GEMPA DONGGALA

Pemerintah akan bentuk satgas rehabilitasi

Sekjen PBB Antonio Guterres (ketiga kanan) dan CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva (kedua kanan) didampingi Kepala BNPB Willem Rampangilei (kanan) menghibur anak korban gempa dan tsunami Palu di Lokasi Pengungsian Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018). Pemerintah menjanjikan paling lambat dua bulan hunian sementara akan dibangun.
Sekjen PBB Antonio Guterres (ketiga kanan) dan CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva (kedua kanan) didampingi Kepala BNPB Willem Rampangilei (kanan) menghibur anak korban gempa dan tsunami Palu di Lokasi Pengungsian Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (12/10/2018). Pemerintah menjanjikan paling lambat dua bulan hunian sementara akan dibangun. | Wahyu Putro A /Antara Foto

Pemerintah pusat akan membentuk satuan tugas (satgas) yang akan membantu memulihkan Sulawesi Tengah dari bencana. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (12/10/2018) menyatakan bencana di Palu dan sekitarnya tak sebesar Aceh.

Maka pemerintah akan membentuk satgas untuk membantu memulihkan kondisi di Sulawesi Tengah, bukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti di Aceh, 14 tahun lalu.

“Karena itu akan dibentuk satgas untuk membantu pemerintah (BNPB), dan rekonstruksi akan dipimpin oleh PU (Kementerian PUPR). Untuk relokasi akan menjadi kewajiban Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wali Kota Palu. Untuk hunian sementara (huntara) akan dibangun secepatnya. “Paling lambat dua bulan semua akan dipindah (ke huntara),” kata JK.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan sudah disurvei ada empat lokasi. “Di daerah Tondo dan Talise,” ujar Longki.

Mantan Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) pada bencana tsunami Aceh 2004 Kuntoro Mangkusubroto, yang turut dalam rombongan Wakil Presiden menceritakan, berdasar pengalamannya menangani pascabencana di Aceh, hal yang paling sulit adalah merelokasi warga.

Relokasi bukan cuma urusan teknis membangun rumah, tapi juga ada urusan sosial. Masyarakat yang direlokasi dulunya adalah hidup berdampingan dalam skala RT, RW atau kelurahan.

Kepastian relokasi perlu diutamakan sebab, psikologis para korban bisa berubah jika lama direlokasi.

Pengalamannya di Aceh, saat awal-awal bencana, warga masih takut dengan bencana. Sehingga mereka sepakat dengan relokasi jauh dari pantai. Tapi selang enam bulan kemudian mereka mulai kompromi dengan pantai. “Setahun kemudian malah sudah punya rumah di tepi laut,” kata Kuntoro kepada Beritagar.

Pemerintah, kata Kuntoro, perlu mengedepankan partisipasi warga dalam menentukan pilihan di mana lokasi yang baru akan dipakai untuk hunian mereka yang direlokasi. Karena hunian itu bisa saja mereka tinggali selamanya.

Selain itu, tak perlu memaksa warga untuk menerima lokasi baru. Namun perlu digarap faktor pendukung di lokasi baru dan pencegah masyarakat mendirikan bangunan di lokasi lama.

Misalnya, membangun fasilitas umum di lokasi baru. Sehingga masyarakat akan melihat sudah ada Seperti puskesmas, tempat ibadah, sarana ekonomi, atau sarana lainnya. Faktor pencegah juga bisa dilakukan misalnya dengan melarang saluran listrik di lokasi lama. "Sehingga warga yang memaksa mendirikan di lokasi lama tak dapat aliran listrik," kata dia.

Kuntoro tak bisa memastikan berapa lama relokasi bisa diselesaikan. "Lama waktunya, tak ada ukuran pasti," ujarnya.

Menurut data di Posko Sargasgabpad, hingga Jumat (12/10/2018) Pukul 09.35 data korban meninggal mencapai 2.071 jiwa. Korban luka mencapai 4.612 orang. Sedangkan yang hilang dilaporkan sudah ada 680 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 78.994 orang. Sedangkan rumah yang rusak ada 67.310 unit.

Dalam kunjungan itu, JK juga disertai CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dan Sekjen PBB Antonio Guterres.

Kristalina Georgieva menyatakan akan turut membantu dalam pemulihan rumah-rumah warga terdampak. “Bank Dunia akan memberikan bantuan hibah (grant) sebesar $5 juta AS untuk réhabilitasi,” kata Kristalina.

BACA JUGA