TENAGA KERJA ASING

Pekerja asing makin longgar duduki jabatan tertentu

Petugas Imigrasi Klas 1 Tangerang mengamankan  pekerja asing ilegal di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/11/2018).  Pemerintah melonggarkan pintu buat pekerja asing, untuk usaha baru.
Petugas Imigrasi Klas 1 Tangerang mengamankan pekerja asing ilegal di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/11/2018). Pemerintah melonggarkan pintu buat pekerja asing, untuk usaha baru. | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Pemerintah melonggarkan pintu untuk tenaga kerja asing. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan, 2.196 jabatan bisa diduduki oleh pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Jabatan yang dibuka itu mencakup 18 sektor usaha, mulai dari konstruksi, manufaktur, hiburan, pendidikan, dan lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Kepala sub Bagian Penempatan Tenaga Kerja, Kemenakertrans Agung Sugiri menjelaskan, peraturan menteri soal tenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan. Selain itu, dunia usaha mengusulkan kebutuhan posisi tenaga kerja asing yang belum masuk dalam daftar.

Dalam perkembangan dunia usaha, selalu ada jabatan baru sesuai kebutuhan. "Jadi untuk mengakomodir ini semua muncullah permenaker 228," katanya Minggu (8/9/2019), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Aturan ini langsung menuai penolakan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Kementerian Ketenagakerjaan aturan itu. Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam dua atau tiga minggu ke depan.

"PTUN untuk administrasinya, MA untuk isi materi keputusan menterinya," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (9/9/2019).

Alasannya, menurut Said, peraturan itu melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, UU Ketenagakerjaan membatasi tenaga kerja asing. Kedua, masuknya tenaga kerja asing ini bisa menurunkan kesempatan pekerja lokal mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri.

Ketiga, peraturan menteri itu tak memperinci apakah buruh kasar tanpa keterampilan atau dengan keterampilan. "Nanti tenaga kerja tak terdidik bisa ikutan masuk dong di jenis pekerjaan itu. Berbahaya untuk lapangan pekerjaan lokal,"ujarnya.

Selama ini, tren jumlah pekerja asing terus bertambah. Namun jumlahnya, hingga akhir 2018, tak sampai 100 ribu orang.

Kemenaker menjelaskan, tak serta merta tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. Agung menjelaskan, pekerja asing harus memenuhi persyaratan dan kompetensi. Misalnya di sektor pendidikan. Pendidikannya harus S3, pengalaman 10-15 tahun.

Pemerintah yakin aturan ini tak membuat pekerja asing membanjiri Indonesia. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Aris Wahyudi menjelaskan, pekerja asing tidak bisa seenaknya masuk.

"Ada namanya assessment atau uji kelayakan. Nanti ada forum di kami di Binapenta," kata Aris kepada detikcom, Selasa (10/9/2019).

Penilaian dilakukan sebelum memberi izin bagi dunia usaha mempekerjakan tenaga asing. Jika ada tenaga kerja lokal yang bisa mengisi jabatan tersebut, maka Kemnaker akan meminta pemohon memprioritaskan pekerja Indonesia.

Kalau toh memang tak ada tenaga kerja lokal, permohonan belum tentu dipenuhi semua. Penggunaan tenaga kerja asing diprioritaskan untuk usaha baru, misalnya pembangunan pabrik baru. Sebab, belum sepenuhnya bisa dilakukan tenaga kerja Indonesia. "Untuk proyek baru, buka usaha pabrik, itu kan harus ada orang asing tapi dibatasi sekian bulan atau sekian tahun," ujarnya.

Namun buruh tetap merencanakan bakal demonstrasi pada 2 Oktober nanti di Jakarta. Demonstrasi akan dipusatkan di depan gedung DPR.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR