INDUSTRI PERTAMBANGAN

Pemerintah akan percepat larangan ekspor bijih nikel

Sebuah articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis  (28/3/2019).
Sebuah articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2019). | Basri Marzuki /Antara Foto

Pemerintah berencana untuk mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih (ore) nikel kadar rendah, yang semestinya baru berlaku pada 2022 mendatang. Hal tersebut bersamaan dengan target penyelesaian pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Kabarnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun beleid berkenaan dengan percepatan larangan tersebut. Salah satu sumber Beritagar.id di Kementerian ESDM mengatakan beleid tersebut tengah menunggu pengesahan dari Presiden Joko Widodo dan akan terbit dalam waktu dekat.

Aturan tersebut digadang-gadang sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Namun Menteri ESDM Ignasius Jonan belum memberikan jawaban tegas terkait pelarangan tersebut. Jonan memilih menghindar saat hendak ditanya oleh wartawan usai menghadiri rapat di istana negara, Senin (12/8/2019).

Senada dengan pimpinannya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono juga irit bicara. Hanya saja Bambang menegaskan bahwa selama belum ada keputusan baru yang diterbitkan, maka pengaturan ekspor ore mineral, termasuk nikel, masih berdasar pada kebijakan yang lama.

"Sampai sekarang belum ada perubahan, masih tetap seperti itu (sesuai aturan lama)," kata Bambang kepada Beritagar.id, Senin (12/8).

Meskipun demikian, sinyal penerbitan aturan larangan ekspor nikel sempat terlontar dari mulut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengatakan saat ini pemberlakuan aturan tengah menanti persetujuan Presiden Jokowi.

Ia berdalih kebijakan ini dilakukan dengan tujuan hilirisasi industri di tengah kecamuk perang dagang. Ia yakin industri-industri di Indonesia sanggup menyerap produksi nikel. Terutama mereka yang memiliki fasilitas peleburan.

"Nanti kita lihat saja keputusan Presiden dalam beberapa waktu ke depan. Dalam keadaan trade war seperti sekarang, kita perlu menarik investor sebanyak mungkin. Semuanya lagi disusun," ujar Luhut di sela acara Indonesianisme Ikatan Alumni ITB di JCC, Selasa (13/8).

Eksportir protes

Meski masih simpang siur, rencana penyetopan yang dipercepat itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin.

Menurut Meidy asosiasi telah berdialog dengan pemerintah dalam rencana penerbitan aturan baru untuk mempercepat penyetopan ekspor bijih nikel itu. Hanya saja ia enggan membeberkan isi dari aturan yang pernah dibicarakan.

"Intinya adalah penghentian ekspor secara total," kata Meidy saat dihubungi oleh Beritagar.id.

Percepatan larangan ekspor itu dirasa tidak adil bagi pemegang kuota ekspor yang saat ini tengah berinvestasi dalam pembangunan smelter. Menurutnya, jika keputusan pemberhentian ekspor dikeluarkan dalam waktu dekat, maka akan banyak kerugian yang dialami penambang maupun pembuat smelter.

Ia menuntut pemerintah untuk konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019, bahwa pemberlakuan penghentian ekspor ore nikel kadar rendah kurang dari 1,7 persen baru bisa dilakukan pada tahun 2022.

Apabila ekspor dilarang, perusahaan tidak akan mendapatkan pemasukan dana melalui penjualan bijih nikel yang diekspor. Alhasil, pembangunannya mangkrak.

"Perusahaan yang mendapatkan kuota ekspor ini adalah perusahaan yang sudah komitmen membangun smelter. Kalau ini diberlakukan, investasinya kan jadi sia-sia. Padahal dari mereka banyak yang sudah mengajukan pinjaman investasi ke bank," jelasnya.

Pembangunan smelter yang mangkrak ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan nikel yang ditambang dengan smelter yang beroperasi di dalam negeri. Ujung-ujungnya akan berimbas pada keekonomian harga yang menjadi tidak berimbang.

"Harga ekspor dan harga lokal kan nanti mati. Terjadi kartel, ada yang menguasai harga dan kita tidak sanggup," ungkapnya.

Selama ini pengaturan dan pelarangan ekspor mineral mentah sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba. Pasal 103 ayat (1) dalam beleid tersebut mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Lebih lanjut, pada Pasal 170 disebutkan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Namun, pemerintah melakukan relaksasi dan mengizinkan ekspor mineral mentah. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 tahun 2017 yang diterbitkan pada 11 Januari 2017.

Dalam beleid tersebut, nikel dengan kadar kurang dari 1,7 persen dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 lebih dari satu atau sama dengan 42 persen digolongkan dalam mineral logam dengan kriteria khusus.

Dengan relaksasi tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah atau sedang membangun smelter pun bisa mengekspor komoditasnya maksimal lima tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR