ANGKATAN KERJA

Pekerja Indonesia didominasi lulusan SD

Warga mencari informasi lowongan pekerjaan di bursa kerja pemerintah daerah di Gor Jayabaya Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (13/3/2019). Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat pengguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,2 persen dari total angkatan kerja.
Warga mencari informasi lowongan pekerjaan di bursa kerja pemerintah daerah di Gor Jayabaya Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (13/3/2019). Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat pengguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,2 persen dari total angkatan kerja. | Prasetia Fauzani /Antara Foto

Dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang diikuti cawapres, nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019), terungkap sejumlah gagasan yang menjadi buah bibir para calon pemilihnya.

Program-program unggulan terkait masalah kesehatan, pendidkan, sosial budaya, hingga ketenagakerjaan mengemuka dalam pembicaraan kedua cawapres itu.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Ma'ruf berjanji merevitalisasi pendidikan. Dia juga ingin bekerja sama dengan dunia usaha dan industri agar terjadi link and match.

"Kami juga akan terus mengembangkan latihan-latihan, kursus, melalui BLK, BUMN, dan juga kursus yang bisa diaplikasikan dengan digital," ujar Ma'ruf yang juga ingin tenaga kerja di Indonesia disertifikasi profesi tenaga kerja.

Tak ingin kalah dengan Ma'ruf, Sandiaga mengungkap program Rumah Siap Kerja yang akan menyelesaikan isu pengangguran. Para anak muda, kata Sandi, bukan hanya akan mendapat keterampilan, tetapi juga lapangan kerja.

"Ironis, 60 persen anak muda lulusan SMK menjadi pengangguran. Padahal mereka siap kerja, tapi lapangan kerja tak ada..." ujar Sandi.

Ketenagakerjaan memang menjadi perhatian banyak pihak. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sebesar 5,34 persen. Artinya, masih ada 7 juta pengangguran di Indonesia.

Persentase penganggur muda yang berpendidikan SMA/SMK ke atas meningkat dari 60 persen pada 2014 menjadi 74 persen pada 2018. Tantangan berat dalam masalah ketenagakerjaan adalah meningkatkan kualitas angkatan kerja.

Namun, bagaimana bisa membuat angkatan kerja yang dilengkapi keterampilan (skill), produktif, dan bisa berkarier dalam pekerjaan jika 38 persen dari 124 juta tenaga kerja di Indonesia ternyata masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD). Padahal, pemerintah ingin tenaga kerja Indonesia siap menghadapi Era Revolusi Industri 0.4.

Lalu, paling banyak di wilayah mana dan bekerja di sektor apa pekerja lulusan SD ini?

Menilik data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, pekerja di Indonesia dengan lulusan SD di atas 50 persen ada di Provinsi Gorontalo 54,2 persen dan Nusa Tenggara Timur 52,5 persen.

Selain dua provinsi itu, Jawa Tengah juga memiliki angka pekerja lulusan SD yang cukup besar hingga 44,8 persen. Sedangkan Jawa Timur memiliki 41,2 persen. Provinsi dengan pekerja lulusan SD paling rendah adalah provinsi DKI Jakarta yang hanya memiliki 16,3 persen disusul Kepulauan Riau 21,9 persen.

Padahal, jika merujuk angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dirilis BPS, angka HLS Provinsi Gorontalo adalah 13,01, tapi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 7,28. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, HLS 13,07 dengan RLS 7,15.

Angka HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun.

Sedangkan RLS atau Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal. RLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Jumlah angkatan kerja yang dicatat BPS Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,59 persen poin.

Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, terdapat 124,01 juta orang penduduk bekerja atau bertambah 2,99 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, pengangguran mencapai 7 juta orang atau berkurang 40 ribu orang dari tahun 2017.

Dalam upaya memperbaiki kualitas dan peningkatan daya saing tenaga kerja (Kebijakan RPJMN 2015-2019), Pemerintah menargetkan penurunan TPT hingga mencapai 4,00-5,00 persen pada tahun 2019, serta penciptaan kesempatan kerja sebesar 10,00 juta selama 5 tahun.

Pekerja lulusan SD, mendominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai angka 61 persen dan sektor kontruksi menempati posisi kedua sebesar 46,8 persen. Pekerja lulusan SD juga terdapat di sektor jasa pendidikan, namun hanya sebesar 1,97 persen dan jasa keuangan 2,13 persen.

Kondisi terbalik terlihat pada pekerja di sektor pendidikan yang didominasi lulusan diploma atau sarjana sebesar 74,4 persen, sedangkan jasa keuangan dan asuransi sebesar 53 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 1,38 persen, sementara sektor kontruksi sebesar 4,28 persen.

Persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan semuanya didominasi pekerja lulusan SD. Perempuan yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD mencapai 39,58 persen, sedangkan laki-laki 36,97 persen.

Perempuan bekerja yang mengenyam pendidikan diploma atau sarjana mencapai 15,09 persen, sedangkan laki-laki hanya 10,34 persen. Perempuan bekerja lulusan SMK hanya 8,94 persen, sedangkan laki-laki mencapai 12,35 persen.

Disparitas mutu pendidikan

Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Anggaran ini dibagi ke beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Transfer Daerah.

Pada 2014 sebanyak Rp367 triliun dan terus meningkat hingga Rp492,5 triliun pada 2019. Namun, kenaikan ini tidak berarti dapat (otomatis) meningkatkan mutu pendidikan.

Merujuk riset PISA (Programme for International Assessment) yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2015, kemampuan membaca anak Indonesia berusia 15 tahun di bawah rata-rata 72 negara lainnya --dengan skor 397. Angka ini kalah jauh dari negara tetangga seperti Singapura yang menjadi nomor wahid dengan skor 535.

Laporan badan pendidikan, sains dan budaya PBB, UNESCO, menyebutkan hanya satu dari 1.000 orang Indonesia berminat baca serius. Akibatnya tingkat literasi bangsa Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara menurut kajian World Literacy yang dibuat Central Connecticut State University.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dari hasil Indonesian National Assessment Programme (INAP) menyebutkan, hanya 2,29 persen anak menguasai matematika, membaca 6,06 persen, dan sains 1,01 persen.

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat di antaranya: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi dan peningkatan kesejahteraan. Disparitas mutu pendidikan memicu kualitas angkatan kerja dan rendahnya serapan tenaga kerja muda lantaran minim keterampilan.

Persentase penduduk yang bekerja lulusan SD juga didominasi oleh usia 60+ yaitu 20 persen, usia 55-59 tahun 12 persen dan usia 50-54 tahun 13 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja berdasarkan lulusan perguruan tinggi yang paling dominan adalah usia 25-29 tahun yaitu 21 persen, usia 30-34 tahun 17 persen dan usia 35-39 tahun 14 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR