Pemanfaatan kekayaan laut RI baru 7 persen

Nelayan menata ikan hasil tangkapannya untuk dilelang di Pelabuhan Desa Ujong Baroh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (10/9).
Nelayan menata ikan hasil tangkapannya untuk dilelang di Pelabuhan Desa Ujong Baroh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (10/9). | Syifa Yulinnas /ANTARA FOTO

Laut Nusantara punya potensi besar bagi dunia, negara, maupun masyarakat, tetapi pemanfaatan terutama di sektor perikanan masih belum optimal lantaran nelayan Indonesia terkendala sejumlah hal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan baru sekitar tujuh persen potensi laut yang berhasil dimanfaatkan. Padahal, sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang pendapatan tertinggi negara sekaligus penopang ekonomi masyarakat.

Data United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai $2,5 triliun per tahun. Sebanyak 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional pun menggantungkan hidup dari laut.

Pemanfaatan potensi yang tidak optimal ini juga diungkap peneliti Oseanologi Ekologi Lingkungan LIPI, Puji Rahmadi. “Kekayaan laut Indonesia sekitar Rp1.768 triliun atau sekitar 95 persen dari APBN 2018," ujarnya.

Puji menghitung jumlah tersebut berdasarkan metode peneliti pendahulu, sambil merampungkan perhitungan versinya di wilayah Sabang dan Papua. Perhitungan ini mencakup seluruh sektor dari perikanan, pariwisata, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.

Di satu sisi, The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO, 2018) memang menyatakan Indonesia konsisten sebagai penghasil utama perikanan tangkap dan budi daya dunia yang terus memperkuat produksi di berbagai sektor selama dua dekade terakhir.

Pada 2016, FAO mencatat Indonesia bukan hanya menghasilkan 23,5 juta ton untuk gabungan perikanan tangkap—laut dan perairan umum— maupun budi daya, tapi juga menyumbang 7,4 persen dari total 81,6 juta ton perikanan tangkap dunia.

Bahkan secara global, Indonesia menduduki peringkat dua setelah Tiongkok dalam menghasilkan 6 juta ton tangkapan laut. Komoditas utama yang paling banyak menyumbang devisa negara yaitu udang termasuk lobster, disusul tuna, cakalang, dan tongkol, pun rumput laut sebagai salah satu komoditas terberat meski nilai jual tak setinggi udang.

Namun, jumlah membanggakan itu sebetulnya belum memanfaatkan sampai setengah potensi perikanan laut Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi sumber daya ikan di Indonesia terus meningkat sejak tahun 1997 dan mencapai 12,5 juta ton pada 2017.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim, Dedy Miharja, menjelaskan minimnya pemanfaatan potensi laut lantaran nelayan Indonesia belum didukung teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, cepat, dan murah.

Menurutnya, nelayan sulit mendapat sinyal komunikasi di laut dan tak memiliki sarana komunikasi yang tepat. Bahkan, mayoritas nelayan belum melek teknologi.

Survei Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terhadap 400 nelayan dan petani di 10 Provinsi Indonesia menunjukkan hanya 64,8 persen nelayan yang memiliki atau setidaknya punya akses terhadap ponsel, dan cuma 7,2 persen yang memanfaatkan internet.

Keterbatasan teknologi ini, lanjut Dedy, karena mayoritas nelayan Indonesia berada dalam ambang batas garis kemiskinan. “Menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional,” jelasnya.

Kemiskinan tersebut terutama disebabkan minimnya penghasilan yang didapat. Dedy berujar, kendala nelayan diperburuk akses permodalan dan transaksi penjualan yang masih sulit. “Ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk dan harga jual ikan di kalangan tengkulak murah," terangnya.

Penyebab lain, yang menyebabkan pemanfaatan potensi kekayaan laut Indonesia tak maksimal, yaitu besarnya risiko saat melaut ditambah semakin sulitnya nelayan kecil mendapat ikan di laut.

Kesulitan itu akibat maraknya illegal fishing yang mengeksploitasi hasil laut menggunakan kapal lebih besar dan teknologi lebih canggih. Lalu, kata Luhut, nelayan terkendala kebijakan pelarangan penggunaan cantrang yang pukul rata. Pelarangan tersebut menurutnya perlu diperjelas karena cantrang ada berbagai jenis.

Merunut sejumlah sebab akibat tadi, tak mengherankan jika profesi nelayan dan sejenisnya juga terus menyusut dari waktu ke waktu.

Sebagai gambaran, jumlah rumah tangga perikanan tangkap Indonesia yang tadinya berjumlah 2,04 juta pada tahun 2000 menurun tajam pada 2004 dan tak pernah lagi mencapai 1 juta sejak tahun 2005, hingga pada 2015 cuma tersisa 863,4 ribu rumah tangga.

Untuk mengatasi permasalahan t, Kemenkomaritim meluncurkan program 1 Juta nelayan berdaulat. Tujuannya meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0.

Program ini bekerja sama dengan start up lokal, Fish On yang menawarkan teknologi pencarian ikan secara cuma-cuma maupun berbayar.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyarankan agar kebijakan-kebijakan reformasi sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan KKP terus dilestarikan. Terutama penenggelaman kapal ilegal.

Skema-skema tersebut diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional khususnya bagi nelayan di wilayah terpencil, sekaligus meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR