KESEHATAN

Pemberantasan malaria di Teluk Bintuni jadi contoh dunia

Ilustrasi vaksin malaria.
Ilustrasi vaksin malaria. | Manjurul Haque /Shutterstock

Hingga awal tahun 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih menempatkan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam kategori endemis tinggi penyebaran penyakit malaria.

Namun, satu daerah di Papua Barat berhasil dalam melaksanakan program mereka dalam mengurangi penyebaran malaria. Daerah tersebut adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

Keberhasilan program Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni tersebut bahkan diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan menjadi satu dari delapan institusi pemerintah mendapatkan penghargaan United Nations Public Service Award (UNPSA).

UNPSA adalah salah satu penghargaan internasional yang prestisius untuk layanan publik yang luar biasa pada tingkat global. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mempromosikan dan menghargai inovasi dalam layanan publik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs).

Pada tahun 2018 ada 343 program dari 79 negara yang masuk nominasi untuk mendapatkan UNSPA. Delapan pemenangnya telah diumumkan pada 24 Mei, tetapi pemberian penghargaan baru dilakukan dalam seremoni di Marrakesh, Maroko, Sabtu (23/6/2018).

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Frangky Dominggus Mobilala, dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa.

“Kita sangat bersyukur atas prestasi ini, dan tentunya atas doa restu semua penyelenggara pelayanan publik di Indonesia,” ujar Diah dalam situs resmi Kementerian PANRB, Senin (25/6).

Program yang membawa Teluk Bintuni tersebut adalah Early Diagnosis and Treatment (EDAT) yang diterapkan sejak 2010 untuk memerangi malaria yang banyak menyerang warga setempat. Nyamuk Anopheles pembawa malaria berkembang subur di daerah yang 50 persen wilayahnya adalah hutan mangrove

Sistem EDAT menjadi juara dalam kategori "Menjangkau yang Paling Miskin dan Rentan Melalui Layanan Inklusif dan Kemitraan untuk wilayah Asia Pasifik".

Program tersebut dilaksanakan dengan membentuk Juru Malaria Kampung (JMK) atau spesialis malaria yang bertugas meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang identifikasi, pencegahan, dan pengobatan.

Aparat terkait juga melatih penduduk desa sebagai petugas kesehatan, mengemas obat malaria agar lebih mudah digunakan dan memastikan kualitasnya.

Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta.

Implementasi EDAT terbukti berjalan efektif mengurangi kasus malaria di kabupaten berpopulasi 60.489 orang (sensus 2014) yang tersebar pada wilayah seluas 20.841 km persegi.

Pada tahun 2009, penderita malaria di Teluk Bintuni mencapai angka 115 per 1.000 penduduk. Setelah diimplementasikan sejak 2010, sistem EDAT berhasil mereduksi wabah malaria. Tahun 2015, kasus malaria ini turun menjadi 2,4 per 1.000 penduduk.

Delapan tahun kemudian, pada 2017, program ini bisa mengurangi penyebaran malaria dari 9,2 persen menjadi 0,02 persen di 12 Desa. Selain mengurangi penyebaran, program ini juga sukses mengurangi tingkat morbiditas malaria dari 115 penderita per 1.000 penduduk (2009) menjadi 5 penderita malaria dari 1.000 penduduk (2016).

"Sejak 2015 angka pengidap malaria menurun dari 1.000 orang paling 2 orang saja yang mengidap malaria, itupun infeksi dari luar daerah, lokal tidak ada lagi," jelas Frangky, kepada Riak News tahun lalu. "Kita harap 2020 kita bebas malaria."

Menurut PBB, program EDAT tersebut berhasil meningkatkan kesadaran dan edukasi pada masyarakat setempat mengenai identifikasi, pencegahan, dan pengobatan malaria. Oleh karena itu, mereka memberi tugas khusus kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

"Kita juga mendapat tugas khusus dari PBB untuk dapat mereplikasi inovasi luar biasa ini ke seluruh daerah endemik malaria di Indonesia," kata Diah Natalisa.

Sementara itu, BP--perusahaan minyak Inggris yang beroperasi di Teluk Bintuni dan menyokong program ini sejak awal dilaksanakan--menyatakan akan terus mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat setempat.

"Mendengar bahwa Teluk Bintuni mendapat pengakuan internasional, pada tingkat PBB, adalah saat membanggakan bagi kami dan semua orang di kabupaten ini," kata BP Indonesia health manager Asia Pacific, dr. Bambang Setiawan, dalam situs BP.

Kementerian Kesehatan menyatakan di Indonesia saat ini ada 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria. Daerah tersebut terutama meliputi Papua, Papua Barat, dan NTT.

Pada 2017, dari jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, 266 (52 persen) di antaranya wilayah bebas malaria, 172 kabupaten/kota (33 persen) endemis rendah, 37 kabupaten/kota (7 persen) endemis menengah, dan 39 kabupaten/kota (8 persen) endemis tinggi.

Target pemerintah Indonesia adalah mengeliminasi malaria dari wilayah Nusantara pada 2030.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR