KEBIJAKAN PEMERINTAH

Para pejabat negara bakal pakai mobil baru

Foto ilustrasi. Petugas PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT) memeriksa kondisi mobil yang siap diekspor di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Foto ilustrasi. Petugas PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT) memeriksa kondisi mobil yang siap diekspor di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (11/7/2019). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Ini adalah keinginan yang urung dilaksanakan pemerintah Joko "Jokowi" Widodo empat tahun silam karena saat itu banyak penolakan dari sejumlah pihak. Iktikad itu adalah pergantian kendaraan dinas para petinggi negara.

Menjelang berakhirnya Kabinet Kerja periode pertama, pemerintah melalui Sekretariat Negara, telah menentukan pemenang tender pengadaan kendaraan dinas. Adalah Astra International Tbk. yang menjadi pemasoknya nanti.

Dalam tender itu, Astra yang memberikan harga penawaran Rp147,23 miliar berhasil mengalahkan dua pesaing, PT. New Ratna Motor (Rp147,31 miliar) dan PT. Hadji Kalla Rp147,57 miliar. Tender ini memiliki pagu anggaran Rp152,5 miliar yang bersumber dari APBN 2019.

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti merek dan jenis apa yang akan dipilih pemerintah untuk mobil dinas baru bagi pejabat negara. Jumlahnya pun belum diketahui karena bukan hanya kendaraan menteri yang bakal diganti tapi para pejabat setingkat.

Yang pasti, merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No 577/KM.6/2017, kendaraan tersebut harus berupa mobil sedan dengan mesin 3.500 cc/6 silinder atau mobil jenis SUV 3.500 cc/6 silinder.

Saat ini, kendaraan dinas mereka adalah Toyota Crown Royal Saloon, satu seri yang dianggap sekelas dengan BMW seri 5, Audi A6, atau Mercedes Benz seri E. Sedangkan kendaraan dinas sebelumnya adalah Toyota Camry.

Head of Corporate Communications PT Astra International, Boy Kelana Soebroto, juga tak ingin membocorkan kendaraan baru para pejabat negara. Kepada CNBC Indonesia, Boy hanya mengatakan bahwa pihaknya selalu mengikuti aturan.

"Dalam menjalankan bisnisnya, Astra selalu mengikuti aturan dan proses yang berlaku," katanya.

Keputusan mengganti kendaraan baru ini tentu saja mengundang reaksi masyarakat. Bahkan, tidak sedikit dari anggota DPR yang mengatakan keputusan pemerintah ini tidak melihat kondisi masyarakat yang tengah susah.

"Menurut saya (pergantian kendaraan dinas) belum mendesak, di tengah anggaran yang sangat sulit sekarang. Apalagi pertumbuhan ekonomi hanya dipatok 5,3 persen," kata Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, dalam detikcom.

"Saya kira pak presiden perlu mengevaluasi kebijakan itu."

Seruan senada dilontarkan Anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria. Menurutnya, kendaraan yang ada saat ini masih sangat layak apalagi mobil para pejabat negara terawat dengan baik.

"Kalau mobil menteri itu kan harusnya sudah terawat dengan baik, cukup dan terjamin. Saya kira bisa dipakai dua kali periode ya, 10 tahun masih bisa," ucap Riza.

Kendaraan dinas yang saat ini dipakai para pejabat negara sebenarnya sudah berumur hampir 10 tahun. Pasalnya, kuda besi mereka merupakan bekas para pejabat negara di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintahan Jokowi sebenarnya bukan tidak pernah mengusulkan pergantian kendaraan dinas. Pada akhir 2014, pemerintah pernah punya rencana demikian. Namun, terjadi pertentangan dari banyak pihak.

Jokowi pun kemudian menyatakan tidak setuju pada ide tersebut. Maka jadilah menteri di Kabinet Kerja menggunakan mobil dinas bekas dari kabinet sebelumnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR