MENJELANG PEMILU 2019

Partisipan pemilu menurun drastis setelah reformasi

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih (kanan) memperlihatkan alat peraga template Braile saat menggelar sosialisasi Pilgub Jabar Untuk Penyandang Tuna Netra, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2017)
Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Nina Yuningsih (kanan) memperlihatkan alat peraga template Braile saat menggelar sosialisasi Pilgub Jabar Untuk Penyandang Tuna Netra, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2017) | Antara Foto /Fahrul Jayadiputra

Satu suara pun berarti dalam pemilu. Suara yang absen, bisa jadi bentuk kekecewaan pada sistem politik atau sekadar tersebab kesalahan teknis. Dalam hal ini, absennya partisipasi berarti suaranya tidak sah dan yang tidak memilih sama sekali.

Suara yang absen dari pemilu sepanjang 43 tahun meningkat tajam, mencapai lima kali lipat dalam 10 kali pemilihan legislatif (Pileg) di Indonesia. Pada Pileg 1971, jumlahnya mencapai 5,98 persen, dan meningkat menjadi 32,4 persen pada 2014.

Angka ini oleh sebagian kalangan disebut golongan putih (golput), meski tak sepenuhnya tepat. Golput pada awalnya adalah gerakan protes terhadap pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama sejak Orde Baru berkuasa.

Istilah "putih" merujuk pada bagian putih di surat suara, di luar simbol partai politik peserta pemilu. Gerakan ini mengimbau pemilih mencoblos bagian putih tersebut, karena kala itu tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan pilihan politik yang aman.

Istilah "golput" dalam tulisan ini, demi kepraktisan belaka, tanpa bermaksud mengaburkan makna gerakan itu sendiri. Golput dimaksud, adalah suara yang tidak sah--karena tidak mencoblos sesuai ketentuan--dan suara yang tak digunakan pemiliknya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, menjelaskan meningkatnya fenomena ini setidaknya karena dua hal, yaitu semakin rendahnya harapan publik terhadap partai politik dan persoalan kerumitan teknis dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri.

"Dalam pemilu legislatif, baik DPR RI dan DPRD, pemilih merasa hanya dijadikan komoditas saat pemilu saja. Pemilih merasa ditinggalkan oleh partai politik, karena kerja-kerja mereka atau anggota legislatifnya lebih banyak untuk mempertahankan kekuasaan," kata Fadli saat dihubungi Beritagar.id melalui pesan singkat, Selasa (2/1/2018).

Turunnya kepercayaan terhadap kinerja DPR tampak memburuk sepanjang tahun. Dalam survei Poltracking yang dimuat Kompas.com (26/11/2017), misalnya, menyebutkan kepercayaan kepada DPR paling rendah dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

Sedangkan golput yang disebabkan oleh kerumitan teknis pemilu itu, Fadli mencontohkan, pilihan dalam kertas suara terlalu banyak dan membuat pemilih bingung. Fadli mengkhawatirkan, jumlah golput karena masalah teknis ini akan meningkat dalam Pileg 2019 yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden.

"Pada titik ini, sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan," ujar Fadli.

Lokadata Beritagar.id mengumpulkan hasil pileg sejak 1971-2014 dan memisahkan jumlah persentase golput dan suara sah. Sepanjang periode itu, peningkatan jumlah suara golput terjadi setelah reformasi, dan kian meningkat dalam pileg berikutnya.

Seperti pada Pileg 1999, jumlah golput mencapai 6,7 persen, lalu pada 2004 meningkat menjadi dua kali lipat lebih, dan terus meningkat hingga Pileg 2014 mencapai 32,4 persen.

Dengan jumlah golput yang terus meningkat itu, menurut Fadli, hasil pileg setelah reformasi menunjukkan kian kecewanya pemilih terhadap pejabat legislatif yang dipilih.

"Menurut saya kekecewaan terhadap pejabat yang dipilih melalui pemilu adalah hal yang paling dominan. Mandat yang diserahkan pemilih tidak sampai dan salah satu cara menghukumnya adalah dengan tidak memilih kembali," kata Fadli.

Menurut Fadli, partai politik mestinya merespons dengan menghadirkan kader yang lebih baik, dan "menghukum" kadernya yang gagal menjalankan mandat pemilih. Namun menurut Fadli lebih lanjut, partai politik selama ini tidak melakukan hal itu.

"Justru orang itu diajukan lagi oleh partai dalam pemilihan legislatif selanjutnya. Fakta itulah yang membuat tren penurunan partisipasi pemilih," ujar Fadli.

Golput di dunia

Jumlah golput bukan hanya masalah Indonesia. Hal ini terjadi di seluruh tempat yang menerapkan sistem pemilihan umum. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) melansir, "golput" juga terdapat di 185 negara dunia.

Tidak terkecuali negara dengan indeks kebebasan politik terbaik sekalipun, golput masih ditemukan dalam sistem pemilihan legislatif terakhir yang berbeda untuk setiap negara.

Di Amerika Serikat pada 2016 jumlah golput mencapai 34,8 persen, Prancis sebanyak 59,26 persen, dan Inggris Raya dengan jumlah golput mencapai 31,2 persen.

Jumlah golput terbanyak terdapat di Mesir yang mencapai 72,7 persen pada 2015. Kemudian Aljazair sebanyak 72 persen pada 2017.

Di kawasan ASEAN, jumlah golput Indonesia ada di posisi dua dengan persentase 33 persen. Tertinggi Thailand dengan jumlah golput lebih dari setengah pemilihnya, atau 58,9 persen, sedangkan Kamboja di urutan ketiga dengan proporsi 32,7 persen.

Jumlah golput terendah di ASEAN dipegang oleh Vietnam, dengan golput hanya 1,5 persen. Kemudian Laos dengan jumlah golput sebanyak 2,1 persen, dan Singapura sebanyak 8,4 persen.

Besar kecilnya jumlah golput bukan soal benar atau salah. Bagaimanapun, mereka yang tidak menggunakan hak pilih juga dilindungi oleh undang-undang, karena tidak menentukan pilihan (abstain) juga merupakan bagian dari hak politik.

"KPU tidak bisa membuat sanksi pidana. Selain itu, memberikan ancaman pidana kepada orang yang golput juga tidak sesuai dengan konsep bahwa memilih itu adalah hak, sebagaimana dianut di Indonesia," kata Fadli.

Namun Pasal 308 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, memberi ruang penegak hukum untuk menjerat hukum pihak/orang yang memaksa dan/atau mengajak orang lain untuk golput, atau melakukan aksi yang bisa menggagalkan pemungutan suara.

UU tersebut telah dicabut, dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU yang baru tersebut, larangan dan ancaman hukumannya kembali dicantumkan dalam Pasal 531. Pelanggarnya terancam pidana penjara paling lama empat tahun, dan denda paling banyak Rp48 juta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR