Pemerintah bentuk satgas lawan provokasi, agitasi dan propaganda

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat terbatas tentang tindak lanjut program National Branding di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat terbatas tentang tindak lanjut program National Branding di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
© Puspa Perwitasari /Antara Foto

Penyebaran kabar sesat atau hoax dan paham radikalisme yang berpotensi menimbulkan aksi terorisme dianggap sudah kian meresahkan. Pemerintah pun membentuk satuan tugas yang bertujuan menanggulangi provokasi, agitasi, dan propaganda.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan telah mengusulkan pembentukan satuan tugas lawan provokasi, agitasi, dan propaganda kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Wiranto mengatakan satgas ini telah diinisiasi sejak dua bulan lalu.

"Satgas Proapro akan bertugas untuk melawan Proapo, menelusuri awal penyebarluasan, dan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Wiranto melalui laman Sekretariat Kabinet.

Di acara Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kamis (16/2/2017), Wiranto mengatakan, langkah antisipasi penyebaran provokasi, agitasi, dan propaganda sesungguhnya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh masyarakat.

Wiranto menegaskan bahwa Satgas Lawan Proapro akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Satgas Lawan Proapro, kata Wiranto, memiliki kewenangan melakukan counter-narasi dalam meredam informasi yang tidak benar. Satgas juga memiliki kewenangan menelusuri sumber informasi dan melakukan penindakan terhadap pelaku penyebaran.

Wiranto menjelaskan, belakangan ini marak beredar informasi dalam bentuk provokasi, agitasi, dan propaganda yang dilancarkan kelompok tertentu. Kelompok tersebut bertujuan mengganggu stabilitas negara.

Informasi yang disebar secara terus-menerus dikhawatirkan akan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran meski belum melalui proses verifikasi. Oleh sebab itu, pemerintah melihat pentingnya membuat satgas untuk melawan provokasi, agitasi, dan propaganda yang beredar.

"Masalah ini kan akan mengganggu eksistensi negara. Ada yang mau memisahkan rakyat dan pemerintah. Ada upaya propaganda seperti itu, maka harus kita redam," ucapnya.

Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada lebih dari 500 situs radikalisme di Indonesia, sedangkan situs pornografi pada tahun 1997, 22.100 situs, tahun 2000, 280.000, dan tahun 2008 lebih dari 1 juta situs. Selama 2016 pemerintah telah memblokir 773.037 situs.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi, Rosarita Niken Widyastuti mengatakan pencegahan radikalisme dan terorisme dapat melalui keluarga atau orangtua, lingkungan sekolah, pers media, organisasi strategis-keagamaan, teknologi-ISP software, dan penindakan hukum.

Adapun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius memastikan bahwa jajarannya termasuk dalam tim Satgas Lawan Proapro. Dilansir Kompas.com, Suhardi menilai, dengan dibentuknya satgas, maka upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme lebih terintegrasi antar-lembaga negara.

"Selama ini kan sifatnya parsial, tidak terintegrasi. Sementara propaganda cepat menjadi viral di masyarakat. Jika tidak cepat ditangkal akan dianggap benar oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus ada kebersamaan dalam mencegah itu," ujarnya.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.