REVISI KUHP

Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP bisa dibatalkan

Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP Muladi
Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP Muladi | Yudhi Mahatma/Ant

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melayangkan surat kepada presiden dan ditembuskan ke DPR untuk menunda pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Ia mengatakan, sikap dari Fraksi PPP tetap melanjutkan pembahasan.

Yani juga menilai tindakan KPK merupakan bentuk intervensi terhadap pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU. "Bagi saya ini sudah mengintervensi pembentukan UU. Surat pimpinan KPK Abraham Samad meminta kita untuk tidak melakukan pembahasan lebih lanjut," katanya, Rabu (19/2/2014) yang dikutip Hukumonline.com.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Al Muzammil Yusuf di JPNN menyatakan pembahasan revisi KUHAP sudah berjalan cukup jauh. Sekitar dua pertiga dari daftar inventarisasi masalah (DIM) sudah dibahas. Ia optimistis pembahasan RUU KUHAP bisa dirampungkan sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 berakhir.

Namun, jika pemerintah menuruti keinginan KPK, maka dipastikan pembahasan akan dihentikan. "Karena pembahasan ini dilakukan secara bersama-sama antara dua pihak yaitu pemerintah dan DPR. Kalau salah satu pihak membatalkan, maka pembahasannya dihentikan," ucap Muzamil, Rabu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR