KORUPSI KEPALA DAERAH

Pelantikan kilat Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung

Bupati nonaktif Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (tengah) bersama Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (kanan) diambil sumpah jabatan saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023 dan penyerahan surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Bupati nonaktif Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (tengah) bersama Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (kanan) diambil sumpah jabatan saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023 dan penyerahan surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (25/9/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Tulungagung, Jawa Timur akhirnya tercatat pernah memiliki bupati tersangka korupsi meski hanya tiga menit. Syahri Mulyo dilantik sebagai Bupati Tulungagung dan langsung dicopot karena statusnya masih menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo-Maryoto Wibowo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (25/9/2018).

Pelantikan Syahri Mulyo-Maryoto berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.56-5884 dan Nomor 132.35-5885 Tahun 2018 tentang pengangkatan Syahri Mulyo-Maryoto Wibowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Seusai pelantikan, Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan surat keputusan lainnya kepada Soekarwo, yaitu surat nomor: 132.33/7553/SJ. Surat keputusan itu ditujukan kepada Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto berisi penugasan untuk menjadi pelaksana tugas atau Plt Bupati Tulungagung.

Awalnya Syahri akan dilantik bersama sejumlah kepala daerah terpilih lainnya di Kantor Pemprov Jawa Timur, tetapi KPK tidak mengizinkan. KPK memberikan izin pelantikan Syahri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Syahri pun kembali ke tahanan KPK usai mengikuti acara pelantikan.

Menteri Dalam Negeri mengatakan apresiasinya dan ucapan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan izin peminjaman Syahri. Tjahjo mengatakan pelantikan bupati dengan status tersangka dan ditahan KPK sesuai dengan ketentuan perundangan.

Aturan calon kepala daerah terpilih dalam pilkada dan status tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan aturan itu, pelantikan tetap berlangsung meski calon kepala daerah terpilih statusnya tersangka. Ketika kasus berlanjut ke pengadilan sehingga statusnya terdakwa, calon kepala daerah tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara.

Kalau sudah ada vonis dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, calon kepala daerah terpilih tetap dilantik dan saat itu juga diberhentikan.

Tjahjo mengatakan pemerintahan dan pelayanan publik di Tulungagung tetap berjalan normal.

"Walaupun Bupati terpilih diberhentikan sementara, pemerintah pusat menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung berjalan normal," kata Tjahjo melalui laman Kemendagri.

Tjahjo menambahkan, Pelaksana Tugas (Plt) dapat melakukan tugas antara lain membahas perubahan anggaran, menyusun peraturan daerah (Perda), dan mengambil kebijakan lainnya. Yang penting, kata Tjahjo, tata kelola pemerintahannya.

Syahri Mulyo mendekam di jeruji besi setelah tertangkap oleh KPK dalam pengembangan kasus suap yang menyeret Kepala Dinas (Kadis) PU, Bina Marga, dan Cipta Karya Pemkab Tulungagung, Sutrisno dalam sebuah operasi tangkap tangan, Rabu 6 Juni 2018 di Pendopo Pemkab Tulungagung.

Syahri Mulyo menjadi tersangka dalam sejumlah suap di beberapa proyek yang dikerjakan Dinas PU. Ia ditahan komisi antirasuah bersama Wali Kota nonaktif Blitar Samanhudi Anwar yang juga ditangkap tak begitu lama dengan penangkapan Sutrisno, selaku Kadis PU.

Kasus Syahri itu semakin mengukuhkan jabatan Bupati sebagai sebagai "juara" dalam jumlah kepala daerah terseret kasus korupsi.

Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, ada 74 bupati yang terseret kasus korupsi dan sudah masuk persidangan di pengadilan sejak 2001-2017.

Adapun wali kota ada 25 terdakwa, gubernur (15), wakil bupati (5), wakil wali kota (3), serta calon wakil bupati dan calon wakil bupati masing-masing satu terdakwa.

Deretan bupati tersangka korupsi

Berkaca dari kasus Syahri di Tulungagung, kasus korupsi sepertinya tak berpengaruh banyak terhadap keterpilihan calon dalam Pemilu. Syahri mendapat 59,97 persen suara pada Pilkada 2018 meski statusnya sebagai tersangka kasus korupsi.

Tak hanya Syahri, sejumlah bupati yang terjerat kasus korupsi pun pernah mencicipi pelantikan karena memperoleh suara terbanyak. Pada Agustus 2017, Samsu Umar Abdul Samiun dilantik sebagai Bupati Buton meskipun akhirnya langsung dicopot, sama seperti Syahri.

Samsu Umar didakwa menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar. Samsu Umar divonis 3 tahun 9 bulan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/9/2017) lalu.

Bupati dengan status tersangka itu sudah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bawah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Setidaknya ada 10 kepala daerah, 8 di antaranya bupati dan wakil bupati yang dilantik meski statusnya tersangka.

Tersangka yang dilantik menjadi bupati yang menjadi perbincangan sampai sekarang adalah Satono di Lampung Timur. Pada Pilkada 2010, Satono tetap dilantik menang dalam pemilihan sebagai Bupati Lampung Timur periode 2010-2015 meski sudah berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi.

Satono dijerat kasus dugaan penyelewengan APBD Lampung Timur senilai Rp119,48 miliar. Ia sempat divonis bebas Pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada November 2011, tetapi jaksa mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi jaksa. Pada Maret 2015, MA menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara atau 3 tahun lebih lama dari tuntutan jaksa. Setelah vonis MA, Satono kabur dan menjadi buron sampai sekarang.

Bupati lain yang menjadi tersangka ketika dilantik adalah Bupati Rembang, Mochamad Salim; Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko; Bupati Boven Digul, Yusak Yaluwo; dan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih. Ada pula Wakil Bupati Mesuji, Ismali Ishak; Wakil Bupati Bangka Selatan, Jamro H Jalil; serta Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR