PENCEGAHAN KORUPSI

Panitia seleksi calon pimpinan KPK masih digodok

Foto Ilustrasi. Seorang pekerja membersihkan gedung KPK di Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Foto Ilustrasi. Seorang pekerja membersihkan gedung KPK di Jakarta, Rabu (21/11/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan segera menetapkan nama-nama yang akan menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Sejumlah nama yang mewakili praktisi, akademisi, perwakilan pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil, sebut Jokowi, sudah dihubungi dan tengah digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Bahkan, rancangan surat keputusan presiden untuk pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK sudah disiapkan.

"InsyaAllah minggu ini sudah kita tanda tangani. (Nama-nama) sedang digodok," ujar Jokowi kepada sejumlah wartawan termasuk Ronna Nirmala dari Beritagar.id, saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, satu per satu nama sudah dilihat. "Satu-satu kita lihat. Ya, kayak lima tahun yang lalu satu per satu kita lihat dan minggu ini insyaAllah kita tanda tangani (SK) panselnya," tandas Jokowi.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tak mau mencalonkan dan dicalonkan kembali sebagai pimpinan KPK. Dia juga berharap pemerintah segera membentuk Pansel Calon Pimpinan KPK yang baru.

Dia menyebutkan, sekitar tujuh bulan lagi atau 21 Desember 2019, pimpinan KPK periode 2015-2019 akan berakhir masa tugasnya.

"Kita harapkan pimpinan KPK yang baru dapat lebih baik lagi dari pimpinan KPK sekarang ini sehingga korupsi dapat diminimalisasi. Namun, kunci pemberantasan korupsi yang kuat tergantung juga pada pimpinan kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pemerintah," terangnya.

Didukung Ketua DPR

Terkait pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK yang disuarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukungnya.

"Memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika presiden segera membentuk pansel yang dimaksud agar penyaringan bisa lebih teliti, sehingga menghasilkan 10 nama yang berkualitas untuk nanti dipilih 5 oleh DPR," ujar Bamsoet, (13/5).

Dia berharap nama-nama calon pimpinan KPK yang diseleksi benar-benar berkualitas. Bamsoet menyinggung soal penguasaan di bidang hukum dan etika.

"Tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas," ujarnya.

Sebelumnya, ICW mendesak Presiden segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2024. Hal itu dinilai penting lantaran masa kepemimpinan era Agus Rahardjo segera berakhir pada Desember tahun ini.

"Kami mendorong untuk segera dibentuk," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (12/5).

Berkaca pada pemilihan pimpinan KPK yang lalu, sebut Kurnia, pansel seharusnya sudah dibentuk pada bulan Mei. Namun, untuk tahun ini, ICW pesimistis pansel bisa segera terbentuk sebab presiden masih fokus pada hasil Pemilu 2019.

Dia menambahkan, Presiden mesti segera memikirkan pembentukan pansel. Ia khawatir bila pansel tak segera dibentuk, pemilihan pimpinan KPK tidak akan rampung tepat waktu.

Selain itu, Kurnia juga khawatir terlambatnya pembentukan pansel akan berpengaruh buruk kepada kualitas pimpinan KPK yang terpilih. "Kalau waktu seleksi pendek, maka ada tahapan yang juga harus dipersingkat, misalnya proses mendengar masukan publik," tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR