PEMILU 2019

Pelantikan presiden hasil Pemilu 2019 digelar Oktober

Foto Ilustrasi. Seorang aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Kemanusiaan menandatangani spanduk dukungan saat menggelar aksi mendukung KPU di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Foto Ilustrasi. Seorang aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Kemanusiaan menandatangani spanduk dukungan saat menggelar aksi mendukung KPU di depan Gedung KPU, Jakarta, Senin (22/4/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar serentak pada 17 April 2019 masih menunggu rekapitulasi penghitungan suara secara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadwalnya, pelantikan presiden digelar Oktober 2019.

Jika hasil Pilpres 2019 diterima oleh berbagai pihak, KPU akan langsung mengumumkan pemenangnya. Meskipun hingga saat ini, KPU belum menjadwalkan pelaksanaan pengumuman resmi pemenang pilpres.

Setelah resmi diumumkan pemenang pilpres, pada Oktober mendatang capres-cawapres akan dilantik. Pelantikan itu biasanya dilaksanakan di Gedung DPR/MPR.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, "Para peserta pemilu (Pilpres dan Pileg) yang tidak menerima hasil rekapitulasi silakan melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK)," sebutnya kepada Beritagar.id, di Jakarta, (28/4/2019).

Melaporkan sengketa ke MK, lanjut Arief, bisa dilakukan setelah rampungnya rekapitulasi tingkat nasional dan penetapan hasil penghitungan suara Pileg dan Pilpres tingkat nasional.

Laman resmi KPU yang memuat Tahapan Pemilu tak merilis jadwal pengumuman pemenang Pilpres 2019. Dalam laman itu hanya ditulis 23 Mei 2019 - 15 Juni 2019 diagendakan untuk penyelesaian sengketa hasil pilpres.

Tak ada syarat selisih

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempersiapkan diri dan mempersilakan para peserta pemilu untuk mengajukan gugatan jika tak puas dengan hasil Pemilu 2019.

Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun para calon anggota legislatif dipersilakan mengajukan gugatan.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan, pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan pilkada serentak.

Menurutnya, tak ada syarat jumlah atau persentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan sengketa ke MK.

Syarat jumlah selisih perolehan suara, tandas Fajar, hanya berlaku untuk sengketa pilkada serentak --bukan pemilu serentak. "Jadi tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak," sebut Fajar, Senin (15/4).

Sejumlah syarat pengajuan PHPU Pemilu 2019 ke MK tambahnya, masih sama dengan yang berlaku pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Lalu, apa saja yang bisa dijadikan dasar hukum penggugatan ke MK? Penyelesaian PHPU diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan beberapa aturan yang dikeluarkan MK.

Seperti Pasal 474 UU Pemilu; menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Ayat (2), peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.

Ayat (4), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.

Kemudian, Pasal 475 UU Pemilu juga menjelaskan tentang tata cara pengajuan PHPU pilpres dalam lima ayat.

Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Ayat (2), keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Ayat (3), MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK.

Ayat (4), KPU wajib menindaklanjuti putusan MK.

Ayat (5), MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, KPU, pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.

Sesuai tahapan dan jadwal PHPU tahun 2019 dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2018, MK akan menerima pendaftaran sengketa Pileg 2019 pada 8-25 Mei. Sedangkan pendaftaran sengketa Pilpres pada 23-25 Mei 2019.

Penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU pilpres pada 14 Juni 2019, dan PHPU pileg pada 9 hingga 12 Juli 2019, jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap.

Sidang putusan PHPU pilpres akan digelar MK pada 28 Juni 2019, sedangkan putusan PHPU pileg akan dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR