KINERJA PNS

Pelayanan publik makin membaik, tapi belum cukup

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Aceh Utara mengikuti apel gabungan terakhir di tahun 2018 di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Aceh, Senin (31/12/2018).  Makin baik persepsi publik, maka bersih ASN dari korupsi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Aceh Utara mengikuti apel gabungan terakhir di tahun 2018 di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Aceh, Senin (31/12/2018). Makin baik persepsi publik, maka bersih ASN dari korupsi. | Rahmad /Antara Foto

Rompi oranye tak hanya dikenakan buat para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakaian yang akrab dengan pelanggaran itu kini juga digunakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Senin (7/1/2019) lalu, sebanyak 143 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan rompi itu bertuliskan 'Saya Tidak Disiplin', saat apel pagi. Kesalahan mereka terlambat datang ke kantor, pulang lebih awal, atau malah tak datang kerja.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, hukuman itu bukan hendak mempermalukan para abdi negara. Tapi untuk menegakkan disiplin bagi ASN. "Namanya organisasi itu tentu ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Jika kau melanggar tentu akan ada sanksi sehingga kami lakukan itu," kata Viktor, seperti dipetik dari Kompas.com.

Viktor mafhum, provinsi yang dipimpinnya termasuk sebagai provinsi termiskin di Indonesia, butuh pegawai yang disiplin dan profesional melayani publik dengan baik.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT menyatakan, kualitas layanan publik pemerintah daerah itu masih buruk. Sebabnya, menurut Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton, mereka tak punya standar pelayanan.

Secara umum, kualitas ASN di Indonesia belum sesuai harapan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, sekitar 24 persen di antaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bahkan, penilaian kompetensi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap ribuan ASN menunjukkan, mereka tidak mampu bekerja secara tim, minim inovasi, hingga minim motivasi. Akibatnya, kinerja birokrasi di Indonesia kedodoran dibanding negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, apalagi Singapura.

Laporan World Bank pada 2017 bertajuk Worldwide Governance Indicators (WGI) dari 220 negara, menempatkan Singapura paling baik di dunia dalam tata kelola pemerintahan. Skor yang paling buruk (-2,5). Sedangkan paling baik 2,5.

World Bank menilai enam aspek. Pertama, kebebasan berpendapat dan transparansi. Kedua, stabilitas politik dan absennya kekerasan. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, persepsi atas pejabat yang korup.

Kelima, kualitas pelayanan publik dan independensi. Terakhir, kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, investasi luar negeri, dan nilai tukar.

Dari aspek pelayanan publik dan independensi, Singapura berada pada posisi pertama dengan nilai 2,21. Naik dari 2,19 pada tahun 2016. Sedangkan Sudan, masih (-2,35), naik dari (-2,48) tahun sebelumnya.

Indonesia tak termasuk golongan terbaik atau terburuk. Tapi di kelompok tengah-tengah. Tapi beranjak membaik. Skor pada 2016 mencapai 0,01 lalu setahun kemudian naik menjadi 0,04.

Hubungan antara persepsi pelayanan publik dan independensi ASN dengan persepsi perilaku korupsi serta penegakan hukum memiliki korelasi yang kuat. Masing-masing skornya 0,9 dan 0,93.

Artinya, jika penilaian masyarakat soal pelayanan publik baik maka pejabat pun bersih dari korupsi dan penegakan hukum terlaksana dengan baik. Begitu juga sebaliknya.

Secara umum, negara-negara dengan status ekonomi tinggi, cenderung mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintahnya melayani dengan baik dan independen. Sementara itu, masyarakat negara miskin cenderung menilai tata kelola pemerintahnya buruk.

Singapura sebagai salah satu negara dengan status ekonomi tinggi mampu mengendalikan korupsi yang baik. Publik menilai pelayanan dan independensi ASN di sana baik dengan skor 2,13, sehingga pemerintah yang korupsi 2,21.

Indonesia menurut persepsi pelayanan publik dan independensi aparaturnya memiliki skor 0,04, namun Indonesia memiliki kontrol yang cukup rendah terhadap perilaku korupsi (-0,25).

Salah satu masalah yang muncul adalah korupsi di kalangan ASN yang lambat penindakannya. BKN, pada September lalu mencatat 2.674 ASN terlibat kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. Tapi baru 317 yang sudah dipecat. Sisanya, 2.357 orang, masih berstatus aktif.

Persepsi pelayanan publik dan independensi ASN memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku penegakan hukum. Skornya 0,93. Artinya, masyarakat yang menganggap pelayanan publik dan independensi ASN baik, maka penegakkan hukum juga berjalan baik.

Kamerun dan Chad merupakan negara dengan status ekonomi ke bawah. Tapi masyarakat di Benua Afrika itu menilai pelayanan publik dan independensi aparatur yang baik. Masyarakat menilai, penegakan hukum juga berjalan baik.

Jika melihat penegakan hukum Chad dan Kamerun berjalan baik, artinya masih ada peluang buat Indonesia untuk memperbaiki diri walau dengan kualitas ASN kedodoran.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR