di pengungsian secara berkepanjangan tentu akan berdampak terhadap ekonomi dan sosial mereka.

Irna menambahkan, pemerintah daerah juga merekonstruksi perahu nelayan dan bangunan yang hancur dan rusak.

Selain itu juga melakukan pendataan bagi korban jiwa yang meninggal dunia untuk mendapatkan santunan kematian.

Tsunami di Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) telah menewaskan 437 orang dan menghancurkan ribuan bangunan. Ada 14.059 orang terluka dan 33.719 mengungsi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban tsunami tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tenggamus.

Dampak terbesar dari tsunami berada di Pandeglang. Di wilayah ini, tsunami menewaskan 296 orang, 105 di antaranya warga Pandeglang di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Sumur. Adapun jumlah pengungsi mencapai 20.726 orang.

Masa tanggap darurat di Pandeglang telah berakhir pada Jumat (4/1/2019) sesuai hasil rapat koordinasi Gubernur Banten dengan BNPB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan setelah masa tanggap darurat berakhir dan diikuti dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama dua bulan dari 6 Januari 2019 hingga 6 Maret 2019.

Selama masa transisi darurat, pemerintah akan membangun hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak diterjang tsunami. Huntara dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan.

Dia mengatakan butuh waktu setidaknya selama dua bulan untuk membangun huntara sebelum pembangunan hunian tetap yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara, yang pengerjaan fisiknya akan dilakukan oleh TNI.

Pemerintah Daerah Pandeglang dan Banten akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah yang rusak ringan, sedangkan perbaikan rumah yang rusak berat dan rusak sedang dananya akan diusulkan dari hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.

Sementara di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat bencana diperpanjang dua minggu dari 6 Januari 2019 hingga 19 Januari 2019.

Di Lampung Selatan, tsunami menyebabkan 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi. Terjangan tsunami juga menyebabkan 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan di kabupaten tersebut.

Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi, tidak akan ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Pemerintah akan membantu pembangunan hunian tetap untuk relokasi warga terdampak bencana yang semula tinggal di area dekat pantai.

Sutopo mengatakan sudah tersedia lahan seluas dua hektare untuk pembangunan huntap. Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU Pera akan melakukan land clearing dan Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan menyiapkan siteplan, desain dan rencana anggaran.

Bupati Lampung Selatan akan mengajukan dana siap pakai BNPB untuk pembangunan hunian tetap dan fasilitasnya dalam relokasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR