PERUMAHAN

Pembangunan rumah bersubsidi belum capai target

Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018).
Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Pembangunan rumah bersubsidi, misalnya di Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng), dipastikan tak akan mencapai target tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Real Estate Indonesia (REI).

Para pengembang hanya mampu membangun 16 ribu rumah bersubsidi di Sumut, padahal targetnya 20 ribu. Masing-masing, seperti dilansir Medan Bisnis Daily, Selasa (13/11/2018), tersebar paling banyak di Kabupaten Deli Serdang, lalu Serdang Bedagai, Binjai, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli.

Sedangkan di Jateng selama periode Januari-Oktober 2018, target pembangunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 10 ribu rumah juga belum tercapai. Pembangunan tersebar di wilayah Solo Raya 40 persen dan sisanya di Semarang Raya, Pekalongan, dan Tegal.

"Saat ini pembangunan dan penjualan bersubsidi baru 8.000 unit atau belum mencapai target," kata Wakil Ketua Bidang Rumah Tapak Sederhana DPD REI Jateng, M Fachron, di Semarang, seperti dikutip Republika.co.id, Jumat (30/11).

Kegagalan mencapai target ini disebabkan beberapa kendala. Pertama, seperti terjadi di Sumut, pembangunan rumah bersubsidi yang menjadi bagian dari program perumahan satu juta unit besutan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ini dimulai terlambat.

Para pengembang baru efektif membangun pada Maret 2018 menyusul perubahan regulasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang disosialisasikan pada 2 Februari 2018.

Dijelaskan dalam Tribun Pekanbaru, 1 Februari 2018, ada tiga hal yang harus dipenuhi para pengembang untuk memasarkan perumahan bersubsidi.

Pertama, pengembang harus terdaftar di Kementerian PUPR dan menjadi anggota asosiasi pengembang. Aturan kedua, konsumen harus memiliki E-KTP agar bisa dicocokkan dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).

Maklum, Bank Tabungan Negara (BTN) yang menangani kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi menyambungkan datanya dengan sistem online dinas dukcapil setempat.

Ketiga, adalah ketentuan dan syarat teknis bangunan. Setiap pengembang harus bisa menjamin kualitas rumah yang akan mereka pasarkan dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan saat sudah menjadi milik konsumen.

Namun, poin ini dijanjikan akan ditinjau kembali karena dinilai memberatkan pengembang. Sedangkan di Jateng, ketersediaan lahan juga menjadi kendala.

Fachron menjelaskan pengembang baru bisa membangun rumah murah jika mendapat harga tanah maksimal Rp250 ribu per meternya. "Harga tanah sebesar itu biasanya berada di pinggiran kota, kalau yang di bawah itu sebenarnya ada, tapi tanahnya masih masuk lahan hijau," lanjutnya.

Harga lahan yang mahal juga diakui Kepala Seksi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Jateng, Suprapta. Menurutnya, harga tanah di Jateng semakin mahal dan tidak terkontrol -- terutama di area kota.

Di sisi lain, Medcom.id memberitakan, Selasa (27/11), pembangunan infrastruktur pun memakan porsi lahan di kota. Alhasil rumah bersubsidi kesulitan untuk dibangun di sana.

"Bisanya di daerah pinggiran atau kawasan penyangga, contoh ini di Semarang, itu dibangun di Kendal," imbuhnya pada Jumat (30/11).

Lahan yang mahal tidak diimbangi dengan harga jual rumah yang relatif murah, sekitar Rp130 juta per unit. Rumah bersubsidi yang pada masa lampau disebut perumahan nasional (perumnas) itu memang disediakan untuk dua kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pertama, seoerti dijelaskan dalam Katadata, Selasa (4/12), MBR dengan penghasilan minimal Rp2 juta per bulan dapat membeli rumah dengan konsep Rumah Inti Tumbuh bertipe di bawah 36. MBR menengah ke atas yang berpenghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dapat membeli rumah dengan konsep Rumah Sejahtera bertipe 45.

Namun, jika dibangun di desa, harga tersebut akan dirasa terlalu mahal karena aktivitas masih terpusat di kota. Semua aturan ini pun masih bisa berubah karena baru ditetapkan hanya untuk target 2018.

Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arvi Argyantoro, menegaskan hal itu. "Sekarang kan harga rumah subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri PUPR itu berlaku sampai 2018. Nanti, untuk 2019 sampai 2024," kata Arvi Argyantoro di Jakarta.

Dibutuhkan kerjasama oleh berbagai pihak

Ke depan, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, perlu ada kerjasama dari berbagai pihak agar target dan penyerapan program pemerintah ini bisa mencapai target.

Junaidi mengungkapkan perlu ada sinergi antara Kementerian PUPR, kalangan perbankan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. " Ini penting karena cita-cita presiden wujudkan satu juta rumah, kalau tidak kompak susah terwujud. Hambatannya banyak sekali," kata Junaidi saat Rakernas Apersi di Jakarta, seperti dikutip Tribunnews, Kamis (15/11).

Meski masih ada kendala, Apersi justru meminta target pembangunan rumah bersubsidi pada 2019 ditingkatkan. Dalam Kompas.com, Junaidi menyebut target pembangunan rumah bersubsidi pada tahun depan bisa mencapai 300 ribu unit.

Namun, pemerintah justru hanya menargetkan 184 ribu unit. Padahal menurut Junaidi, para pengembang sudah membangun 267 ribu unit rumah bersubsidi pada 2018. meningkatkan target pembangunan rumah subsidi.

Ketua DPD REI Sumut, Andi Atmoko Panggabean, mengatakan pasar rumah subsidi bagi kelompok MBR di wilayahnya sangat tinggi. Indikatornya adalah tingginya permintaan dari masyarakat karena saat ini angka backlog rumah subsidi (rasio antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di Sumut mencapai 700 ribu unit.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR