3 TAHUN JOKOWI-JK

Pekerjaan rumah kasus pelanggaran HAM dan hukuman mati

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-509 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10).
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-509 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10). | Bernadeta Victoria /Antara Foto

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bidang politik, hukum, dan keamanan. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak diselesaikan selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam pemaparan capaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, pemerintah mengklaim stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia dalam kondisi yang sangat baik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan demokrasi, kata Wiranto, sejak era reformasi Indonesia terus menata sistem demokrasi yang tepat dan pas. Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia sedang bergerak dan pemerintahan Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada.

"Memang indeks demokrasi kita menurun sedikit dari tahun 2016 ke tahun 2017. Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita," kata Wiranto.

Penurunan indeks demokrasi 2017 tidak lepas dari pelaksanaan Pilkada yang di beberapa daerah memprihatinkan. "Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016 menjadi 74,5 persen di tahun 2017," kata Menko Polhukam.

Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang penyelesaian isu Hak Asasi Manusia, 20 Oktober 2017.
Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang penyelesaian isu Hak Asasi Manusia, 20 Oktober 2017. | Kemenkopolhukam /presidenri.go.id

Di bidang hak asasi manusia, Wiranto mengklaim bahwa pemerintah telah berupaya menyelesaikan persoalan mengenai pelanggaran HAM di berbagai daerah, termasuk di Papua.

Penanganan kasus hak asasi manusia di Papua, Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh menanganinya. Namun menurutnya, permasalahan di lapangan tidak semudah niat pemerintah untuk mengungkap setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM selama masa pemerintahan Jokowi dan JK dianggap mandek. Amnesty International menilai banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak diselesaikan, seperti pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, tragedi 1965, peristiwa Talangsari, dan peristiwa Tanjung Priok.

Direktur lembaga Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap pernyataan Wiranto itu sebagai pengakuan bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah gagal memenuhi janji semasa kampanye.

Presiden, kata Usman, menyatakan komitmennya bahwa ruang partisipasi dan kontrol publik harus tetap dibuka sehingga lembaga pemerintahan menjadi semakin akuntabel. "Itu kalimatnya pak Jokowi dalam dokumen Nawacita. Tidak ada yang terwujud, dengan berat hati kami harus katakan," kata Usman melalui BBCIndonesia.

Operasi pemberantasan pungli

Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bidang hukum, 20 Oktober 2017.
Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bidang hukum, 20 Oktober 2017. | Kementerian PPN/Bappenas /presidenri.go.id

Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar di sektor penegakan hukum pada tiga tahun pertama pemerintahannya, di antaranya program pemberantasan pungutan liar. Jokowi mengawali perangnya atas pungli melalui gerakan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Jokowi membentuk tim khusus untuk memerangi pungli bernama Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli pada Oktober 2016 lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab tim tersebut. Penggerak utama satgas ini akan diprioritaskan pada Polri yang melibatkan kementerian terkait.

Hingga saat ini, sudah ada 32.808 aduan yang masuk. Tim sapu bersih telah melakukan 1.002 operasi tangkap dengan jumlah tersangka 1.800 orang dan barang bukti senilai Rp316 miliar. "Masih sedikit ini Rp 315 Miliar karena pungli yang kecil-kecil kita sapu bersih juga," ucap Wiranto.

Pungutan liar masih menjadi pekerjaan rumah sehingga layanan publik benar-benar bersih dari praktik itu. Hasil penilaian kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia 2016 memperlihatkan masyarakat masih menghadapi pungutan liar, di samping calo, pelayanan tak sesuai standar, dan tidak nyaman.

Presiden pernah mengatakan, bahwa pungli sudah terjadi selama bertahun-tahun dan dianggap normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu. Pungli sekecil apa pun, kata Jokowi, merupakan budaya kerja yang tak sehat. Bahkan, berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang jauh lebih besar.

"Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan," kata Jokowi.

Narkoba dan polemik hukuman mati

Presiden Joko Widodo memberi penyuluhan mengenai bahaya narkoba, tontonan pornografi, dan kekerasan kepada pelajar untuk pelajar se-DKI Jakarta di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/10).
Presiden Joko Widodo memberi penyuluhan mengenai bahaya narkoba, tontonan pornografi, dan kekerasan kepada pelajar untuk pelajar se-DKI Jakarta di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/10). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang di Indonesia dianggap sudah mengkhawatirkan karena menyasar generasi muda. Sebanyak 15.000 generasi muda mati setiap tahunnya karena narkoba.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan adanya aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Dalam aksi nasional itu, Jokowi menginginkan bandar narkoba digebuk.

"Urusan masalah narkoba dan obat ilegal ini kita harus kejam. Jangan dianggap enteng. Kalau kita anggap sebagai angin lalu, generasi muda kita bisa berada pada posisi yang sangat berbahaya," ujar Jokowi.

Pemerintah mengklaim penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang menurun selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Operasi penangkapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional kian gencar. Selama Januari-Juni 2017, ada 423 kasus narkoba terungkap dengan jumlah tersangka 597 orang. Selama 2016, BNN menyita aset bandar narkoba sekitar Rp279,1 miliar.

Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, 20 Oktober 2017.
Laporan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, 20 Oktober 2017. | BNN /presidenri.go.id

Persoalan narkoba ini beririsan dengan hukuman mati. Indonesia masih menerapkan hukuman mati, di antara sedikit negara di dunia. Hukuman mati di Indonesia mayoritas dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Di era Jokowi, eksekusi hukuman mati sebelumnya, gelombang pertama dilaksanakan pada 18 Januari 2015. Sebanyak enam terpidana mati dieksekusi. Pada gelombang kedua sebanyak delapan terpidana, dihadapkan pada regu tembak, pada 29 April 2015. Totalnya, sudah ada 18 terpidana mati yang dieksekusi pada era Presiden Jokowi.

Hukuman mati mendapat sorotan. Dalam kondisi peradilan dan penegakan hukum yang masih belum mampu menjamin fair trial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Pemerintah harus melakukan moratorium penuntutan pidana mati dan Mahkamah Agung untuk melakukan moratorium terhadap putusan pidana mati.

"Pemerintah segera melakukan moratorium eksekusi mati untuk menghindari semakin besarnya potensi pelanggaran hak asasi manusia," demikian salah satu rekomendasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada peringatan hari anti hukuman mati se-dunia 10 Oktober.

Reformasi dan kepuasan hukum

Massa yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi melakukan jalan santai sambil membentangkan spanduk dan poster berisikan antikorupsi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9).
Massa yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi melakukan jalan santai sambil membentangkan spanduk dan poster berisikan antikorupsi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

"Meskipun masih banyak agenda hukum dan tantangan yang dihadapi, namun berbagai upaya menjalankan reformasi hukum secara komprehensif sudah mulai menunjukkan dampak positif," demikian dikutip laporan 3 tahun Jokowi-Kalla.

Pada 9 September 2017, lembaga riset Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Di bidang hukum, riset CSIS menyatakan, terjadi peningkatan optimisme publik terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, seperti memperkuat KPK, mendorong reformasi di kepolisian dan memberantas mafia peradilan.

Survei CSIS itu juga yang digunakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam laporan tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla.

Wiranto mengatakan reformasi hukum sejak 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan peningkatan dari target dan capaiannya.

Pemerintah mengklaim indeks pembangungan hukum (IPH) dan indeks penegakan hukum tindak pidana korupsi (IPH Tipikor) meningkat. Kedua indeks ini disusun dan dikerjakan di bawah koordinasi Bappenas.

IPH mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada kementerian/lembaga bidang hukum. Adapun IPH Tipikor digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indeks penegakan hukum korupsi itu menunjukkan kinerja KPK yang layak diapresiasi. Konvensi pemberantasan korupsi tingkat dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menilai KPK sebagai teladan (best practice) dalam pemberantasan korupsi.

Ironisnya, lembaga anti rasuah tersebut malah coba dipreteli oleh berbagai pihak, salah satunya DPR. Mereka ingin merevisi Undang-undang KPK. Belakangan, DPR membuat panitia khusus hak angket KPK yang disebut sebagai upaya pelemahan KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR