MOBIL LISTRIK

Payung hukum mobil listrik segera terbit

Pelajar berada di Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat kunjungan di Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019).
Pelajar berada di Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat kunjungan di Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019). | Muhammad Iqbal /AntaraFoto

Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal merampungkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur peta jalan (roadmap) pengembangan industri kendaraan bermotor listrik dalam negeri.

Selain mendukung upaya pelestarian lingkungan, Jokowi mengatakan penggunaan kendaraan listrik bisa membuat negara berhemat sekitar Rp798 triliun dari beban impor bahan bakar minyak (BBM).

"Regulasi memberi kepastian dalam pengaturan program kendaraan bermotor listrik, sehingga negara kita bisa berlari lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam industri ini," sebut Jokowi saat membuka rapat terbatas kendaraan listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi memastikan perpres rampung dalam waktu dekat, sehingga industri mobil listrik dalam negeri bisa segera dilaksanakan.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk memproduksi kendaraan motor listrik. Hal ini lantaran Indonesia adalah salah satu produsen bahan baku utama baterai lithium seperti kobalt, nikel, dan mangan.

"Kalau sudah ratas, (perpres) lebih cepat. Tadi poin-poinnya sudah ketemu," tutur Jokowi usai ratas yang turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja.

Selain merampungkan payung hukum, pemerintah juga telah menyiapkan skenario insentif untuk memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan bermotor listrik, salah satunya melalui Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pengenaan PPnBM terhadap mobil listrik akan lebih rendah 50 persen dari kendaraan biasa.

Sri Mulyani menambahkan, insentif tersebut juga akan diberikan kepada industri pendukungnya seperti, industri baterai, industri pengisian tenaga mobil listrik, dan juga industri pembuat komponen.

"Rancangannya sudah diformulasikan. Tentu kami nanti juga perlu konsultasi dengan DPR, sesuai dengan UU PPN (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai)," tutur Sri Mulyani tanpa menjelaskan lebih detail.

Kendati perpres akan segera diterbitkan--ditambah modal bahan baku pembuat baterai lithium, namun hal ini tak menyimpulkan bahwa Indonesia bakal segera memproduksi mobil listrik dalam jumlah masif.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut untuk sementara waktu Indonesia masih membuka pintu masuk bagi industri otomotif luar negeri yang hendak berinvestasi di Indonesia.

Beberapa jenama otomotif seperti Toyota, Hyundai, VW, Marcedes, dan BMW diklaimnya sudah melakukan pembicaraan terkait rencana ini. "Kita terbuka saja, yang dibuka sistem dan fasilitasnya. Mau itu pemegang merek, semua terbuka," sebut Airlangga.

Airlangga mengaku pemerintah bakal menyiapkan skema perizinan yang lebih mudah bagi produsen otomotif internasional yang tertarik berinvestasi dalam industri ini. Salah satunya dengan memberikan bea masuk 0 persen bagi kendaraan berbasis listrik.

Terkait investasi asing, salah satu produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, disebut-sebut berminat membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nilai investasi yang bakal digelontorkan perusahaan ini mencapai $1 miliar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp14,1 triliun.

"Angka pastinya memang belum tahu. Bisa lebih tergantung kapasitas," kata Luhut.

Jika benar terlaksana, pabrik mobil listrik ini akan diarahkan untuk dibangun di kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bekapur).

Dengan adanya pabrik mobil listrik, maka selanjutnya Indonesia memiliki industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sudah begitu, impian untuk mengekspor mobil buatan Indonesia ke Australia akan semakin terang.

Sebab, sekitar 53 persen dari produksi kendaraan listrik Hyundai di Indonesia bakal diekspor ke Asia Tenggara dan Australia, sisanya dipasok untuk pasar domestik.

"Australia tidak memiliki pabrik mobil. Kita akan ekspor ke Australia karena kita sudah free trade agreement dengan mereka," tukasnya.

Dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah kepada pelaku industri otomotif berbasis listrik, ada target besar yang dikejar pemerintah, yakni produksi kendaraan bermotor listrik di Indonesia pada 2025 mencapai 20 persen dari 2 juta kebutuhan mobil atau setara 400.000 mobil listrik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR