REVISI UU

Pembahasan revisi UU Migas berlanjut ke tingkat pusat

Dirut Pertamina Nicke Widyawati (kiri) berbincang dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (kanan) sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Dirut Pertamina Nicke Widyawati (kiri) berbincang dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto (kanan) sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Pemerintah akhirnya menindaklanjuti rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Rabu (23/1/2019), beberapa menteri dalam Kabinet Kerja bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“RUU ini adalah inisiatif dari DPR. Oleh sebab itu, kita harus kaji dengan cermat, agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi,” ucap Jokowi saat membuka rapat.

Tidak dipaparkan secara detail apa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam RUU tersebut. Jokowi hanya mengatakan bahwa RUU ini harus menjadi penguat ketahanan dan kemandirian energi nasional karena bersinggungan dengan sumber daya pembangunan yang strategis dan juga tidak terbarukan.

“Pembentukan UU ini juga kita jadikan perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, transparan, sederhana, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah,” tukasnya.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Migas sudah muncul sejak era Presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono. Namun, pembahasannya selalu mandek di kalangan legislatif. Pembahasan revisi mulai intens pada tahun lalu.

RUU berhasil masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan di tingkat Badan Legislasi (Baleg). Kemudian pada Desember 2018, Rapat Paripurna DPR menyepakati draf RUU Migas untuk dibahas dengan pemerintah.

Ada sembilan poin penting dalam rancangan awal yang disepakati DPR. Salah satu yang paling krusialnya adalah rencana peleburan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH) Migas menjadi badan usaha khusus (BUK).

Dalam draf tersebut, BUK migas yang disebut dalam Pasal 1 dan 43 sampai 47 disinkronkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan begitu, status dan organisasi untuk selanjutnya akan mengikuti ketentuan BUMN. Akan tetapi, kekhususan badan usaha migas yang tidak bertentangan dengan UU BUMN akan tetap dipertahankan seperti misalnya penentuan direktur utama yang tetap memerlukan konsultasi dengan DPR.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengaku belum ada pembahasan final terkait rencana peleburan pada rapat terbatas bersama Jokowi, siang tadi. Sampai saat ini, seluruh jajaran terkait masih akan melakukan pengkajian lebih dalam untuk memutuskan rencana selanjutnya.

“Ya kan semuanya perlu pembahasan untuk itu, karena ini menyangkut masyarakat banyak. Kami masih belum tahu bentuknya (BUK) seperti apa,” ucapnya usai rapat.

Selain peleburan, poin lain yang masuk dalam draf UU Migas berkaitan dengan kontrak kerja sama. Pada Pasal 13 RUU Migas disebutkan bentuk kerja sama menjadi tiga jenis, yakni kontrak pembagian hasil berdasarkan produksi bruto atau gross split, kontrak bagi hasil produksi atau production sharing contract (PSC), dan bentuk lain yang menguntungkan negara. Sebelumnya, skema gross split tidak masuk dalam aturan bentuk kerja sama migas.

Ada juga penambahan dua syarat yang harus dimuat dalam kontrak kerja sama. Pertama, evaluasi kontrak kerja sama untuk menjaga penerimaan negara apabila terjadi perubahan harga migas di pasar dunia. Kedua, ketika pejabat badan khusus membuat kontrak kerja sama yang tidak menguntungkan negara, maka kontrak dapat ditinjau ulang.

Selanjutnya, badan khusus, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan koperasi yang mengusahakan wilayah kerja (WK) wajib memberikan hak kelola kepada BUMD sebesar 10 persen dalam tiga bentuk: hibah, pembagian keuntungan, dan bentuk lainnya.

Penetapan kuota impor BBM juga harus dikonsultasikan kepada BPH Migas—atau bentuk baru lainnya. Dalam menentukan jumlah kuota impor tersebut, pemerintah pusat harus berkonsultasi dengan DPR.

Selain itu, terdapat klausul penegasan prioritas bahwa seluruh produksi migas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan terakhir, dalam menentukan kuota impor gas bumi, pemerintah pusat juga harus berkonsultasi dengan DPR.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR