PERUMAHAN

Pemerintah beri modal Badan Pengelola Tapera Rp2,5 triliun

Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). Pemerintah akan merevisi target penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi pada tahun 2019 sebanyak 234.000 unit rumah atau turun dari sebelumnya di tahun 2018 ini yang mencapai 267.000 unit.
Foto aerial perumahan KPR subsidi di Kampung Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018). Pemerintah akan merevisi target penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi pada tahun 2019 sebanyak 234.000 unit rumah atau turun dari sebelumnya di tahun 2018 ini yang mencapai 267.000 unit. | Adeng Bustomi /Antara Foto

Pemerintah mengucurkan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) senilai Rp2,5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 28 Desember 2018 lalu.

"Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat," bunyi Pasal 1 PP ini dikutip Kamis (17/1/2019).

Modal awal BP Tapera tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua. Pembagian berdasarkan kepada penggunaan modal awal.

Modal awal sebesar Rp2 triliun digunakan untuk dana kelolaan. Dana kelolaan akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi BP Tapera secara berkelanjutan. Sementara Rp500 miliar digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Sementara itu, pemerintah memastikan akan segera mengumumkan nama para pengurus BP Tapera pada Januari 2019 ini. Daftar nama para kandidat pengisi kursi komisioner dan deputi di BP Tapera sudah diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Jokowi.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara, menyebut keputusan presiden bisa terbit pada bulan ini. "Operasional BP Tapera sudah siap dan komisionernya bisa ditetapkan akhir bulan ini," ujar dia dalam Kontan, Senin (7/1/2019).

Daftar nama calon pengurus BP Tapera merupakan hasil dari rapat komite yang berlangsung pada akhir Desember 2018. Menurut Andang, para pengurus BP Tapera yang ditunjuk akan membantu pemerintah menyediakan rumah bagi warga yang membutuhkan -- terutama peserta Tabungan Perumahan Rakyat.

Adang menjelaskan pada tahap awal nantinya kepesertaan Tapera berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota TNI dan Polri. Ia belum menjelaskan kapan berlaku untuk karyawan swasta.

Disebutkan dalam UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera, Badan Pengelola Tapera akan dipimpin oleh satu komisioner dan maksimal diperkirakan memiliki empat deputi komisioner. Empat deputi tersebut diperkirakan terdiri dari bidang pengerahan, pemungutan, pemupukan, serta administrasi dan hukum.

Jika setelah tiga bulan penetapan komisioner dan deputi komisioner tuntas, maka akan segera disiapkan perangkat BP Tapera, manajer investasi, dan bank penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR).

BP Tapera terbentuk pada pertengahan 2016 setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera menjadi UU pada 22 Februari 2018 dalam rapat paripurna ke-19.

Pembentukan UU itu juga diamanatkan Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan disahkannya RUU tersebut, pemerintah mulai membangun sistem pembiayaan perumahan dengan menghimpun dana jangka panjang melalui pelembagaan Tapera.

Kementerian PUPR menyebutkan Tapera direncanakan bisa dioperasikan pada tahun ini. Selain menunggu diresmikannya BP Tapera, Kementerian PUPR juga masih menunggu kepastian paraf presiden terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tapera.

Salah satu poin yang diusulkan dalam RPP tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu menunggu satu tahun untuk mengurus keanggotaannya. Sebelumnya, PNS harus menunggu satu tahun untuk bisa mendapatkan hak dan manfaat dari BP Tapera.

Dalam RPP tersebut juga telah disepakati bahwa besaran pungutan simpanan menjadi tiga persen dari gaji dengan rincian sebesar 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja. Besaran ini dapat dievaluasi dan ditetapkan kembali apabila terdapat perubahan jumlah simpanan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR