TERORISME

Pembebasan Ba'asyir masih dikaji ulang

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019).
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). | Yulius Satria Wijaya /AntaraFoto

Pemerintah meluruskan pernyataan yang menyebut Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan pembebasan tanpa syarat kepada terpidana terorisme, Abu Bakar Ba’asyir.

Dalam konferensi pers, Senin (21/1/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah bersama jajaran lembaga terkait saat ini masih melakukan kajian terhadap rencana pembebasan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ini.

Salah satu pertimbangannya adalah ideologi Ba’asyir yang enggan mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wiranto menekankan, perintah pengkajian ulang pembebasan Ba’asyir datang langsung dari Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin siang.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain yang berhubungan dengan Abu Bakar Ba’asyir. Saya mendengarkan banyak sekali perkembangan informasi dari beberapa pihak, dan ini merupakan penjelasan resmi dari saya mewakili pemerintah,” tutur Wiranto.

Wiranto berdalih, permintaan pembebasan Ba’asyir sebenarnya datang dari pihak keluarga. Permintaan itu sudah diajukan sejak 2017. Permintaan keluarga itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh Jokowi.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden memahami permintaan keluarga tersebut. Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila dan aspek hukum,” sambungnya.

Wiranto tidak menjawab perihal skema pembebasan apa yang nantinya akan diberikan kepada Ba’asyir. Apakah itu pembebasan bersyarat, grasi, atau bebas murni.

Kabar pembebasan Ba’asyir ramai beredar satu hari setelah debat calon presiden dan wakil presiden digelar, Jumat (18/1/2019). Kabar tersebut pertama kali disampaikan Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi dan calon wakil presidennya, Ma’ruf Amin.

“Pak Jokowi mengatakan, bahwa dibebaskan, jangan ada syarat-syarat yang memberatkan beliau. Jadi, ini bukan mengalihkan beliau (Ba’asyir) seperti tahanan rumah,” sebut Yusril, dinukil dari CNN Indonesia.

Ucapan Yusril menjadi ramai dan memicu perdebatan. Ba’asyir sebenarnya sudah bisa mengajukan bebas bersyarat pada 23 Desember 2018—setelah melalui dua pertiga masa tahanannya. Namun tawaran itu ditolaknya lantaran harus memenuhi syarat, salah satunya mengakui Pancasila.

Ba’asyir pun diketahui tak pernah mengajukan grasi ke presiden. Sehingga dirinya sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan satu dari tiga opsi pembebasan itu.

Di dalam negeri, desakan kepada Jokowi untuk berlaku adil terhadap narapidana kasus lainnya pun memuncak akibat kabar ini.

Desakan sama juga datang dari Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan kekecawaannya terhadap keputusan Jokowi yang membebaskan Ba’asyir, 8 tahun lebih cepat dari masa tahanannya.

Pemerintah Australia merasa memiliki kepentingan dalam kasus ini lantaran banyak warga negaranya yang menjadi korban pengeboman di Bali, 2002 dan 2005.

“Posisi Australia tidak berubah, kami selalu menyatakan keberatan yang paling dalam,” sebut Morrison.

Namun, sikap Australia itu dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan. “Emang dia (Australia) yang ngatur kita,” ketus Luhut, diambil dari laporan Okezone.

Dalam argumennya, Luhut menegaskan pemerintah mempertimbangkan alasan kemanusiaan dalam wacana pembebasan Ba’asyir. Alasan serupa yang pernah dilakukan pemerintah ketika memindahkan Ba’asyir dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan, Cilacap, ke Gunung Sindur, Bogor.

Di sisi lain, putra Ba’asyir, Abdurrochim, mengakui bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan penyambutan kepulangan ayahnya itu ke Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.

Tidak ada kemewahan dalam penyambutan, hanya santri-santri dan keluarga besar yang akan menyambutnya di rumah. “Kami biasa saja karena memang ini bukan hanya bapak kami sebagai keluarga, tapi beliau ini juga kan pendiri pesantren,” sebut Iim, sapaan akrab Abdurrochim, di Jakarta.

Dari keterangan juru bicara Pesantren Al Mukmin Muchson, selepas bebas nanti Ba’asyir tidak akan kembali mengajar seperti dahulu kala. Ba’asyir disebut akan lebih banyak menghabiskan waktu berdiam di rumah bersama keluarga.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR