Pekerjaan besar melek keuangan

Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan (kiri), Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono (kedua kiri), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan)  dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (paling kanan), meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) OJK 2013-2027 sekaligus membuka perdagangan bursa di Jakarta, Kamis (18/5).
Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan (kiri), Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono (kedua kiri), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (paling kanan), meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) OJK 2013-2027 sekaligus membuka perdagangan bursa di Jakarta, Kamis (18/5).
© Akbar Nugroho Gumay /ANTARA

Kerja dekat dengan uang, tak berarti membuat kita langsung paham dengan masalah uang. Setidaknya, ini yang terjadi pada 21 karyawan sebuah bank pelat merah di Bekasi, Jawa Barat.

Februari lalu, para karyawan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) itu melaporkan bos mereka ke polisi, karena penipuan investasi di Pandawa Mandiri Group.

Syarifudin, pengacara para karyawan itu melaporkan seorang berinisial ITS. Petinggi bank tersebut dilaporkan karena meyakinkan para korban untuk menanamkan investasi di Pandawa Mandiri Group, sebuah kedok investasi yang akhirnya ambyar.

Total 21 korban, merugi hingga Rp2 miliar. Para korban dijanjikan keuntungan sebesar 10 persen per bulan dari investasi yang ditanamkan.

Pandawa Mandiri Group adalah sebuah usaha simpan pinjam. Lembaga ini menyebut diri sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Pendirinya, Nuryanto, tamatan SD yang 20 tahun berjualan bubur ayam. Mereka yang mau menanamkan duitnya, dijanjikan laba 10 persen tiap bulan.

Janji ini jelas menggiurkan. Awalnya, banyak investor yang lancar menerima imbal hasil. Tapi belakangan, laba itu tak lagi dibayarkan. Hingga akhirnya, usaha ini kolaps dan Nuryanto ditangkap polisi. Konon, uang yang ia himpun dari masyarakat lebih dari satu triliun rupiah.

Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Muliaman Hadad menyatakan, warga yang tidak paham soal keuangan akan mudah tergiur dengan tawaran investasi dengan keuntungan besar. "Itu investasi tutup lubang gali lubang, karena tidak ada investasi yang untung 10 persen (per bulan)," kata dia seperti dikutip dari Kompas.com.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing, menyatakan nasabah Pandawa Mandiri Group rata-rata datang dari kalangan berpendidikan."Kami lihat profil rata-rata orang berpendidikan, hampir 70 persen," ujar Tongam kepada detikFinance, Rabu (16/11/2016). Mereka berasal dari pegawai pemerintahan hingga pegawai bank.

Jika ditotal, sejak 1975 hingga sekarang, korban investasi bodong mencapai jutaan orang.

Muliaman menyatakan, tingkat melek (literasi) keuangan di Indonesia pada 2016 telah mencapai 29,66 persen. Angka ini meningkat dari 21,8 persen pada tiga tahun sebelumnya.

Hal ini tak seimbang dengan penggunaan produk dan jasa dari lembaga keuangan alias indeks inklusi keuangan. Tahun lalu, penggunaan produk dan jasa keuangan mencapai 67,82 persen. Pada 2013, mencapai 59,7 persen.

Tingkat melek keuangan makin genting melihat target inklusi keuangan yang dipancangkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Target pemerintah, pada 2019, tingkat inklusi keuangan masyarakat dapat mencapai 75 persen.

Jika tak diimbangi dengan melek keuangan, maka kerugian bisa makin besar. Selama ini, dana masyarakat banyak menguap karena investasi bodong. Pada akhir tahun lalu, Tonggam menyebut dana yang dihimpun lewat investasi bodong selama lima tahun terakhir mencapai Rp50 triliun,

Tapi kemungkinan lebih besar. Menurut perincian Kontan, hanya pada 2012, tercatat kerugian investasi bodong ini lebih dari Rp53,8 triliun. Jika tak diimbangi dengan edukasi keuangan, maka kerugian berpotensi makin besar. Investasi bodong bisa kembali bermunculan.

OJK, sejak Agustus 2016 hingga Maret 2017 menemukan 91 investasi bodong di seluruh Indonesia yang masuk ke Investor Alert Portal (IAP). Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Soetiono, mengatakan 91 investasi itu dipastikan tak berizin.

OJK, Kamis (18/5) lalu meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuannya, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan edukasi ini, harapannya timbul kepercayaan konsumen.

Jika masyarakat mengenal industri keuangan, maka kesejahteraan bisa meningkat, dan cerdas memilih industri keuangan agar terhindar dari kerugian.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.