PEMILU 2019

Pemenang pemilu batal dilantik bila tak lapor dana kampanye

Foto ilustrasi. Sejumlah pekerja menyortir dan melipat surat suara di Gedung Eks Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/3/2019).
Foto ilustrasi. Sejumlah pekerja menyortir dan melipat surat suara di Gedung Eks Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/3/2019). | Septianda Perdana /Antara Foto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, untuk mengumpulkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Penyerahan LPPDK ke KPU itu mestinya dilakukan para peserta pemilu sejak usai pencoblosan 17 April lalu dengan batas akhir 2 Mei.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan segera melaporkan LPPDK. Jika tidak, KPU akan membatalkan keterpilihan mereka.

"Laporan akhir dana kampanye ya, sering disebut LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu. Kalau dia tidak menyerahkan, maka keterpilihannya bisa dibatalkan," ujar Arief seperti disiarkan Kumparan.com, Jumat (26/4/2019).

Arief menandaskan, jika laporan awal dana kampanye tidak diserahkan, keikutsertaannya sebagai peserta pemilu juga bisa dibatalkan. "Kalau laporan akhir, keterpilihannya bisa dibatalkan. Regulasinya begitu," tandasnya.

Arif menambahkan, KPU terus mendorong kepada capres-cawapres dan partai politik (parpol) untuk segera menyerahkan LPPDK sebelum 2 Mei lantaran peraturan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.

Seperti diketahui dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa peserta pemilu wajib menyerahkan LPPDK. Kewajiban itu, diatur juga dalam Peraturan KPU No 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peserta pemilu itu terdiri dari capres-cawapres, tim kampanye, partai politik, hingga calon anggota legislatif. LPPDK mesti dilaporkan paling lambat 15 hari setelah hari pencoblosan 17 April lalu hingga 2 Mei 2019.

Sudah ada yang melapor

KPU menerima pelaporan LPPDK di di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. KPU memilih Hotel Borobudur sebagai tempat lantaran kantor KPU digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara pemilu.

"Hari ini mulai ada yang menyerahkan LPPDK. Mungkin sudah, jam 10 rencananya. Ada parpol yang menginfokan akan menyampaikan LPPDK," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Jumat (26/4).

Apa regulasi yang mengatur kewajiban menyerahkan LPPDK? Ketentuan itu tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut bunyinya:

Pasal 335
1. Laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

2. Laporan dana partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

3. Laporan dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

5. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Sanksi:
Pasal 338

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR