Pembakaran rumah anggota Gafatar dikecam

Dua orang melepas tiang bendera di lokasi permukiman warga eks-Gafatar yang dibakar massa di kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1).
Dua orang melepas tiang bendera di lokasi permukiman warga eks-Gafatar yang dibakar massa di kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1). | Jessica Helena Wuysang /Antara Foto

Amuk massa yang berujung pada pembakaran rumah anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat menuai kecaman. Pembakaran terjadi ketika proses evakuasi sekitar 700 orang anggota Gafatar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dilansir Tribunnews, Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Benny Ramdhani mengecam tindakan masyarakat yang menggunakan cara rusuh dalam menyikapi masalah sosial dan keyakinan.

"Persoalan beda paham, mazhab, aliran-aliran keagamaan, saya pikir tidak harus diselesaikan dengan cara-cara kekerasan," ujar Benny, Rabu (20/1/2016).

Menurut Benny, kalaupun paham tersebut dinilai menyimpang atau sesat, maka biarlah negara yang memproses dan menindak secara tegas lewat jalur hukum.

Permukiman warga eks Gafatar di Moton Panjang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dirusak dan dibakar, Selasa (19/1/2016). Pontianak Post melaporkan, pembakaran terjadi ketika proses evakuasi sekitar anggota Gafatar berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan evakuasi karena desakan masyarakat agar anggota Gafatar yang bermukim di beberapa desa di Mempawah diusir. Dikutip Antara, data pemerintah kabupaten Mempawah memperkirakan jumlah anggota Gafatar di kabupaten ini sekitar 749 jiwa yang mayoritas berasal dari pulau Jawa.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar pemindahan warga anggota Gafatar di Kalimantan Barat dilakukan tanpa aksi anarkistis. Tjahjo meminta jajaran pemerintah daerah dapat menjamin tidak ada tindakan pengusiran atau perlakuan anarkistis terhadap anggota Gafatar.

Tjahjo menambahkan Gubernur, Polda dan TNI sudah mencoba mengantisipasi masalah tersebut agar tidak meluas dan bisa mengendalikan situasi. "Gubernur sebagai presiden suku dayak menjamin masyarakat dayak di Kalbar tidak terlibat atau ikut campur, dan Gubernur Kalbar pastikan suku dayak Kalbar tidak terprovokasi dan terlibat," katanya.

Gafatar mencuat setelah dokter Rica Tri Handayani menghilang dan diduga pernah mengikuti organisasi ini. Dokter Rica bersama anaknya dilaporkan hilang sejak 30 Desember 2015 dan ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (11/1/2016).

Gafatar dituding sebagai perpanjangan dari sekte Al-Qiyadah al Islamiyah, Komunitas Millah Abraham (Komar), pimpinan nabi palsu Ahmad Mushaddeq sejak awal kemunculannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa bahwa Gafatar beraliran sesat. Pengurus Gerakan Fajar Nusantara Aceh diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan menyebarkan aliran sesat.

Di beberapa daerah, Gafatar pun divonis sebagai aliran sesat. MUI Maluku Utara menghentikan seluruh kegiatan Gafatar sejak 27 Maret 2015. Organisasi yang terdaftar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2012 itu dianggap mengajarkan berbagai aliran yang bertentangan dengan nilai Islam, di antaranya melarang orang menunaikan salat, zakat, dan puasa.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa kelompok ini masuk kategori aliran sesat dan menyesatkan. "Gafatar ini ternyata ada tali temali dengan sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu menyebut Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Ahmad Musadeq yang mengaku sebagai nabi baru," katanya dikutip Detik.com.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR