PERNIKAHAN ANAK

Panja DPR setujui usia minimal 18 tahun untuk menikah

Ilustrasi pasangan yang baru menikah.
Ilustrasi pasangan yang baru menikah. | White heart /Shutterstock

Sebentar lagi diskriminasi usia minimal pernikahan antara calon pengantin lelaki dan perempuan akan sama. Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyetujui usia minimal 18 tahun berlaku bagi kedua calon mempelai.

Kesepakatan tersebut didapat dalam rapat Panja di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Demikian disampaikan Diah Pitaloka, anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDIP, dikutip CNN Indonesia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sarmuji, dalam detikcom, membenarkan bahwa usia minimal 18 tahun tersebut telah disepakati oleh Baleg dan semua fraksi. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna dan diusulkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Perubahan usia minimal tersebut berawal dari permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Uji materi itu diajukan oleh dua penyintas pernikahan dini, Rasminah dan Endang Wasrinah.

Majelis Hakim MK, yang diketuai Anwar Usman, pada persidangan 13 Desember 2018 mengabulkan sebagian permohonan.

Batas usia nikah minimal 16 tahun untuk perempuan, yang berbeda dengan laki-laki, menurut majelis hakim, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D (1) UUD 1945 mengenai persamaan di muka hukum dan juga hak untuk memperoleh pendidikan dasar.

Selain itu, UU Perkawinan juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

Oleh karena itu, dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017 MK memerintahkan pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) untuk segera merevisi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, paling lama tiga tahun ke depan.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut belum melakukan perubahan, demi kepastian hukum dan mencegah diskriminasi, maka batas minimal diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak (18 tahun) dan diberlakukan sama untuk laki-laki dan perempuan," kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan pertimbangan putusan.

Diah menyatakan Panja sepaham dengan pertimbangan MK bahwa pasal tersebut diskriminatif terhadap kaum perempuan.

"Nah semangatnya ya pertama landasan normatifnya adalah sesuai Undang-undang perlindungan anak. Jadi semangatnya itu. mencegah pernikahan anak," kata dia.

Diah yakin revisi UU No. 1/1974 ini bakal disahkan pada akhir September 2019 menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019.

Namun Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, tidak seyakin Diah. "Baru usul inisiatif itu. Mungkin tanggal 10 September ini diparipurnakan jadi usul inisiatif DPR. Apakah nanti itu bisa ter-cover dengan waktu sangat mepet ini, yang penting Baleg sudah inisiasi duluan," kata Supratman.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih relatif marak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari perkawinan pertama bagi perempuan berusia 17 tahun ke bawah pada tahun 2018, angka rata-ratanya nyaris mencapai 20 persen dari jumlah pernikahan dalam satu tahun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR