INVESTASI ASING

Pemerintah buka lebar 25 bidang usaha untuk investor asing

Sesmenko Perekonomian Susiwijono saat Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018).
Sesmenko Perekonomian Susiwijono saat Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018). | Fikri Yusuf /Antara Foto

Pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi ( DNI) 2018. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan alasan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI untuk mempermudah perizinannya lantaran kurang peminat.

Dari jumlah itu, 25 di antaranya dibuka 100 persen untuk penanaman modal asing (PMA). Namun, investor dalam negeri tetap memiliki kesempatan yang sama, alias penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga bisa 100 persen.

Menurutnya, 25 bidang usaha itu awalnya batas PMA sebelumnya antara 51 persen hingga 95 persen. "Begitu dua tahap ini, 2014-2016 itu masih nol investasinya, kami naikkan jadi 100 persen," katanya saat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018), seperti dinukil dari financedetik.

DNI final hasil relaksasi 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Ditargetkan, aturan itu bisa diselesaikan pada akhir pekan ini. Adapun 25 Bidang Usaha yang bisa 100 persen investasi asing terdapat pada 8 sektor.

Sebanyak 25 bidang usaha itu terdiri dari 8 sektor. Yakni sektor Kominfo (8 bidang usaha), sektor ESDM (7), sektor Kesehatan (3), sektor Perhubungan (2), sektor Ketenagakerjaan (1), sektor Pariwisata (2). sektor Perdagangan (1), dan sektor Kehutanan (1).

Keputusan ini memastikan pengumuman pemerintah yang berbeda-beda. Sebelumnya, Pemerintah menyebut 54 bidang usaha. Lalu berganti menjadi 28 bidang usaha.

Walau dibuka untuk asing, Pemerintah memastikan industri kecil tetap dilindungi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, wujud perlindungan ini salah satunya berupa persyaratan modal investasi asing minimal Rp10 miliar bagi beberapa industri, seperti pengupasan umbi-umbian dan warung internet (warnet).

Selain itu, juga mewajibkan investor asing bermitra dengan pengusaha kecil lokal di beberapa industri. "Industri kecil tetap kami lindungi," kata Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018) seperti dinukil dari Katadata.co.id. Contoh lain, investasi asing di sektor percetakan tiga dimensi (3D printing) di atas Rp100 miliar.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda relaksasi DNI ini. Mereka meminta pemerintah melibatkan pendapat pengusaha sebelum merilis kebijakan relaksasi DNI itu.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyatakan terus berupaya mengajak para pengusaha, asosiasi, dan himpunan untuk memberi masukan kepada pemerintah. "Persepsi pengusaha berbeda-beda, karena ketidakjelasan aturan masih tinggi," kata Rosan di Jakarta, Rabu (21/11/2018) seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Rosan mengatakan masih mendengarkan tanggapan para pengusaha tentang rencana relaksasi DNI oleh pemerintah. Menurutnya, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 berdampak positif terhadap negara untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, menarik investasi, dan meningkatkan lapangan kerja.

Tapi, para pelaku usaha yang terdampak langsung aturan itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Namun informasinya dinilai masih membingungkan hingga akan menjadi perhatian utama Kadin saat ini.

Karenanya, secara khusus dia meminta pemerintah menunda rencana penerbitan aturan tentang relaksasi DNI pada pekan depan dan menunggu usulan dari pengusaha.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR