PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Peluang insinyur dalam visi infrastruktur Jokowi

Pengendara melintas di jalan hasil penimbunan di atas sungai di Desa Pombewe, salah satu desa tertinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (6/9/2019).
Pengendara melintas di jalan hasil penimbunan di atas sungai di Desa Pombewe, salah satu desa tertinggal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (6/9/2019). | Basri Marzuki /AntaraFoto

Visi pembangunan infrastruktur yang masih dicanangkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam masa pemerintahannya lima tahun ke depan menjadi peluang besar untuk para profesional di bidang teknik.

Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, kendaraan listrik, hingga rencana besar pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, bakal jadi proyek besar yang tidak lepas dari sentuhan para insinyur.

“Kita membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai hybrid knowledge. Kita semakin butuh hybrid skill yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang ini,” ucap Jokowi ketika meresmikan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO37) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Menurut Jokowi, di era digital seperti saat ini peran para insinyur menjadi penting dan sentral dalam menciptakan sebuah inovasi. Termasuk di dalamnya kehadiran empat perusahaan rintisan (startup) berstatus unicorn asal Indonesia yakni Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, alokasi dana untuk proyek-proyek infrastruktur dipatok sebesar Rp419,2 triliun, naik dari outlook 2019 sebesar Rp399,7 triliun.

Alokasi terbesar bakal dipasang untuk pembangunan konektivitas berupa jalan—baik tol maupun layang/um—sepanjang 837 kilometer (km), disusul pembangunan dan penyelesaian jalur kereta api sepanjang 238,8 km.

Selain itu, pembangunan jembatan ditargetkan terpenuhi hingga 6.883 meter, penyelesaian tiga bandara baru, 49 unit bendungan, 5.224 perumahan rakyat, dan 2.000 rumah khusus.

Dari seluruh rencana infrastruktur tersebut, diperlukan setidaknya 280.000 tenaga insinyur. Namun pada faktanya, jumlah insinyur yang dimiliki Indonesia saat ini jauh dari posisi cukup untuk mengejar kebutuhan tersebut.

Bank Dunia dalam rilisnya, September 2019, menyatakan Indonesia saat ini mengalami krisis pada insinyur produksi (production engineers), insinyur pemrosesan (process engineers), insinyur desain (design engineers), serta sumber daya manusia lain di bidang perencanaan produksi dan kontrol inventori.

Tak ayal, kondisi ini bisa menghambat mimpi pemerintah untuk mengejar pembangunan infrastruktur di semua sektor di seluruh Tanah Air.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menybut saat ini jumlah lulusan perguruan tinggi yang menggeluti bidang keinsinyuran hanya sekitar 14 persen. Dari jumlah tersebut, hanya setengahnya saja yang menggeluti pekerjaan yang kaitannya di bidang teknik keinsinyuran.

Menyisir data Persatuan Insinyur Indonesia (PII), per 30 November 2018, jumlah insinyur profesional yang aktif sebanyak 5.406 orang. Jumlah tersebut tak berhasil melampaui jumlah insinyur yang tidak aktif sebanyak 8.610 orang.

Insinyur profesional aktif paling banyak terdapat di badan kejuruan Teknil Sipil, yakni 1.727 orang. Lalu, Teknik Elektro sebanyak 931 orang. Sementara, insinyur profesional paling sedikit berada di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota sebanyak 4 orang.

Heru, dalam sambutannya pada agenda yang sama, mengaku pihaknya bakal mulai melakukan inventarisasi profesi insinyur di Indonesia. Pendataan bakal dimulai dari insinyur-insinyur yang telah tersertifikasi dan teregistrasi.

“Inilah pintu masuk kami untuk menyusun database keinsinyuran pertama di Indonesia yang akan berisi lebih dari 1 juta talenta-talenta terbaik bangsa. Tentu, nama Bapak Ir. Joko Widodo akan ada di dalamnya,” kata Heru.

Tidak hanya itu, standarisasi kompetensi ini memungkinkan diberlakukannya remunerasi, termasuk untuk insinyur asing yang bekerja di indonesia.

Patokannya bakal merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsyuran dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 yang diteken Jokowi, April 2019.

Heru menjamin, terobosan UU ini bukan hanya milik insinyur dan sarjana teknis saja. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) juga bisa bergelar profesi insinyur dan menjadi bagian dari database keinsinyuran Indonesia.
“Inilah semangat baru keinsinyuran, insinyur untuk semua, dan menjadi kebanggaan semua,” tukasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR