MEDIA DAN JURNALISME

Pembatalan remisi Susrama dan gelapnya kematian 9 wartawan

Jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali mengikuti aksi damai mendesak pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Jumat (1/2/2019).
Jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali mengikuti aksi damai mendesak pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Jumat (1/2/2019). | Fikri Yusuf /Antara Foto

Tuntutan masyarakat, khususnya insan dunia pers, berbuah hasil. Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019), Presiden Joko "Jokowi" Widodo, mengabulkan salah satu tuntutan mereka, yakni membatalkan remisi kepada I Nyoman Susrama.

"Sudah. Sudah saya tanda tangani (surat pembatalan remisi Susrama)," kata Jokowi di sela-sela menghadiri puncak HPN 2019 di Grand City Convention Center, Surabaya, kemarin, dalam CNN Indonesia.

Bagi insan pers, nama Susrama tidak terlalu asing. Dia merupakan otak pembunuhan terhadap AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, seorang wartawan Radar Bali. Hilang pada 11 Februari 2009, mayat Prabangsa ditemukan lima hari kemudian.

Seiring berjalannya waktu diketahui bahwa Susrama merupakan otak pembunuhan tersebut. Saat itu, ia tak senang karena Prabangsa menulis beberapa berita dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Bangli.

Menggunakan enam orang anak buahnya, Susrama menghabisi nyawa Prabangsa dan mayatnya dibuang ke laut. Atas perbuatannya itu, adik dari Bupati Bangli periode 2000-2010, Nengah Arnawa, itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 10 Februari 2010.

Susrama pun mencari pembelaan hingga ke Mahkamah Agung lewat jalur kasasi. Namun, nasib berkata lain. MA menolak kasasi tersebut pada 24 September 2010. Ia pun menghabiskan sisa-sisa hari dalam hidupnya di balik jeruji besi.

Setelah 10 tahun berlalu dari peristiwa pembunuhan itu, pemerintah memberikan remisi kepada Susrama. Hukumannya dikurangi dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun bui, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018. Susrama termasuk dalam ratusan terpidana yang mendapat korting hukuman dari pemerintah.

Karuan hal ini membuat masyarakat, khususnya insan pers, bereaksi. Sudah sejak awal Januari 2019 sejumlah jurnalis melakukan demonstrasi menuntut presiden mencabut remisi yang didapat Susrama. Termasuk pada saat puncak HPN kemarin.

"Kami mengatakan bahwa remisi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terhadap pembunuhan jurnalis adalah penodaan terhadap kebebasan pers," ucap seorang orator dalam demo di Surabaya kemarin, seperti yang diberitakan oleh IDN Times.

Kini, perjuangan tersebut telah berbuah hasil. Menurut Jokowi, putusan pembatalan remisi tersebut sudah ia lakukan sehari sebelumnya, yakni Jumat (8/2).Langkah ini, sebut Presiden RI ke-7 tersebut tak lepas dari masukan sejumlah pihak, seperti organisasi masyarakat maupun pers.

"Hari Jumat (Keppres pembatalan remisi Susrama) telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali, sehingga sudah diputuskan, sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan," kata Jokowi dalam laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab).

Sikap pemerintah ini sangat disyukuri oleh istri dari Prabangsa, Prihartini. Pasalnya, menurut Prihatini kepada x.detik.com, remisi tersebut membuka luka lama yang sudah berusaha ia obati--meski diakuinya luka tersebut tak dapat ia sembuhkan sepenuhnya.

"Saya sangat bersyukur (pembatalan remisi)," ucap Prihatini dalam detik.com. "Ini merupakan berkat Tuhan bagi kami."

Kini, Lembaga Pemasyarakatan Bangli tinggal menunggu surat pembatalan remisi tersebut untuk kembali mengubah masa hukuman Susrama. Untuk sampai ke sana, jalan masih cukup panjang.

Tak seberuntung Prabangsa

Prabangsa bukan satu-satunya pewarta yang menghembuskan napas terakhirnya saat menjalani aktivitas pers. Bahkan, mungkin kasus yang terjadi kepada Prabangsa bisa dikategorikan "cukup beruntung".

Pasalnya, siapa pembunuh dan berapa hukumannya sudah diketahui masyarakat. Namun, tidak demikian dengan sembilan pewarta lainnya yang mengalami nasib serupa.

Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kasus kesembilan jurnalis yang meninggal saat melakukan tugas jurnalistiknya tersebut, tak jelas.

Mereka adalah Fuad M Syafruddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas Yogyakarta), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press), dan Muhammad Jamaluddin (juru kamera stasiun televisi TVRI).

Lalu, kelima ada Ersa Siregar (jurnalis stasiun televisi RCTI), Herliyanto (jurnalis Tabloid Delta Pos Sidoarjo), Ardiansyah Matra'is Wibisono (jurnalis stasiun televisi lokal Merauke), Alfred Mirulewan (jurnalis Tabloid Pelangi di Maluku), dan terakhir Ridwan Salamun (koresponden SUN TV).

Hingga kini, kematian sembilan jurnalis tersebut masih diselimuti kabut misteri. Oleh karena itulah, pada HPN 2019 di Surabaya, para pelaku aksi demonstrasi yang sebagian besar insan pers, merasa kecewa. Pasalnya, HPN, dari tahun ke tahun, tak pernah menyuarakan soal kekerasan terhadap jurnalis.

"Sampai hari ini, HPN sama sekali tidak menyuarakan soal kekerasan terhadap jurnalis, soal isu pembunuhan terhadap jurnalis," ucap Ketua AJI Surabaya, Miftah Faridl. "Ini cukup mengecewakan karena untuk apa kita merayakan HPN yang hanya seremonial."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR