INTERNASIONAL

PBB minta Irak hentikan kekerasan pada pengunjuk rasa

Pengunjuk rasa terlihat berjalan dekat ban terbakar saat jam malam, dua hari setelah protes anti-pemerintah nasional yang berubah menjadi kekerasan, di Baghdad, Irak, Kamis (3/10/2019).
Pengunjuk rasa terlihat berjalan dekat ban terbakar saat jam malam, dua hari setelah protes anti-pemerintah nasional yang berubah menjadi kekerasan, di Baghdad, Irak, Kamis (3/10/2019). | Wissm al-Okili /AntaraFoto/Reuters

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak otoritas di Irak untuk menghentikan aksi represif terhadap massa yang melakukan aksi protes antipemerintah sejak enam hari lalu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya, Jumat (4/10/2019), menyerukan kepada pemerintah Irak untuk menggelar dialog dengan perwakilan massa demi meredam ketegangan seraya memberi kesempatan kepada warga untuk menggunakan hak berekspresi mereka.

“Semua pihak harus menahan diri dari segala macam bentuk kekerasan,” kata Guterres, dikutip dari laman resmi PBB.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak yang terafiliasi dengan parlemen mengumumkan korban meninggal dunia akibat tembakan peluru karet dan amunisi oleh aparat keamanan mencapai 99 orang.

CNN melaporkan, korban meninggal dunia didominasi oleh masyarakat sipil, sementara pengunjuk rasa yang tewas mencapai 38 orang, dan tiga lainnya berasal dari kubu aparat keamanan.

Jumlah korban luka mencapai 4.000 orang, sementara 540 pengunjuk rasa ditangkap—sekitar 287 di antaranya telah dibebaskan pada Sabtu (5/10/2019). Mereka yang terluka umumnya terkena peluru karet dan tembakan gas air mata.

Pusat kota Baghdad, Tahrir Square, jadi titik utama pengunjuk rasa melakukan protes. Namun sejak Sabtu, seluruh akses ke lokasi tersebut ditutup.

Tak ayal, kekerasan menjalar hingga ke bagian selatan Irak—khususnya di area muslim Syiah—seperti Amara, Diwaniya, dan Hilla.

Akses internet di lokasi-lokasi unjuk rasa dimatikan sebagai upaya pemerintah menghalau pengumpulan massa yang lebih besar lagi. Pembatasan jam malam juga diberlakukan di seluruh Kota Baghdad.

Dua perbatasan wilayah yang berdampingan langsung dengan Iran ditutup aparat. Sementara, Bandara Internasional Baghdad dikepung barisan pengunjuk rasa.

Di Nasiriyah, para pengunjuk rasa membakar kantor pusat enam partai politik.
Sejumlah kantor berita TV di Baghdad diserang, termasuk salah satunya milik Arab Saudi, Al-Arabiya. Laporan The Associated Press menyebut penyerang tidak diketahui identitasnya.

Namun, dari pengakuan Majed Hamid—koresponden Al-Arabiya, kantornya telah menerima sejumlah ancaman dari pihak tak dikenal sejak aksi protes pecah.

Sejauh ini belum ada tokoh mencolok yang memimpin aksi massa. Aksi protes ditengarai pertama kali dimulai di wilayah Syiah di selatan dengan spontan dan menyebar dengan cepat.

Kendati tak terorganisir, tuntutan massa sejatinya sama. Korupsi, pengangguran, dan layanan publik yang buruk menjadi jantung ketidakpuasan yang dihadapi mayoritas anak muda di Irak.

Gerakan ini menjadi yang terbesar setelah kelompok radikal ISIS berhasil dikalahkan di Irak pada 2017. Selain itu, aksi ini menjadi cobaan terberat bagi Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi yang belum genap setahun menjabat.

Mahdi, mengutip BBC, mengaku mendengarkan tuntutan massa namun mengingatkan bahwa tidak ada solusi kilat atas persoalan ini. Mahdi juga menyatakan bahwa dirinya mendukung cara aparat keamanan dalam menghadapi massa karena sesuai dengan “standar internasional”.

Ulama senior Syiah, Ayatollah Ali al-Sistani, menyebut pernyataan Mahdi tak menyelesaikan persoalan di lapangan yang telah memakan korban jiwa itu. Dirinya mendesak pemerintah untuk segera merespons tuntutan massa dengan melakukan reformasi besar-besaran di tubuh pemerintah.

Irak mengalami masa-masa yang sulit untuk bangkit setelah perang brutal terhadap kelompok ISIS pecah pada 2014 dan berakhir 2017.

Kehidupan tetap mengerikan di sejumlah daerah yang terdampak konflik. Kondisi itu makin diperparah dengan pelayanan pemerintah yang tidak memadai.

Irak memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia, namun sekitar 22,5 persen dari total 40 juta penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari AS$1,9 (sekitar Rp26.854) per hari.

Satu dari enam rumah tangga terancam masalah pangan. Tingkat pengangguran mencapai 7,9 persen pada 2018.

Akan tetapi, jumlah anak muda yang terancam tak memiliki pekerjaan mencapai nyaris dua kali lipat dari tingkat pengangguran. Selain itu, hampir 17 persen dari populasi yang aktif secara ekonomi menganggur.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR