KEPOLISIAN

Pelaku penembakan mahasiswa di Kendari belum terungkap

Staf Ombudsman menunjukkan selongsong peluru yang diduga mengenai dua mahasiswa hingga meninggal dalam unjuk rasa akhir September lalu di Kantor Ombudsman Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/10/2019).
Staf Ombudsman menunjukkan selongsong peluru yang diduga mengenai dua mahasiswa hingga meninggal dalam unjuk rasa akhir September lalu di Kantor Ombudsman Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/10/2019). | Jojon /Antara Foto

Tabir meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19), belum tersingkap sepenuhnya. Padahal, kasus ini sudah berjalan 11 hari sejak 26 September 2019.

Lambannya penanganan kasus ini pun dirasakan oleh tim kuasa hukum Randi, Apri Awo. Ia menyebut, seharusnya polisi lebih aktif mengungkap kasus ini. Apalagi barang bukti berupa selongsong peluru, proyektil, hingga video sudah bisa mengarah pada pelaku penembakan.

"Kami nilai proses ini sangat lamban," kata Apri Awo kepada Beritagar.id, Jumat (4/10/2019).

Saat ini, polisi telah menetapkan enam orang polisi dengan status terperiksa. Satu di antaranya adalah perwira berinisial DK. Selebihnya berpangkat bintara yakni, GM, MI, MA, H dan E.

Namun, kata Apri Awo, keenam polisi ini diperiksa hanya dalam persoalan dugaan pelanggaran etik dan profesi oleh Propam Mabes Polri. "Ini belum menuju tersangka. Sebab yang diselidiki dugaan pelanggaran SOP oleh keenam polisi," jelasnya.

Desakan agar kasus ini diungkap secepatnya juga datang dari kelompok masyarakat sipil di Sultra.

Salah seorang aktivis 98, Muh Endang SA, menyebut kematian Randi dan Yusuf dalam demonstrasi adalah tragedi di Sultra. Untuk itu, kasus ini harus diusut secepatnya dan seterang-terangnya

"Polisi harus segera menemukan pelaku yang menyebabkan dua mahasiswa ini meninggal dunia," tegasnya.

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra Hidayatullah sependapat. Ia menyebut masyarakat bertanya tentang kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus ini. "Kasus ini jangan dianggap sepele. Sebab, ini telah mencoreng wajah negara kita yang menjunjung tinggi demokrasi,” jelasnya.

Ia berpandangan, jangan sampai kasus ini dibuat hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban hukum pelakunya. Menurutnya, jika mengharapkan stabilitas, maka polisi harus serius dalam menegakkan hukum dan menghentikan upaya mendelegitimasi serta pembiasan kasus ini.

"Kepercayaan publik terhadap polisi akan terus tergerus bila kasus ini tidak diungkap," tuturnya.

Sementara itu, Presidium KAHMI Sultra LM Bariun menilai jika aparat mau jujur, kasus ini sudah lama terungkap dengan sendirinya.Sebab, bukti video dan barang bukti yang ada sudah bisa mengarah pada pelaku penembakan.

"Tinggal kejujuran pelaku dan polisi secara institusi saja sebenarnya untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Randi dan Yusuf," tutur doktor hukum ini.

Periksa 21 saksi

Sejauh ini, polisi mengklaim telah memeriksa 21 saksi dalam kasus meninggalnya Randi dan Yusuf. Sebanyak 13 orang dari internal polri, lima orang mahasiswa, dan tiga warga.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt, menyebut proses pemeriksaan masih terus berlanjut untuk menemukan petunjuk dan informasi mengungkap kasus ini.

Dari 13 orang polisi yang diperiksa, enam orang berstatus terperiksa karena dianggap melanggar standar operasional (SOP) dalam melakukan pengamanan demonstrasi pada 26 September 2019 lalu.

"Mereka terperiksa karena membawa senjata api saat pengamanan aksi kemarin. Itu jelas melanggar SOP," tukasnya.

Menurut Harry, selain diperiksa Propam, keenam anggota polisi itu juga secara bersamaan diperiksa oleh tim Bareskrim Polri terkait penembakan mahasiswa saat demonstrasi. "Jadi, mereka diperiksa secara paralel oleh Bareskrim dan pemeriksaan etik," ujarnya.

Meski demikian, Harry belum menyebut apakah keenam polisi berstatus terperiksa ini masuk atau tidak dalam sprint (surat perintah tugas) pengamanan saat demo 26 September 2019 lalu.

"Nanti diperiksa ya," imbuhnya.

Terhadap pandangan publik soal lambannya penanganan, Harry menjelaskan, proses saintifik investigasi tidak bisa dipercepat. Sebab, butuh penelitian berikut lembaga yang ahli untuk mengungkap jenis peluru, termasuk senjata yang digunakan.

Ia juga membantah polisi tidak serius mengungkap kasus ini. Ia mengaku, proses penyelidikan turut melibatkan banyak pihak; di antaranya Ombudsman, Kemenkumham, dan tim hukum kampus.

"Kita tidak bisa ditarget, proses akan terus berjalan, dan tetap dikawal oleh Ombudsman," tuturnya.

Diuji di Australia dan Belanda

Dihubungi terpisah oleh awak media di Kendari, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra menyebut, proyektil peluru akan diuji di laboratorium Australia dan Belanda.

Sebelumnya, satu proyektil peluru ditemukan di lokasi tertembaknya Randi dan tersungkurnya Yusuf. Satu proyektil lainnya bersarang di kaki Putri, warga Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, yang diduga peluru nyasar dari polisi.

"Pendalaman proyektil itu akan diuji laboratorium Australia dan Belanda," katanya. Pemilihan dua negara itu lantaran memiliki laboratorium forensik terbaik.

Mengenai tersangka, Asep belum bisa menyebut karena tim masih bekerja. "Konsentrasi kita adalah pemeriksaan anggota polisi yang memegang senjata dan olah tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Berdasarkan SOP, sebut dia, polisi dilarang membawa senjata api saat mengamankan demonstrasi. Keenam polisi itu diduga telah melanggar SOP sebagaimana perintah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Di tengah proses penyelidikan kasus tertembaknya mahasiswa, enam anggota polisi tersebut dibebastugaskan. AKP DK yang juga Kasat Reskrim Polres Kendari dipindahkan ke Polda Sultra sebagai Pama Roops Polda Sultra. Sedangkan lima bintara lainnya dipindahkan ke Yanma Polda Sultra.

Teranyar, Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaedi dicopot dan dipindahkan ke Polda Kalimantan Tengah sebagai Kabagdalpers Biro SDM.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR