PELEMAHAN KPK

Pembahasan Revisi UU KPK mesti dihentikan

Warga yang menamakan diri Arek Suroboyo Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berunjuk rasa di Taman Apsari Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/9/2019).
Warga yang menamakan diri Arek Suroboyo Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berunjuk rasa di Taman Apsari Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/9/2019). | Didik Suhartono /Antara Foto

Sejumlah kalangan mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menghentikan pembahasan revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Desakan tersebut di antaranya disuarakan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu (15/9/2019). Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa dari berbagai fakultas di UGM mengikuti penyampaian pernyataan sikap bertajuk "Deklarasi UGM Tolak Upaya Pelemahan KPK".

"Kami para dosen dan sivitas akademika UGM menuntut kepada DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) KPK," ungkap Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro saat membacakan pernyataan sikap di Balairung UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koentjoro memaparkan, kelahiran KPK merupakan amanah dari reformasi yang terjadi tahun 1998. Bahkan, seiring berjalannya waktu, KPK telah berkembang menjadi lembaga yang mendapat kepercayaan besar dari publik dan bahkan menjadi rujukan internasional.

Namun, beberapa tahun terakhir kerap muncul upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Upaya pelemahan itu muncul dalam beragam bentuk, mulai pengajuan revisi UU KPK, proses pemilihan calon pimpinan KPK yang penuh kontroversi, hingga teror terhadap akademisi dan aktivis anti-korupsi pendukung KPK.

Menurutnya, berbagai upaya itu tidak hanya melemahkan KPK, tetapi juga melemahkan gerakan anti-korupsi dan melemahkan sendi-sendi demokrasi.

"Upaya sistematis pelemahan KPK dan gerakan anti-korupsi yang agresif dan begitu brutal dalam beberapa pekan terakhir sungguh melecehkan moralitas bangsa kita. Jika kondisi ini dibiarkan, maka amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya," tegasnya.

Lantaran kondisi itulah, tambahnya, para sivitas akademika UGM terdorong mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak upaya pelemahan KPK. Poin utama pernyataan sikap itu adalah menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU KPK.

"Pembahasan RUU KPK harus dihentikan karena prosedur dan substansinya yang dipaksakan, berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi dan menjadi akar dari carut-marut persoalan akhir-akhir ini," imbaunya.

Para sivitas akademika UGM juga, sambungnya, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi pembahasan RUU lain yang berpotensi melemahkan gerakan anti-korupsi di Indonesia. Di antaranya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pisahkan pasal-pasal anti-korupsi dari revisi UU KUHP dan lakukan revisi UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC (Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa)," tandasnya.

Desakan serupa disuarakan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dalam sidang paripurna DPR. Rencana revisi UU KPK sebutnya, merupakan niat lama untuk melemahkan KPK.

"Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong. Mulai dari penyadapan atas izin ketua pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan dewan pengawas," ungkapnya kepada Beritagar.id, Minggu (15/9).

Penolakan dari internal DPR

Penolakan revisi UU KPK juga disuarakan kalangan internal DPR. Di antaranya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS mengatakan, revisi UU KPK mestinya dilakukan untuk memperkuat KPK. Namun, poin-poin revisi yang diusulkan DPR ataupun pemerintah, menurutnya justru melemahkan KPK.

"Revisi yang melemahkan peran dan fungsi KPK mesti ditolak," ujar Mardani.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyuarakan penolakan dari fraksinya. "Partai Gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK," sebut Dasco, (13/9).

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menargetkan revisi UU KPK diselesaikan dalam periode anggota DPR 2014-2019. Dia berharap semua pihak antara Baleg (Badan Legislatif) dengan pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini.

"Semua selesai (tahun ini) kita harap sebagai pimpinan dan jubir. Selesai nggak selesai, semua undang-undang sangat tergantung pemerintah dan DPR," kata Bambang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR