TERORISME

Pembebasan Ba'asyir belum jelas mekanismenya

Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019).
Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menyatakan telah membebaskan narapidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Alasannya karena pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan Ba'asyir. Tapi pembebasan ini belum jelas mekanisme apa yang digunakan.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya Beliau kan sudah sepuh (tua). Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi seusai meninjau Pondok Pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menjelaskan, keputusannya membebaskan Ba'asyir ini sudah ada diskusi yang panjang di internal pemerintah. "Pertimbangan lama, Kapolri, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar, terakhir dengan prof Yusril," ujar Jokowi.

Abu Bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Dia dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam. Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi.

Tim pengacara Ba'asyir menyatakan gembira dengan pembebasan ini. "Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah," kata Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim Mahendradatta seperti dinukil dari Tempo.co.

Menurutnya, usulan pembebasan Ba'asyir sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tapi, menurut Mahendradatta, Baasyir juga bersedia bebas asalkan tidak ada syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah.

Pengasuh Pesantren Al Mukmin Ngruki itu memperoleh kesempatan bebas bersyarat pada 23 Desember lalu. Tapi Baasyir tidak bersedia. "Karena pembebasannya bersyarat," katanya.

Namun Jokowi tidak menyebutkan mekanisme apa yang diambil untuk membebaskan Ba'asyir.

Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto, ada tiga opsi yang memungkinkan Ba'asyir bebas. Yakni bebas murni, bebas bersyarat, dan menerima grasi dari presiden.

Ade menjelaskan, opsi bebas murni belum bisa dilakukan karena memang masa hukuman yang dijalani Ba'asyir belum tuntas. Jika bebas murni, maka Ba'asyir baru keluar dari bui sekitar akhir Desember 2023.

Opsi kedua, pembebasan bersyarat. Menurut Ade, opsi ini bisa diambil tapi Ba'asyir belum menandatangani surat pernyataan untuk bebas bersyarat. Padahal, menurut Ade, syarat telah menjalani dua pertiga masa hukuman sudah dilewati Ba'asyir.

"Jika melalui mekanisme PB (pembebasan bersyarat), menurut perhitungan dua pertiga masa pidananya pada tanggal 13 Desember 2018. Tetapi masalahnya, Ustaz ABB sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan dan jaminan sebagai salah satu persyaratan PB," kata Ade, Jumat (18/1/2018) kepada detikcom.

Opsi terakhir, yaitu grasi. Presiden Jokowi, Maret tahun lalu, disebut pernah setuju memberikan grasi kepada Ba'asyir.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Grasi disebutkan, grasi ini harus diajukan oleh narapidana kepada presiden. Di sinilah masalahnya, Ba'asyir menolak mengajukan grasi kepada presiden.

"Ustad tidak mau. Itu yang disampaikan pada kami," kata pengacara Ba'asyir, Guntur Fattahillah, di Jakarta, Kamis, (1/3/2018) seperti dikutip dari Tempo.co.

Menurut Guntur Ba'asyir enggan mengajukan karena yakin tak bersalah atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Jika mengajukan grasi, sama saja mengakui dirinya bersalah.

Opsi menjadi tahanan rumah yang pernah diminta, tak bisa dikabulkan pemerintah. Pemerintah sempat menimbang memindahkan tahanannya ke Lapas yang dekat dengan kampung halamannya di Solo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR