INVESTASI

Pemerintah akan hapus daftar negatif investasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (6/11/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Mulai Januari 2020, Daftar Negatif Investasi (DNI) akan dihapus. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerbitkan Daftar Positif Investasi yang memuat informasi sektor investasi yang bisa dimasuki oleh semua penanam modal, baik investor asing maupun dalam negeri.

"Kami tidak akan lagi menggunakan DNI, tapi daftar putih (positif)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara The 7th US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

Penghapusan larangan ini bertujuan untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan ambisi Presiden Joko Widodo yang ingin menarik investasi asing sebanyak-banyaknya ke Indonesia.

Meski demikian, Airlangga menyebut tetap ada area yang dilarang untuk investasi di Indonesia.

Tapi jumlahnya hanya enam, di antaranya bisnis ganja, kasino atau tempat perjudian, industri yang yang menggunakan merkuri dalam proses produksi, dan industri senjata kimia.

"Dengan daftar positif, investasi menuju sektor produktif akan terus didorong dan diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menekan tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan," ujar Airlangga.

Apa DNI itu?

DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun oleh pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

Selama ini DNI dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Terakhir, perubahan isi DNI dilakukan pada 2016 dan masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, setidaknya total ada 20 DNI alias area yang tertutup bagi investasi di Indonesia.

Saat ini ada beberapa sektor bisnis yang terbuka 100 persen untuk investor asing. Di sektor perdagangan, investor asing boleh leluasa masuk ke bisnis penyimpanan dingin, distribusi yang berafiliasi dengan produksi, penjualan langsung melalui jaringan pemasaran, dan broker.

Dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, investor asing diperbolehkan membuka bar, kafe, restoran, dan fasilitas olahraga. Sementara di sektor komunikasi dan informasi, ada investasi yang melibatkan investasi Rp100 miliar diperbolehkan untuk 100 persen kepemilikan asing. Lainnya, di sektor energi dan sumber daya mineral, ada industri pelet biomassa untuk energi terbarukan yang terbuka untuk kepemilikan 100 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa bidang usaha yang benar-benar ditutup oleh pemerintah untuk investasi asing serta investasi domestik. Bidang-bidang tersebut adalah pertahanan nasional dan lingkungan atau kesehatan.

Investor asing juga tidak dapat berinvestasi pada pengelolaan terminal darat untuk penumpang, produksi minuman beralkohol, dan membangun kasino.

Dikeluhkan investor

Namun seiring waktu, kehadiran DNI kerap dikeluhkan oleh pengusaha, termasuk investor Amerika Serikat.

Counselor for Economic Affairs, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Andrew Shang, para pengusaha negeri Paman Sam mengeluhkan aturan DNI yang sangat panjang.

“Ini bertentangan dengan tren di banyak negara yang lebih terbuka,” kata dia.

Menurut dia, revisi DNI dapat menjadi terobosan reformasi ekonomi yang menggairahkan nafsu investasi.

Ia mencontohkan sebelumnya pemerintah Indonesia telah membuka peluang investasi pada sektor perfilman bagi asing sebesar 100 persen. Sejak diberlakukan kebijakan tersebut, industri film di Indonesia dapat tumbuh sebesar 20 persen per tahun

Meskipun masih mengalami hambatan ia mengatakan pihaknya tetap ingin terus meningkatkan hubungan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan hubungan dagang dengan Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR