Pemberlakuan E-TLE tekan nego pelanggar dan polisi

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11/2018).
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan sistem tilang elektronik kepada warga saat Grand Launching Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11/2018). | Hafidz Mubarak A /AntaraFoto

Sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) secara resmi diluncurkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Minggu (25/11/2018).

Peluncuran sekaligus menandakan pemberlakuan aturan yang sudah lebih dulu diujicobakan di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, sejak 1 Oktober 2018.

Sampai akhir tahun 2018, E-TLE hanya akan berlaku untuk ruas jalan protokol Jakarta. Empat kamera CCTV (Closed Circuit Television) sudah ditambahkan di Bundaran Patung Kuda (patung Arjuna Wiwaha depan Gedung Indosat, Jl. Merdeka Barat) dan Gedung Sarinah untuk mendukung pelaksanaan sistem ini.

Namun mulai 2019, pemberlakuan E-TLE diperluas. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal memasang 81 kamera CCTV pada 25 persimpangan yang tersebar mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, hingga Jakarta Pusat.

Perbedaan pelaksanaan E-TLE dengan tilang konvensional hanya terletak pada sistemnya saja. Pada dasarnya, E-TLE meminimalisir tatap muka antara pelanggar dengan petugas kepolisian. Tatap muka itu selanjutnya digantikan dengan sistem pencatatan daring (online).

Pencatatan akan mengacu pada pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui kamera CCTV. Data rekaman selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan surat tilang oleh polisi.

Surat tilang itu selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya ke pemilik kendaraan. Jika sudah terverifikasi, maka surat tilang akan langsung dikirim ke alamat yang terdaftar.

Pelanggar kemudian membayarkan denda tilang melalui bank yang sudah ditetapkan. Pembayaran bisa melalui ATM, internet banking, atau setoran ke bank. Jika tak langsung dibayarkan, denda tersebut bisa terakumulasi saat pemilik kendaraan mengurus perpanjangan STNK, pembayaran pajak, dan keperluan lainnya.

Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono Sukmanto bahkan mengusulkan sanksi tilang nantinya bisa diintegrasikan dengan pencabutan listrik atau air.

“Ini pemikiran saya, nggak bayar, listrik nanti malam mati atau air mati, sehingga nggak ada kontak petugas dengan masyarakat yang berbuat salah,” sebut Ari Dono dalam detikcom.

Bentuk pelanggaran yang terkena E-TLE juga mengacu pada dua regulasi umum tentang lalu lintas, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 ayat 1 dan 2 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ dalam Pasal 28 butir 1-5.

Namun, karena menggunakan sistem elektronik, maka pelaksanaan E-TLE turut diperkuat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aturan ini nantinya memberi payung hukum pada bentuk informasi, dokumentasi, dan hasil cetak elektronik yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Inovasi pelayanan publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (PAN-RB) Syafruddin mengklaim pelaksanaan tilang elektronik ini salah satunya disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Mengutip metrotvnews.com, keberadaan tilang elektronik ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dibutuhkan dalam industri yang berkembang mengikuti internet dan teknologi baru seperti data sains, artificial intelligent (AI), robotik, komputerisasi, cetak tiga dimensi, dan teknologi nano.

Sistem E-TLE memang sepenuhnya mengandalkan kecanggihan kamera CCTV. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah pernah menyampaikan, kamera CCTV yang dipasang untuk E-TLE berbeda dengan milik Dishub DKI Jakarta dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kamera ini menggunakan teknologi terbaru dengan fitur-fitur canggih seperti mampu mengambil gambar hingga 10 meter dengan waktu beroperasi 24 jam. Kamera yang diimpor dari Tiongkok ini juga bisa mengambil berbagai macam sudut pandang (360 derajat).

CCTV dilengkapi sensor inframerah yang berfungsi untuk mengambil gambar pengemudi dan identitas (pelat nomor) meski kendaraan melaju dengan kecepatan lebih dari 35 kilometer per jam.

Kendati canggih, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai sistem tilang elektronik sebenarnya sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Bahkan, Ho Chi Min di Vietnam juga sudah menerapkannya.

Akan tetapi, pelaksanaan sistem ini di Indonesia tetap perlu diapresiasi. Sebab, E-TLE adalah bentuk inovasi pelayanan publik yang diharapkan bisa menghapus fenomena suap antara oknum polantas dengan pelanggar lalu lintas.

“Pengguna kendaraan bermotor juga akan lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas tanpa harus melihat ada polisi atau tidak,” sambung Tulus dalam rilisnya yang dikutip Bisnis Indonesia, Minggu (25/11/2018).

Tulus juga menyoroti kelemahan dari sistem ini. Menurutnya, petugas perlu melakukan pengawasan terhadap kendaraan berpelat non-B. Untuk diketahui, aturan ini belum berlaku untuk kendaraan dengan pelat non-B (di luar Jakarta).

“Artinya jika ada kendaraan pelat non-B yang melanggar, maka tidak bisa dilakukan penegakan hukum,” tegas Tulus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR