PEMILU 2019

Pelanggaran kampanye membawa Ketua PA 212 sebagai tersangka

Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya mengikuti acara Tabligh Akbar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1/2019). Aksi yang mengangkat tema "Putihkan Solo Kibarkan Bendera Tauhid" tersebut berjalan aman dan tertib.
Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya mengikuti acara Tabligh Akbar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1/2019). Aksi yang mengangkat tema "Putihkan Solo Kibarkan Bendera Tauhid" tersebut berjalan aman dan tertib. | Mohammad Ayudha /Antara Foto

Tablig akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, pada pertengahan Januari kemarin berujung panjang. Sang Ketua PA 212, Slamet Ma'arif, kini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar jadwal kampanye di Pemilu 2019.

"Betul, kami panggil yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Kapolres Surakarta, Komisaris Ribut Hari Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/22019) malam WIB, seperti yang dikutip dari Tempo.co.

Penetapan status tersangka ini tak lepas dari kejadian pada hari Minggu (13/1) lalu. Saat itu, sejumlah orang yang menamakan diri alumni 212 mengadakan tablig akbar. Akan tetapi, dalam siar agama Islam tersebut, termuat konten kampanye.

Seperti ucapan salah seorang orator yang meneriakkan, "Siapa Presidennya?" peserta menjawab "Prabowo." Selain itu, pada tablig akbar, tak sedikit yang menggunakan kaus bertuliskan "ganti presiden".

Atas dasar itulah, Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin melaporkan Slamet ke Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) Surakarta. Setelah dikaji oleh Bawaslu Daerah, apa yang dilakukan oleh Slamet telah melakukan pelanggaran pemilu.

Oleh karena itulah, pada Jumat (1/2), Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Surakarta, Poppy Kusuma, mendatangi Polresta Surakarta untuk membuat pelaporan dugaan tindak pidana pemilu.

"Bawaslu sebagai pelapor meneruskan hasil kajian. Kita ada bukti-bukti. Yang dilaporkan ada 13 poin," kata Poppy di Mapolresta Surakarta, Jumat (1/2) dua pekan lalu.

Dalam surat pemanggilan sebagai tersangka, Slamet disangkakan melanggar pasal 280 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, g, h, i, j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Slamet diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Jika merujuk pada beleid tersebut, Pasal 276 ayat (2) menyebutkan: "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan di sejumlah media) dan huruf g (rapat umum) dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Dan, dalam jadwal KPU, masa tenang dimulai pada 14 April 2019. Artinya, 21 hari sebelum tanggal 14 April, kampanye dengan cara rapat umum, dapat dimulai pada Minggu 24 Maret 2019.

"Berdasarkan gelar perkara untuk melihat alat bukti, keterangan saksi, termasuk juga hasil pemeriksaan, penyidik menilai bahwa statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka," ujar Wakil Kapolres Surakarta, AKBP Andy Rifai, kepada BBC Indonesia.

Sebelumnya, Slamet memang telah diperiksa oleh Kepolisian pada Kamis (7/2) pekan lalu. Saat itu, ia diperiksa selama 6,5 jam dan dicecar dengan 57 pertanyaan oleh penyidik.

Selain memeriksa Slamet, menurut Kasatreskrim Polres Solo Kompol Fadli--selaku penyidik--pihaknya telah memanggil 11 saksi lain, mulai dari terlapor, pelapor hingga saksi ahli.

Meski telah ditabalkan sebagai tersangka, tapi Slamet tak akan langsung ditahan. "Ditahan apa tidak, nanti melihat dulu dari Undang-Undang Pemilu kan maksimal dua tahun jadi kalau maksimal dua tahun tidak perlu penahanan," ucap Andy.

Atas penetapan tersangka ini, Slamet pun mengatakan bahwa hukum di Indonesia memilukan dan memalukan. Slamet mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka seperti tebang pilih.

"Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini. Saya khawatir kepercayaan rakyat kepada penegak hukum dan penyelenggara pemilu akan hilang," kata Slamet kepada Kumparan.com.

Selain itu, Eggi Sudjana, pengacara Slamet, mengatakan terjadi kejanggalan dalam penetapan status tersangka tersebut. Menurut Eggi, proses penetapan tersangka harus melalui tahap penyelidikan hingga penyidikan.

Namun kenyataannya, pihaknya pun belum diminta polisi untuk gelar perkara. "Mengacu pada kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), penetapan tersangka harus ada gelar perkara. Ini kita tidak pernah diminta, tapi sudah langsung tersangka," ucap Eggi kepada CNNIndonesia.com.

Slamet pun akan mendatangi Polres Surakarta pada Rabu (13/2) dengan status baru, tersangka. Dia akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk menentukan langkah hukum terkait statusnya tersebut.

Catatan redaksi: Ada kesalahan tik pada judul. Pada awal tertulis "...kampaye", seharusnya "kampanye". Kesalahan telah diperbaiki.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR